WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak upaya yang mengaitkan bentrokan antarwarga di Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, dengan persoalan etnis.

Menurutnya, keberagaman yang selama ini menjadi kekuatan Jakarta tidak boleh dirusak oleh konflik yang hanya melibatkan segelintir orang.

Bentrokan maut terjadi antara warga lokal dan sekelompok pemuda asal Ambon di Jalan Matraman Dalam atau Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026) pagi.

Insiden ini dipicu perselisihan dan perusakan gerobak pedagang nasi uduk yang memancing kemarahan warga sekitar.

Baca juga: Aktivitas Warga Normal, Titik Bentrokan Maut di Pegangsaan Jakpus Masih Dijaga Petugas Keamanan

"Jakarta ini kota yang sangat terbuka, keanekaragaman selama ini terjaga baik, saya tidak mau isu berkaitan etnisitas di Jakarta, karena Jakarta sudah aman, nyaman dan tentram," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pramono menilai insiden tersebut tidak semestinya berkembang menjadi persoalan yang menyeret identitas etnis tertentu.

Ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian masalah secara damai demi menjaga keamanan dan ketertiban di Ibu Kota.

"Persoalan seperti di Matraman itu realitas yang ada, saya meminta semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikannya dengan kepala dingin," ujarnya.

Baca juga: Pramono Anung Optimis Obligasi Rp 3,5 Triliun Bukan Beban Gubernur DKI Jakarta Periode Selanjutnya

Pramono mengingatkan pentingnya menjaga semangat keberagaman di Jakarta yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang.

Ia berharap warga tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah persatuan.

Pemprov DKI Jakarta menginstruksikan seluruh jajaran di wilayah untuk memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda guna menjaga situasi tetap kondusif setelah bentrokan yang terjadi di kawasan Matraman.

Masyarakat juga diimbau agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik baru. (m27)