Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Upaya mendorong literasi dan inklusi keuangan di daerah masih punya tantangan klasik. 

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulut Gorontalo (OJK Sulutgo), Robert HP Sianipar mengungkapkan, tantangan itu berupa masih banyak masyarakat yang mengakses keuangan informal berisiko. 

"Tak dapat dipungkiri masih ada yang meminjam uang di rentenir. Ada juga yang terjerat pinjaman online (ilegal) dan judol (judi online)," kata Robert dalam Rakorwil Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Sulutgo di Manado, Rabu 29 Juli 2026.

Karena itu, Robert bilang, percepatan literasi dan inklusi keuangan menjadi tanggungjawab bersama. Bersamaan dengan itu, perlu sinergi dalam pengembangan ekonomi daerah. 

Adapun Indeks Literasi Keuangan Nasional 2025 naik menjadi 66,46 persen (dibandingkan 65,43 persen pada 2024) Sedangkan Indeks Inklusi Keuangan naik menjadi 80,51 persen (dibandingkan 75,02 persen pada 2024).

Salah satu upaya yang dilakukan TPKAD dalam rangka mendorong literasi inklusi keuangan ialah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).  

"Ini salah satu strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Salah satunya, semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari pinjaman berbunga tinggi, pinjol ilegal dan judol," kata Robert. 

Dijelaskannya, telah dilaksanakan 115 kegiatan edukasi keuangan dengan jumlah peserta mencapai 90.159 orang, yang telah menjangkau 12 dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. 

Pihaknya menyadari masih terdapat 3 kabupaten kepulauan, yaitu Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Sitaro, yang pelaksanaan edukasinya masih menghadapi tantangan. 

Terutama karena faktor geografis  dan kondisi cuaca yang memengaruhi mobilitas antarpulau. 

"Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Industri Jasa Keuangan. Termasuk melalui pemanfaatan media dan platform digital, agar edukasi keuangan dapat  menjangkau seluruh wilayah secara lebih merata," katanya. 

Sementara itu, di Gorontalo, literasi keuangan telah menjangkau seluruh kabupaten kota, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik.

"Bersamaan dengan itu mereka memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak," kata Robert. 

Terkait itu, Rakorwil TPAKD sebagai forum evaluasi dan koordinasi untukmendukung program pengembangan ekonomi daerah. 

Di mana, TPKAD bertujuan mendorong perluasan akses keuangan bagi pelaku usaha--khususnya ekonomi mikro. Selain itu, akselerasi program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED). Tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah.

Hadir dalam rakorwil ini, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail; Gubernur Sulut yang diwakili Asisten II, Jemmy Ringkuangan; Bupati Kep. Sangihe, Michael Thungari; Bupati Kep. Sitaro, Hironimus Makainas; Wabup Bolsel, Deddy Abdul Hamid; Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi; Wabup Bolsel, Deddy Abdul Hamid serta perwakilan kepala daerah di Sulut Gorontalo. 

Selain itu, pimpina IJK, yakni Dirut Bank Sulut Gorontalo (BSG), Revino Pepah; Regional CEO BRI Region 16, Elizabeth Primasari; Pemimpin BNI Suluttenggomalut, Didi Suprijanto dan lainnya.