TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ucapan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut istilah londo ireng dalam sebuah pidato di acara HUT PKB menuai kritik dari kalangan akademisi.
Dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Media Wahyudi Askar, menilai pernyataan tersebut berbahaya karena berpotensi memicu tindakan terhadap kelompok yang kerap mengkritik pemerintah, seperti jurnalis, peneliti, pengamat, hingga organisasi masyarakat sipil.
Media Wahyudi Askar, yang juga dikenal sebagai pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengaku terkejut karena istilah tersebut justru keluar dari seorang kepala negara.
“Pertama saya kaget, ya. Karena itu keluar dari mulut seorang pimpinan negara. Karena dalam konteks kebijakan, apa pun yang dikeluarkan dari mulut pimpinan negara, presiden, itu pasti akan direspons. Direspons oleh publik, direspons oleh pasar, direspons oleh masyarakat luas. Bahkan dalam konteks tertentu jadi kebijakan,” ujarnya dalam sesi wawancara dengan Tribun Jogja, Senin (27/7/2026).
Pria asal Batusangkar, Sumatera Barat ini menilai ucapan tersebut tidak mencerminkan kualitas komunikasi seorang presiden.
“Nah, ketika itu disampaikan oleh Pak Prabowo, saya kaget aja. Karena ucapan yang keluar dari mulut seorang presiden justru tidak berkualitas, ya. Bahkan jauh lebih berkualitas obrolan di warung-warung kopi yang bicara soal politik. Enggak pernah kayaknya kalau kita duduk di warung kopi kemudian oh londo ireng, londo ireng, kan? Kayaknya enggak,” katanya.
Menurut Media, bahaya utama dari penggunaan istilah tersebut terletak pada dampaknya terhadap masyarakat. Ia mengaitkannya dengan konsep stochastic terrorism, yakni kondisi ketika pernyataan seorang pemimpin negara dapat memicu tindakan pihak lain terhadap kelompok tertentu.
“Dan berbahayanya dalam konteks kebijakan ya, itu ada teorinya stochastic terrorism. Jadi itu terjadi ketika pimpinan negara itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang nanti bisa memicu aksi dari orang lain ya, untuk menyerang lawan politik negara itu,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa meski terdengar sederhana, ucapan seperti itu dapat memunculkan persepsi negatif terhadap profesi atau kelompok tertentu.
“Jadi meskipun mungkin obrolannya sederhana begitu ya, tapi ini berbahaya, enggak boleh diulang lagi oleh Pak Presiden. Karena bisa jadi nanti ada orang lain yang kemudian ya, bisa membahayakan jurnalis karena dianggap jurnalis adalah pemecah belah bangsa, ada orang lain yang membahayakan pengamat, dan ini sifatnya acak. Itu kenapa disebut stochastic,” ucapnya.
Media menambahkan, konsep tersebut pernah muncul dalam praktik politik di sejumlah negara untuk membangun polarisasi di masyarakat.
“Nah, dalam konteks itu ya, stochastic terrorism ini banyak dilakukan oleh negara-negara lain, pimpinan negara lain di zaman dahulu. Itu untuk memecah lawan politiknya, kemudian justru melahirkan fragmentasi horizontal,” katanya.
Ia juga menilai istilah londo ireng memiliki muatan sejarah dan kelas sosial yang berpotensi melabeli pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
“Londo ireng itu kan bicara kelas. Jadi ini kelas sosial yang dianggap memecah belah. Ireng itu kan dicitrakan masyarakat lokal, pribumi, bekerja sama dengan asing. Dan kalau bicara soal kerja sama dengan asing, apa iya kita semua kemudian bisa dicap pemecah belah bangsa hanya kemudian memberikan masukan, kritikan pada negara” tuturnya.
Saat ditanya mengenai kesan pemerintah yang dinilai antikritik, pria lulusan University of Manchester itu menduga hal itu bisa dipengaruhi karakter kepemimpinan.
“Mungkin memang defensif dari segi kebijakan, ya. Atau karakter leadership. Kan ada juga leadership-nya yang anti-kritik. Dalam banyak sejarah, negara-negara lain juga kan punya banyak pimpinan dengan karakter seperti itu,” ujarnya.
Ia mengaku prihatin apabila kritik dari masyarakat justru dipandang sebagai ancaman.
“Agak menyedihkan aja. Kita 280-an juta orang dapat pemimpin yang anti-kritik, begitu. Tapi ya mudah-mudahan masih mau dikritik lah. Saya tuh masih berharap sebelum 2029 masih mau mendengarkan kritik dari masyarakat. Tapi itu ya balik lagi ke beliau atau orang-orang di sekitar beliau, apakah mau menerima kritik dari masyarakat,” katanya.
Media juga mengingatkan bahwa Prabowo selama ini dikenal sebagai tokoh yang aktif mengkritik pemerintah pada masa-masa sebelumnya.
“Beliau sebetulnya pengkritik sejati sejak 2004, kemudian 2009, 2014, 2019. Kurang keras apa lagi. Dan tercatat dengan baik di media sosial, di video-video,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, ia berharap komunikasi para elite politik dapat lebih bijaksana sehingga tidak memperlebar jarak dengan masyarakat.
“Kadang saya bingung. Kearifan itu kadang enggak memandang umur. Saya lihat kalau kita di jalan ketemu orang, masyarakat, malah lebih arif. Cara ngobrol kita, bertetangga, saling menghormati. Tapi kenapa antar-elit dan masyarakat bawah itu berbeda cara komunikasinya,” pungkasnya.
