TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

Salah satu langkah yang akan diperjuangkan yakni menaikkan besaran bantuan per anak, memperpanjang masa pemberian bantuan, serta mendorong penambahan alokasi anggaran bagi panti asuhan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, saat menerima perwakilan panti asuhan dan yayasan pengelola panti asuhan dari Kabupaten Pasaman, Rabu (29/7/2026) di Padang.

Pertemuan tersebut digelar untuk menyerap aspirasi para pengurus dan pengelola panti asuhan terkait berbagai kebutuhan yang mereka hadapi.

Baca juga: Akademisi Empat Kampus Gelar Trauma Healing Lewat ASPIKOM CARE 2026

Khairuddin mengatakan, Fraksi Gerindra menilai bantuan untuk panti asuhan perlu ditingkatkan. Sebab, terdapat indikasi alokasi anggaran dari APBD justru akan mengalami pengurangan.

"Di saat kebutuhan anak-anak panti terus meningkat, anggarannya justru menurun. Kondisi ini tentu menjadi perhatian kami. Fraksi Gerindra berpandangan bahwa anggaran untuk panti asuhan seharusnya ditingkatkan, bukan malah dikurangi," kata Khairuddin.

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap anak-anak panti asuhan, Fraksi Gerindra juga akan mengusulkan peningkatan nilai bantuan serta memperpanjang masa pemberian bantuan dari 300 hari menjadi 360 hari dalam satu tahun.

"Usulan ini merupakan bentuk komitmen kami agar kualitas pengasuhan, pemenuhan gizi, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak-anak di panti asuhan semakin baik. Kami juga akan memperjuangkan penambahan anggaran khusus bagi anak yatim dan panti asuhan dalam pembahasan APBD," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, para pengelola panti asuhan turut menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi. Mulai dari pembaruan legalitas dan kepengurusan yayasan, keterbatasan bantuan operasional selain bantuan beras, hingga kebutuhan pakaian, obat-obatan, perlengkapan anak, serta berbagai sarana penunjang lainnya.

Baca juga: Polda Sumbar Ungkap Modus Promotor Judol, Pakai Akun Palsu hingga Spam Komentar Bertuliskan "Gacor"

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Khairuddin menyatakan Fraksi Gerindra akan memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat agar kebutuhan yang memungkinkan dapat dibantu melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, Fraksi Gerindra akan terus mengawal berbagai kebutuhan panti asuhan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan, seperti pakaian, perlengkapan anak, maupun sarana pendukung lainnya, dapat direalisasikan melalui skema yang sesuai aturan.

"Kami ingin memastikan negara hadir untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Panti asuhan memiliki peran besar dalam membina generasi penerus bangsa. Karena itu, Fraksi Gerindra akan terus mengawal peningkatan anggaran dan berbagai bentuk dukungan agar pelayanan kepada anak-anak panti semakin baik," tegasnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, saat ini terdapat delapan UPT panti asuhan milik pemerintah dan 135 panti asuhan swasta yang menaungi sekitar 3.000 anak.

Sementara itu, khusus di Kabupaten Pasaman terdapat enam panti asuhan yang menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penerima manfaat sekitar 103 anak.(*)