BANJARMASINPOST-CO.ID- PEMADAMAN listrik bergilir di Kalimantan Selatan kembali terjadi akhir-akhir ini. Lamanya pemadaman bahkan mencapai 3 hingga 8 jam sehari. Kondisi ini memicu keresahan luas di masyarakat.

Contoh nyata adalah aksi empat pemuda di depan kantor PLN Banjarmasin yang menjadi simbol keprihatinan, Selasa (28/7).

Dengan mata tertutup kain hitam dan obor menyala di tangan, mereka menyuarakan kekecewaan publik.

Sehari sebelumnya, dua pria yang mengaku berasal dari Forum Demokrasi Milenial (FDM) menggelar aksi long march menuju Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) di Kota Banjarbaru.

Mereka berjalan kaki beberapa kilometer dari Jalan Ahmad Yani, memutar ke Jalan Pangeran Suriansyah, hingga akhirnya tiba di kantor PLN di Jalan Panglima Batur.

Aksi tersebut bukan sekadar pertunjukan teatrikal, melainkan cerminan rasa lelah warga yang harus menghadapi mati lampu berulang setiap hari. Di sisi lain, penjelasan resmi dari pihak terkait belum juga memberikan kepastian.

PLN menyebut gangguan terjadi pada sistem pembangkit, mulai dari kerusakan generator hingga kebocoran pipa boiler. Mereka menyatakan bahwa upaya pemulihan sedang dipercepat. Perusahaan listrik ini menargetkan kondisi berangsur normal pada awal Agustus.

Namun di lapangan, dampaknya terasa sangat nyata. Pelaku UMKM seperti kafe dan rumah makan menjadi pihak yang paling terpukul.

Penurunan omzet bahkan mencapai 30 hingga 50 persen karena menu tidak dapat disajikan akibat peralatan yang bergantung pada listrik.

Risiko kerusakan alat pun membayangi. Mesin kopi bernilai puluhan juta rupiah, misalnya, terlalu berisiko jika dinyalakan menggunakan genset.

Dampak buruk lainnya menimpa peternak di Hulu Sungai Tengah yang kehilangan lebih dari 5.000 ekor ayam, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 250 juta.

Sektor perkantoran pun ikut terdampak. Komputer dan perangkat elektronik rusak akibat arus yang tidak stabil, sehingga aktivitas kerja terganggu.

Pemerintah pun mulai merespons dengan menyiapkan skema kompensasi bersama kementerian terkait.

Meski sebenarnya kompensasi bukanlah solusi utama, karena yang sangat dibutuhkan warga saat ini adalah kepastian pelayanan. Listrik adalah kebutuhan dasar, bukan fasilitas tambahan.

Publik membutuhkan komunikasi yang jelas dan konsisten. Oleh karena itu, ada beberapa langkah tegas yang perlu segera dilakukan. Akselerasi pembaikan pembangkit harus disampaikan secara transparan. Jadwal serta progresnya perlu diumumkan secara rutin.

Pola pemadaman harus dibuat merata dan diinformasikan lebih awal agar warga dapat melakukan antisipasi. Selanjutnya, pendataan kerugian harus diperkuat untuk menjadi dasar kebijakan kompensasi yang adil bagi UMKM dan pelaku usaha terdampak.

Koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. Respons cepat terhadap keluhan warga menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.

Di sisi lain, masyarakat hendaknya tetap bijak dalam menggunakan listrik, terutama pada jam beban puncak. Langkah kecil ini dapat membantu menjaga stabilitas sistem untuk sementara waktu. (*)