BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BUMD PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera dan Jamkrida Babel di ruang Banmus DPRD Babel, Selasa (28/7/2026) sore 

Rapat yang berlangsung secara terbuka itu diikuti Ketua Komisi II DPRD Babel Doddy Kusdian, Wakil Ketua I Himmah Olvia, Sekretaris Elvi Diana, dan anggota lainnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah anggota DPRD mendengarkan terkait rencana usaha dan persoalan yang terjadi di internal BUMD.

Sekretaris Komisi II DPRD Babel, Elvi Diana mengatakan rapat yang digelar bukanlah pemanggilan. 

Tetapi merupakan atensi dari Ketua DPRD Babel untuk dapat menyelesaikan persoalan penyertaan modal di PT BBBS dan Jamkrida.

"Sebetulnya ini bukan pemanggilan, tetapi kami Komisi II diminta atensi dari Ketua DPRD Babel Untuk menyelesaikan penyertaan modal dan kepada PT Bumi Bangka Belitung, dan Jamkrida ini. Kami ingin mengetahui dan menyelesaikan, sebenarnya yang kami panggil itu Biro Ekbangnya," kata Elvi kepada Bangkapos.com, Selasa (28/7/2026) di DPRD Babel.

Doddy Kusdian mengatakan dengan rapat dengar pendapat dengan Biro Ekbang PT BBBS dan Jamrida, DPRD berharap bisa memetakan problem perusahaan dan langkah solusi menyelesaikan masalahnya.

"Itu yang kita minta kepastian, ada kepastian hukum kepada mereka ini, baru nanti bicara terkait apa yang mereka minta. Seperti penyertaan modal, kalau status hukumnya jelas, tahap hukumnya jelas, kenapa tidak. Jadi itu yang kita petakan," katanya.

Selain itu, Doddy menambahkan pihaknya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani liding sektor menangani BUMD untuk dapat melakukan langkah langkah strategis.

"Pertama apa kita minta, membuat penyelesaian problem itu. Apa saja problem langkah strategisnya dan sampaikan ke Komisi II. Baru kami bisa mengambil kesimpulan, tindakan dari langkah strategis itu," kata Politisi PKS ini.

Menurutnya, upaya tersebut sangat penting, bukan masalah pernyataan modal dan masalah status hukum dan problem problem lain yang harus dituntaskan sebelumnya.

"Jangan bicara terkait bisnis plan-nya. Sudah disampaikan dan kita berharap ambilah satu, dua yang fokus. Untuk PT BBBS misalnya fokus apa jangan sampai, ini kan baru ingin kita tata ulang dari yang mati suri, kemudian kita coba untuk bangunkan kembali. Namanya baru bangun kita tata dari awal yang penting ia bisa beroperasional," terangnya.

Terkait polemik persoalan mengenai pengelolaan dan pemindahan material tin slag di BUMD, mereka tidak membahasnya.

"Tidak masuk ke sana. Hanya terkait status hukumnya, apa bisnis plan-nya dan apa langkah strategsinya.

Rencana Bisnis

Direktur Utama PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera, Eka Mulya Putra mengatakan BUMD menerima undangan untuk melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPRD Babel terkait dengan rencana bisnis BUMD PT BBBS. 

"Kami sudah memaparkan rencana bisnis ini jauh jauh hari kepada Pemerintah Provinsi Babel. Dalam hal ini kepada Biro Ekbang, Sekda dan yang lain-lainnya sudah kita sampaikan bahwa dalam lima tahun rentang waktu kepengurusan kami. Kami harus punya rencana bisnis dan itu kami tuangkan dalam rencana bisnis per tahunnya," jelas Eka.

Kemudian hari ini dikatakan Eka pihaknya menyampaikan kembali kepada DPRD Babel, khusunya Komisi II.

"Bisnis yang kami lakukan ini di antaranya untuk bidang pertanian, perkebunan. Kami sudah bekerjasama dengan beberapa perusahan pengembangan kelapa sawit. Dan juga untuk pertanian kami, bekerjasama dengan BP3L untuk pemanfaaatan indeks geografis lada putih Bangka atau Muntok white Peperr. Di situ kami akan mencoba pengembangan perkebunan lada. Semoga komoditi lada ini kembali marak dan masyarakat petani kembali bergairah untuk penanaman lada kembali," katanya.

Ia melihat lada saat ini sudah kurang peminatnya. Eka khawatir apabila tidak diupayakan tidak ada proses rejenering dari stakeholder termasuk BUMD, lada Bangka bakal menjadi tinggal kenangan.

"Di bidang yang lainnya misalnya pertambangan, ini menjadi misi kami, salah satunya kami ingin ikut serta di dalam aktivitas pertambangan rakyat. Sebagai pembina koperasi koperasi atau masyarakat selaku pemilik IPR. Jadi kalau seandainya ini di dukung oleh pemerintah daerah dengan perizinan yang ada kami siap membeli atau menampung hasil pertambangan rakyat," katanya 

Selain itu sambung Eka, dirinya bercita-cita BUMD memiliki smelter sendiri, sehingga hasil dari pertambangan rakyat ini bisa langsung dioleh oleh BUMD. Kemudian dijadikan salah satu produk untuk ekspor

"Jadi cita citanya BUMD ingin menjadi salah satu eksportir timah di dunia, yang cukup diperhitungkan seperti itu, ini yang menjadi keinginan kami," terangnya.

Termasuk mengenai mineral olahan atau dari industri timah lainnya, bakal dipikirkan BUMD untuk dikelola.

Karena menurutnya bisnis yang sekarang dijalankan oleh BUMD adalah bisnis pengelolaan limbah.

"Jadi kami punya pabrik pengelolaan limbah atau insinerator yang ada di Sadai. Saat ini kami baru memfokuskan kepada pengelolaan limbah medis berasal dari rumah sakit rumah sakit. Kedepan kami berkeinginan untuk kimbah dari pengelolaan timah ini juga bisa kelola di daerah kita di Babel, kita bikin hilirisasinya sehingga menjadi sebuah produk," katanya.

Tin Sleg

Sementara untuk persoalan tin slag atau terak timah, dikatakan Eka itu merupakan bantuan hibah sebagai upaya meyakinkan investor.

"Jadi inilah salah satunya terkait dengan hiruk pikuk kemarin. Terkait dengan masalah hibah tin sleg yang kami terima. Jadi kami ini  menerima hibah itu memang sejumlah itu, dengan harapan BUMD ini pemodalanya masih sangat kurang sekali. Inilah yang saya pakai gitu. Untuk bisa meyakinkan investor, supaya investor yakin dan percaya untuk bekerjasama dengan BUMD. Karena BUMD memiliki sumber daya seperti itu," kata Eka.

Dia mengatakan tin slag tersebut, bakal dimanfaatkan BUMD menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomis.

"Tin slag ini rencananya saya akan bekerjasama dengan salah satu pengelolahan di Jawa, di Tegal, jadi di Tegal ini sebenarnya bahan baku seperti tin slag ini sudah sering dimanfaatkan. Di sana menjadi produk-produk yang  memiliki nilai ekonomis cukup bagus, ini yang sebetulnya ingin, kita kaji dan kita lakukan kedepannya," jelasnya.

Sementara ditanya berkaitan dengan izin pemanfaat tin slag, ia mengatakan bakal diurus oleh BUMD karena banyak limbah-limbah di Bangka Belitung dibiarkan tidak bermanfaat.

"Kalau izin, izin pemanfaatan itu nanti kita urus perizinanya dari mana. Mungkin dari Kementerian Perindustrian karena ini sifatnya hilirisasi kan. Kayak gitu. Karena ini sebenarnya limbah, limbah yang sudah tidak terpakai ya kan," kata Eka.

"Kita bisa bayangkan setiap hari di Bangka Belitung ini, kita memproduksi limbah, kita memproduksi terak timah, atau tin slag. Buanganya tidak ada, jadi akhirnya menumpuk. Kalau kita cerita tentang radio aktif maka ini membahayakan masyarakat. Kalau betul radio aktif, gitu kan. Hari ini masih tanda tanya apakah betul? Tin sleg ini masih mengandung radio aktif atau mengandung unsur logam tanah jarang. Sampai hari ini kami belum menerima kajian itu dari pihak yang berwenang atau berkompeten," lanjutnya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) juga telah menyampaikan bahwa berbagai hal yang belum memiliki kepastian masih menjadi faktor penghambat kemajuan. 

Ia mengajak semua pihak untuk bersikap objektif dan tidak mudah terpengaruh isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Kemarin juga pemerintah pusat melalui KSP Sekretariat Presiden hal-hal yang belum pasti ini menjadi faktor penghambat kita untuk maju. Kalau sebatas isu, kata orang saya pikir kita harus objektif," ujarnya 

Eka juga mengatakan, target usaha BUMD kedepan ingin membuat perusahan menjadi sehat dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah.

"Perusahan ini dalam kondisi tidak baik baik saja. Maka kami berupaya, seoptimal mungkin, makanya hari ini kendala utama kami masalah permodalan. Utang banyak, maka kami mengadu ke DPRD kiranya pemerintah bisa memberikan penyertaan modal kepada kami," kata Eka.

Menurutnya, sejak berdiri BUMD hingga saat ini penyertaan modal baru mencapai Rp 4 miliar  dan sudab habis digunakan pada periode sebelumnya.

"Karena perusahan ini, sejak di dirikan tahun 2006 sampai hari ini. Modal yang disertakan oleh pemerintah Provinsu kita baru Rp 4 miliar. Itu sudah habis pada periode lalu, saya pikir ini sangat tidak adil kalau seandainya kita masih berfikir bahwa menyamakan antara ke pengurusan yang lama dengan kami yang baru-baru dan berkeinginan memajukan perusahan ini," tutupnya.  

(Bangkapos.com/Riki Pratama)