TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE – Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan siap mengikuti Penilaian Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional Tahun 2026. 

Seluruh dokumen dan data pendukung yang menjadi persyaratan penilaian telah disampaikan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka, Very Awales, mengatakan seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan melalui koordinasi dengan seluruh perangkat daerah sebagai pencipta arsip.

"Puji syukur, seluruh data dan dokumen yang menjadi instrumen penilaian telah kami lengkapi dan kirimkan kepada Dinas Kearsipan Provinsi NTT serta Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kini kami siap mengikuti tahapan penilaian selanjutnya," kata Very Awales di Maumere, Selasa (28/7/2026).

Baca juga: KPP Pratama Maumere Catat Kepatuhan Wajib Pajak Capai 103,47 Persen pada 2025

Menurut Very, Penilaian Indeks Pengawasan Kearsipan merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kearsipan. Aspek yang dinilai meliputi kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan arsip statis, hingga penyediaan sarana dan prasarana kearsipan.

Ia menegaskan, pengelolaan arsip yang baik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan profesional.

"Arsip bukan sekadar dokumen yang disimpan. Arsip adalah bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, sumber informasi, sekaligus memori kolektif daerah yang harus dijaga dengan baik," ujarnya.

Very mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka yang telah berkolaborasi melengkapi dokumen dan data pendukung sesuai indikator penilaian.

Baca juga: Perpustakaan Daerah Kabupaten Sikka Diperluas Fungsinya: Pusat Literasi dan Kreativitas Anak Muda

Meski seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, termasuk pembangunan depo arsip yang memenuhi standar nasional.

"Kami tidak berhenti pada penilaian semata. Yang lebih penting adalah membangun budaya tertib arsip di seluruh perangkat daerah sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat dari waktu ke waktu," katanya.

Ia berharap keikutsertaan Kabupaten Sikka dalam Penilaian Indeks Pengawasan Kearsipan Nasional Tahun 2026 tidak hanya menghasilkan nilai terbaik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem kearsipan daerah yang modern, tertib, dan berkelanjutan.