TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Jawa Tengah telah memiliki 16 Sekolah Rakyat yang tersebar di 35 kabupaten/kota yang ada.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Endah Dwi Setiorini mengatakan, Program Sekolah Rakyat merupakan satu di antara langkah strategis pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan.

Program ini mengasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan evaluasi, terutama terkait pembagian kewenangan antarinstansi dan kesiapan pendampingan bagi peserta didik maupun keluarga.

Endah mengatakan, 16 Sekolah Rakyat di Jateng terdiri atas 11 sekolah permanen dan lima sekolah rintisan.

Baca juga: Sidak Pembangunan Sekolah Rakyat Tembalang Semarang, DPR Minta Perbaikan Tangga yang Bahayakan Siswa

Hal ini disampaikan Endah saat Rapat Kerja Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Peraturan Daerah (Perda) tentang  Penyelenggaraan Pendidikan yang dihadiri DPD RI, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kota Semarang, Selasa (28/7/2026).

"Karena memang sasaran program tersebut adalah anak-anak yang berada pada desil satu dan dua, artinya miskin dan miskin ekstrem sehingga memang diharapkan penurunan angka kemiskinan itu terjadi," katanya usai rapat.

Menurut Endah, penanganan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peserta didik. 

Pemerintah juga memberikan intervensi kepada keluarga melalui bantuan usaha ekonomi produktif, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pendampingan lintas kementerian.

"Yang diintervensi bukan hanya anaknya tetapi keluarga juga, orangtua pun diintervensi. Jadi, memang untuk Sekolah Rakyat ini dibutuhkan kolaborasi dan sinergi bersama," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr Muhdi menilai, Sekolah Rakyat merupakan program yang membutuhkan sinergi kuat antarkementerian.

Baca juga: Dispermadesdukcapil Jateng Minta KDMP Tak Matikan BUMDes dan Warung

Menurutnya, pembagian tanggung jawab antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan masih perlu dievaluasi untuk memastikan program berjalan efektif.

"Sekolah Rakyat ini tanggung jawabnya ada di Kementerian Sosial, tetapi untuk pendidikannya, termasuk kurikulum, ada di Kementerian Pendidikan."

"Apakah kerja gotong royong seperti ini efektif, efisien, dan hasilnya baik atau tidak, saya kira masih harus kita lihat ke depan perjalanannya," ujarnya.

Muhdi mengatakan, tantangan Sekolah Rakyat tidak sederhana karena banyak peserta didik yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga.

Di sisi lain, anak-anak usia sekolah dasar juga harus beradaptasi karena tinggal terpisah dari orangtua.

Meski demikian, ia berharap, program tersebut mampu berjalan sesuai tujuan sehingga benar-benar menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

"Kita berharap Sekolah Rakyat ini sukses," katanya. (*)