TRIBUNWOW.COM - Isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai evaluasi terhadap para menteri menjadi langkah yang mendesak menjelang dua tahun masa pemerintahan.

Menurut Adi Prayitno, reshuffle diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, terutama terhadap menteri yang dinilai tidak menunjukkan performa, memicu polemik di ruang publik, maupun dikaitkan dengan persoalan hukum.

"Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik," kata Adi Prayitno saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).

Adi tidak menyebut nama menteri yang layak diganti. Namun, ia mengungkapkan tiga kriteria kementerian yang menurutnya perlu menjadi prioritas evaluasi.

Kriteria pertama adalah kementerian yang menangani sektor ekonomi karena dinilai paling banyak mendapat sorotan publik terkait kondisi ekonomi saat ini.

"Pertama, kinerja lintas kementerian yang mengurusi persoalan ekonomi secara umum. Karena yang disorot publik saat ini soal kinerja ekonomi," ujarnya.

Kriteria kedua adalah kementerian yang belakangan memicu polemik atau kegaduhan internal sehingga dinilai dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik.

"Kedua, menteri yang disorot karena ada kegaduhan misalnya karena isu mutasi di internal kementerian dan atau lain sebagainya," jelas Adi.

Selanjutnya, Adi menilai kementerian yang dikaitkan dengan isu hukum juga patut dievaluasi karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Ketiga, kementerian yang dikait-kaitkan dengan indikasi persoalan hukum. Meski sejauh ini tak ada bukti apa pun, isu semacam ini sudah terlampau menimbulkan kegaduhan," katanya.

Adi menambahkan evaluasi kabinet penting dilakukan agar tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak terbebani oleh kinerja menteri yang dinilai kurang optimal.

"Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri jelang dua tahun pemerintahan. Kepuasan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi," tuturnya.(*)