Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan tengah menyiapkan sistem baru dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui sistem transparansi digital, orang tua bakal bisa memantau pelaksanaan MBG, termasuk mengecek menu untuk anak sekolah.
Menurut Sudaryono, transparansi melalui sistem digital menjadi upaya BGN untuk membangun tata kelola MBG yang lebih baik. Tidak hanya orang tua, sistem ini juga disiapkan agar masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan program.
"Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab," ujarnya dalam laman BGN, dikutip Selasa (28/7/2026).
Cara Mengakses Sistem Pengawasan MBG
Kepala BGN menjelaskan bahwa nantinya sistem atau portal bisa diakses dengan menggunakan identitas peserta didik. Setelah masuk ke sebuah portal, masyarakat bisa memperoleh informasi secara real time mengenai pelaksanaan MBG.
Informasi yang bisa dipantau antara lain menu harian, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyajikan, sekolah penerima, hingga identitas Kepala SPPG yang bertanggung jawab.
"Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem," kata Sudaryono.
Sudaryono menegaskan bahwa sistem digital ini dibuat agar masyarakat bisa mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan MBG di setiap wilayah.
833 SPPG Belum Memenuhi Standar
Selain rencana mengembangkan sistem baru, Kepala BGN juga mengevaluasi standar operasional dapur MBG. Hasilnya, terdapat 833 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional dan berakhir ditangguhkan.
SPPG tersebut berada di Wilayah I Sumatera (98 SPPG), Wilayah II Jawa dan Madura (311 SPPG), dan Wilayah III (424 SPPG). Temuan di SPPG tersebut antara lain tidak terpenuhinya standar kebersihan dan sanitasi serta kualitas makanan yang tidak sesuai standar.
"SPPG yang ditangguhkan benar-benar dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sebelumnya, dapur yang ditangguhkan tidak lagi menerima pembayaran. Ini adalah bentuk ketegasan kami dalam menjaga kualitas Program MBG," tegas Sudaryono.
Meski banyak SPPG ditangguhkan, BGN tetap berkomitmen untuk menyiapkan mekanisme redistribusi layanan ke SPPG lain. Tujuannya agar para siswa tetap mendapatkan MBG sesuai jadwal.
