Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menemui Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko di Mapolda NTT, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan seleksi Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026.
Keterangan yang diperoleh POS.KUPANG, Rabu (29/7) salah satu usulan yang mengemuka adalah penambahan kuota penerimaan bagi putra-putri NTT.
Kapolda NTT didampingi Wakapolda, Irwasda, para pejabat utama Polda NTT, dan Kepala Biro SDM Polda NTT saat menerima dewan.Sementara rombongan DPRD dipimpin Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni bersama Wakil Ketua DPRD Kristien Samiyati Pati serta pimpinan fraksi dan komisi.
Baca juga: Sejumlah Pejabat Utama Polda NTT dan Tujuh Kapolres Resmi Diganti
Dalam pertemuan itu, Kapolda menyatakan Polda NTT menerima seluruh aspirasi yang disampaikan DPRD dan akan meneruskannya kepada Mabes Polri apabila berkaitan dengan regulasi di tingkat nasional.
Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi NTT beserta seluruh jajaran atas berbagai aspirasi yang disampaikan. Polda NTT hanya menjalankan mandat dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri. Namun demikian, kami sangat terbuka menerima masukan dan akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada pimpinan di tingkat pusat sebagai bahan penyempurnaan regulasi ke depan," kata Rudi.
Ia menegaskan seluruh proses rekrutmen anggota Polri, termasuk seleksi Taruna Akpol, dilaksanakan sesuai ketentuan Mabes Polri dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
Menurut Rudi, setiap tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologi, akademik berbasis Computer Assisted Test (CAT), hingga tes kesamaptaan jasmani yang dapat disaksikan peserta maupun pengawas internal dan eksternal.
"Tidak ada ruang untuk praktik yang tidak sesuai aturan. Seluruh tahapan menggunakan sistem yang transparan dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Harapan kita sama, yaitu lahirnya calon-calon pemimpin Polri masa depan yang berasal dari putra-putri terbaik Nusa Tenggara Timur dan mampu bersaing secara nasional berdasarkan kualitas dan kompetensi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni mengatakan, kedatangan DPRD bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membangun komunikasi dengan Polda NTT terkait peluang putra-putri daerah mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda, Wakapolda, dan seluruh jajaran yang telah menerima kami. DPRD hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang sejajar agar kita bersama-sama menemukan solusi terbaik sehingga semakin banyak putra-putri NTT yang dapat berkiprah di Akademi Kepolisian," kata Emelia.
Emelia menegaskan, DPRD tidak bermaksud mencampuri kewenangan Polri dalam proses penerimaan Taruna Akpol.
Namun, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab menyampaikan harapan masyarakat yang menginginkan lebih banyak putra-putri NTT mendapat kesempatan menjadi perwira Polri.
"Kita tidak mengintervensi institusi, tetapi paling tidak memang ada banyak harapan. Walaupun harapan itu harus kita seimbangkan dengan berbagai proses, aturan, maupun regulasi. Tetapi ada banyak mimpi orang tua yang ingin anak-anak mereka menjadi Taruna di Kepolisian. Oleh karena itu, pertemuan ini sebenarnya menjadi bentuk penyampaian kegelisahan masyarakat," ujar Emelia.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Biro SDM Polda NTT memaparkan mekanisme penerimaan anggota Polri dan Taruna Akpol, mulai dari persyaratan administrasi, tahapan seleksi, sistem penilaian, hingga mekanisme pengawasan.
Sejumlah anggota DPRD juga menyampaikan berbagai masukan, antara lain penambahan kuota penerimaan bagi NTT, pelibatan akademisi dan tokoh masyarakat dalam pengawasan seleksi, peningkatan keterwakilan perempuan, pembentukan program pembinaan dan pelatihan gratis di tingkat Polres, hingga penguatan jalur prestasi olahraga.
Selain membahas seleksi Akpol, DPRD turut menyoroti sejumlah persoalan lain yang berkembang di masyarakat, seperti penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penjualan sapi ilegal, dan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Kapolda memastikan Polda NTT akan terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki di tingkat daerah.
"Apa yang menjadi kewenangan daerah akan kami optimalkan. Sedangkan berbagai usulan terkait regulasi nasional akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bentuk komitmen kami mengawal aspirasi masyarakat NTT. Tujuan kita sama, yaitu mempersiapkan generasi muda NTT yang unggul, berintegritas, dan siap menjadi pemimpin Polri di masa depan," ujar Rudi. (nov)
