Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara meminta pemerintah daerah mempercepat proses perizinan.

Hal itu sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membantu menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pasalnya, kata dia, APBD Kabupaten Bogor tahun 2026 saat ini mengalami defisit sekitar Rp3 triliun. 

Kondisi tersebut menuntut seluruh perangkat daerah untuk melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat.

"Di tengah kondisi defisit yang cukup besar, SKPD harus melakukan inovasi agar pendapatan daerah bisa meningkat," ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Sastra Winara menegaskan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. 

Menurutnya, kemudahan pelayanan perizinan akan menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bogor.

Ia menilai, persoalan lambatnya proses perizinan menjadi salah satu keluhan yang paling banyak diterima DPRD Kabupaten Bogor dari masyarakat maupun pelaku usaha. 

Aduan tersebut mencakup berbagai jenis perizinan, mulai dari izin usaha, pembangunan rumah, hingga perizinan lainnya yang dinilai masih berbelit dan memerlukan waktu penyelesaian yang terlalu lama.

"Keluhan masyarakat paling banyak terkait pengurusan izin, baik izin usaha, izin rumah, maupun izin lainnya, prosesnya masih cukup rumit," katanya.

Sastra Winara menyebut, tidak sedikit investor yang mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi namun izin yang diajukan tetap belum diterbitkan, bahkan dalam sejumlah kasus harus menunggu hingga satu sampai dua tahun.

Ia pun menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi menghambat masuknya investasi baru ke Kabupaten Bogor. 

Padahal, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembukaan lapangan pekerjaan, meningkatnya aktivitas usaha, hingga bertambahnya penerimaan daerah.

Akan hal itu, percepatan pelayanan perizinan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan upaya memperkuat kondisi fiskal Kabupaten Bogor di tengah tantangan defisit anggaran.

"Kalau investasi cepat berjalan, usaha akan terbuka, tenaga kerja terserap, ekonomi bergerak, dan pendapatan daerah juga ikut meningkat," katanya.