Data National Health Account menunjukkan belanja kesehatan nasional meningkat signifikan setiap tahun. Dari Rp 613 triliun pada 2023, naik menjadi Rp 630 triliun pada 2024, dan diperkirakan mencapai Rp 660 triliun pada 2025.
Sayangnya, hal ini belum diikuti dengan menurunnya angka pengobatan ke luar negeri. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Lucia Rizka Andalusia menekankan perlu pendekatan peningkatan kualitas layanan kesehatan agar menarik minat masyarakat, utamanya terkait teknologi.
Karenanya, pemerintah mulai menyiapkan teknologi bedah robotik, kecerdasan buatan (AI), genomik, hingga proton therapy, yang selama ini diincar masyarakat saat berobat ke LN.
"Orang pasti akan tertarik berobat di Indonesia kalau pelayanan kesehatan di Indonesia setara dengan negara-negara tetangga yang menjadi tujuan wisata kesehatan," kata Rizka pasca menghadiri diskusi Novo Holdings, Selasa (29/7/2026).
Wacananya, pemerintah akan melengkapi fasilitas di 66 kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit tipe C atau kini diklasifikasikan sebagai rumah sakit madya. Pemerintah juga menyiapkan rumah sakit paripurna atau tipe A yang akan menjadi rujukan dengan teknologi kesehatan paling mutakhir.
RS tersebut nantinya diprioritaskan menangani penyakit kanker, jantung, stroke, dan gangguan saraf, yang selama ini menjadi alasan banyak warga Indonesia mencari pengobatan ke luar negeri.
"Di rumah sakit paripurna kita lengkapi dengan cutting edge technology, termasuk robotik, genomik, kemudian AI," ujarnya.
Rizka menambahkan Kemenkes juga merencanakan menghadirkan layanan proton therapy di Indonesia. Terapi ini selama ini masih banyak diakses pasien dengan berobat ke luar negeri.
"Supaya nanti orang Indonesia yang membutuhkan proton therapy tidak perlu lagi ke luar negeri, cukup di Indonesia," imbuhnya.
Di sisi lain, Kemenkes juga membuka peluang investasi yang lebih luas di sektor kesehatan. Pemerintah, kata Lucia, akan mempermudah regulasi mulai dari fasilitas kesehatan, alat kesehatan, hingga obat-obatan untuk menarik investor.
"Kami memfasilitasi dengan kebijakan dan regulasi supaya investasi di bidang kesehatan lebih mudah. Tugas Kementerian Kesehatan memang mengakselerasi itu," katanya.
Selain menarik investasi, pemerintah juga mendorong kerja sama joint venture dan transfer teknologi untuk produksi alat kesehatan berteknologi tinggi maupun obat bioteknologi di dalam negeri. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat industri kesehatan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
