TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan evaluasi, terutama terkait pembagian kewenangan antarinstansi dan kesiapan pendampingan bagi peserta didik maupun keluarganya.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Endah Dwi Setiorini, mengatakan Jawa Tengah saat ini memiliki 16 Sekolah Rakyat yang terdiri atas 11 sekolah permanen dan lima sekolah rintisan.
Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh akses pendidikan yang layak.
"Karena memang sasaran anak-anak tersebut adalah anak-anak yang berada pada desil satu dan dua, artinya miskin dan miskin ekstrem sehingga memang diharapkan penurunan angka kemiskinan itu terjadi," katanya usai rapat kerja pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan yang menghadirkan DPD RI, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga Pemerintah Kota Semarang, Selasa (28/7/2026).
Menurut Endah, penanganan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peserta didik.
Baca juga: Tampang Abi Jamroh Kiai Cabuli Santriwati Modus Nikah Batin, Resmi Dilimpahkan ke Kejari Jepara
Pemerintah juga memberikan intervensi kepada keluarga melalui bantuan usaha ekonomi produktif, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pendampingan lintas kementerian.
"Yang diintervensi bukan hanya anaknya saja tetapi keluarga, orang tua pun juga diintervensi. Jadi memang untuk Sekolah Rakyat ini dibutuhkan kolaborasi dan sinergi bersama," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Muhdi, menilai Sekolah Rakyat merupakan program yang membutuhkan sinergi kuat antarkementerian.
Menurutnya, pembagian tanggung jawab antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan masih perlu dievaluasi untuk memastikan program berjalan efektif.
"Sekolah Rakyat ini tanggung jawabnya ada di Kementerian Sosial, tetapi untuk pendidikannya, termasuk kurikulum, ada di Kementerian Pendidikan. Apakah kerja gotong royong seperti ini efektif, efisien, dan hasilnya baik atau tidak, saya kira masih harus kita lihat ke depan perjalanannya," ujarnya.
Muhdi mengatakan tantangan Sekolah Rakyat tidak sederhana karena banyak peserta didik yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Di sisi lain, anak-anak usia sekolah dasar juga harus beradaptasi karena tinggal terpisah dari orang tua.
Meski demikian, ia berharap program tersebut mampu berjalan sesuai tujuan sehingga benar-benar menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
"Kita berharap Sekolah Rakyat ini sukses," katanya.
Selain Sekolah Rakyat, rapat tersebut juga menyoroti ketimpangan komposisi madrasah negeri dan swasta di Jawa Tengah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Saiful Mujab, mengungkapkan sekitar 97 persen madrasah di Jawa Tengah masih berstatus swasta, sedangkan madrasah negeri hanya sekitar 3 persen.
"Memang kondisi madrasah di Jawa Tengah sekitar 97 persen masih swasta, sedangkan yang negeri hanya sekitar 3 persen. Pondok pesantren juga seluruhnya swasta. Karena itu kami menyampaikan pentingnya regulasi agar ada kesetaraan pendidikan antara madrasah dengan sekolah umum," ujarnya.
Menurut Saiful, madrasah swasta masih menghadapi tantangan pembiayaan, sarana prasarana, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Ali Sofyan, mengatakan Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui mekanisme pra-SPMB bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
"Kami memberikan layanan khusus kepada anak-anak penyandang disabilitas agar memperoleh hak pendidikannya secara wajar," katanya.
Menurut Ali, setelah menjalani asesmen, peserta didik berkebutuhan khusus dapat langsung ditempatkan di sekolah negeri yang sesuai dengan kebutuhannya.
Evaluasi juga dilakukan setelah satu semester untuk memastikan layanan pendidikan yang diberikan telah tepat.
Sebagai pelengkap layanan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menyiapkan Rumah Inspirasi di 16 kecamatan.
Fasilitas ini tidak hanya melayani anak berkebutuhan khusus, tetapi juga anak-anak yang menghadapi berbagai persoalan sosial.
"Rumah Inspirasi ini tidak hanya untuk menyediakan layanan bagi anak-anak ABK, termasuk permasalahan sosial yang lain itu nanti bisa diselesaikan di Rumah Inspirasi," kata Ali. (arl)
