Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baruTRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali angkat bicara soal kebijakan sayembara penangkapan begal yang menuai sorotan berbagai pihak.Setelah mendapat kritik dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, kali ini kebijakan tersebut juga dikritik Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.Namun, Dedi Mulyadi mengaku tak mempermasalahkan kritik yang datang kepadanya.Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, kritik merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan."Ya tidak ada masalah lah, orang mengkritik saya boleh kan. Saya biasa dikritik," ujar Dedi usai menghadiri peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Nagreg, Kabupaten Bandung, Rabu (29/7/2026).Meski demikian, Dedi menilai polemik yang berkembang lebih banyak dipicu kesalahpahaman terhadap maksud kebijakan tersebut.Ia mengatakan banyak pihak belum memahami tujuan sebenarnya dari program sayembara yang ia gagas."Tetapi saya selalu memberikan klarifikasi karena ada salah persepsi dan salah informasi," katanya.Menurut Dedi, salah satu kesalahpahaman muncul ketika kebijakan sayembara itu dikaitkan dengan kasus pengeroyokan terhadap terduga pencuri ayam di Bali yang berujung pada kematian korban.Ia menilai perbandingan tersebut tidak tepat karena konteks kedua peristiwa sangat berbeda.Dedi menegaskan, sayembara yang diumumkannya sama sekali bukan untuk mendorong masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri.Sebaliknya, program itu justru dimaksudkan agar masyarakat menyerahkan pelaku kejahatan kepada aparat penegak hukum."Misalnya begini, dia membandingkan persoalan sayembara dengan kejadian pengeroyokan pencuri ayam di Bali," ujarnya."Padahal dibalik. Andai kata ada sayembara, maka yang kehilangan ayam itu tidak akan gebukin yang nyuri ayam karena ayamnya akan diganti Gubernur," tutur Dedi.Ia menilai, apabila masyarakat memperoleh solusi melalui mekanisme tersebut, potensi aksi balas dendam atau kekerasan bisa diminimalkan.Karena itu, menurut Dedi, kebijakan tersebut justru bertujuan menjaga ketertiban sekaligus mencegah masyarakat bertindak di luar hukum.Dedi bahkan mengklaim kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak positif.Ia menyebut angka pembegalan dan kriminalitas jalanan di Jawa Barat mengalami tren penurunan.Klaim tersebut, kata Dedi, didasarkan pada hasil koordinasinya dengan Kapolda Jawa Barat."Terima kasih atas koreksinya. Kita semangat mewujudkan keamanan di Jawa Barat dan faktanya hari ini kejahatan menurun, pembegalan mulai terus mengalami penurunan," katanya.Selain itu, Dedi juga menepis anggapan bahwa maraknya aksi begal di Jawa Barat dipicu tingginya angka pengangguran di provinsi tersebut.Menurut dia, berdasarkan data kepolisian, banyak pelaku kejahatan jalanan yang ditangkap justru berasal dari luar Jawa Barat.Karena itu, ia menilai persoalan kriminalitas tidak bisa disederhanakan hanya dengan mengaitkannya pada kondisi ekonomi masyarakat setempat.Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memiliki pandangan berbeda terkait sayembara tersebut.Pigai berharap polemik mengenai kebijakan itu tidak terus diperpanjang.Bahkan, ia menduga pernyataan Dedi Mulyadi soal sayembara kemungkinan hanya disampaikan sebagai guyonan."Saya pikir Pak Dedi Mulyadi ini hanya berguyon. Jangan salah loh, bisa saja soal sayembara itu guyonan. Maka media jangan anggap serius," kata Pigai, Selasa (28/7/2026).Meski demikian, Pigai mengingatkan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, perlu dipertimbangkan berbagai konsekuensi hukum dan hak asasi manusia.Menurutnya, pemberian hadiah kepada warga untuk menangkap pelaku kejahatan berpotensi memicu tindakan yang melampaui batas.Ia mempertanyakan apakah masyarakat yang melakukan penangkapan memiliki kemampuan dan pelatihan yang memadai."Saya berharap itu guyonan. Tapi kalau serius, diusahakan tidak boleh. Kalau sipil yang tidak terlatih bisa saja memukul sampai berdarah-darah. Apa diperbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan?" ujar Pigai.Meski menyampaikan kritik, Pigai mengaku tidak ingin persoalan tersebut terus dibenturkan menjadi polemik berkepanjangan.Ia berharap seluruh pihak tetap mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. (*)Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Jawab Kritik Yusril dan Pigai, KDM Klaim Sayembara Tangkap Begal Bikin Kriminalitas di Jabar Turun, https://wartakota.tribunnews.com/news/896740/dikritik-yusril-dan-pigai-kdm-klaim-sayembara-tangkap-begal-bikin-kriminalitas-di-jabar-turun?page=all#goog_rewardedProgram: Tribunnews UpdateEditor Video: Ramadhan Aji PrakosoUploader: Radifan Setiawan
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baruTRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali angkat bicara soal kebijakan sayembara penangkapan begal yang menuai sorotan berbagai pihak.Setelah mendapat kritik dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, kali ini kebijakan tersebut juga dikritik Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.Namun, Dedi Mulyadi mengaku tak mempermasalahkan kritik yang datang kepadanya.Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, kritik merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan."Ya tidak ada masalah lah, orang mengkritik saya boleh kan. Saya biasa dikritik," ujar Dedi usai menghadiri peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Nagreg, Kabupaten Bandung, Rabu (29/7/2026).Meski demikian, Dedi menilai polemik yang berkembang lebih banyak dipicu kesalahpahaman terhadap maksud kebijakan tersebut.Ia mengatakan banyak pihak belum memahami tujuan sebenarnya dari program sayembara yang ia gagas."Tetapi saya selalu memberikan klarifikasi karena ada salah persepsi dan salah informasi," katanya.Menurut Dedi, salah satu kesalahpahaman muncul ketika kebijakan sayembara itu dikaitkan dengan kasus pengeroyokan terhadap terduga pencuri ayam di Bali yang berujung pada kematian korban.Ia menilai perbandingan tersebut tidak tepat karena konteks kedua peristiwa sangat berbeda.Dedi menegaskan, sayembara yang diumumkannya sama sekali bukan untuk mendorong masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri.Sebaliknya, program itu justru dimaksudkan agar masyarakat menyerahkan pelaku kejahatan kepada aparat penegak hukum."Misalnya begini, dia membandingkan persoalan sayembara dengan kejadian pengeroyokan pencuri ayam di Bali," ujarnya."Padahal dibalik. Andai kata ada sayembara, maka yang kehilangan ayam itu tidak akan gebukin yang nyuri ayam karena ayamnya akan diganti Gubernur," tutur Dedi.Ia menilai, apabila masyarakat memperoleh solusi melalui mekanisme tersebut, potensi aksi balas dendam atau kekerasan bisa diminimalkan.Karena itu, menurut Dedi, kebijakan tersebut justru bertujuan menjaga ketertiban sekaligus mencegah masyarakat bertindak di luar hukum.Dedi bahkan mengklaim kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak positif.Ia menyebut angka pembegalan dan kriminalitas jalanan di Jawa Barat mengalami tren penurunan.Klaim tersebut, kata Dedi, didasarkan pada hasil koordinasinya dengan Kapolda Jawa Barat."Terima kasih atas koreksinya. Kita semangat mewujudkan keamanan di Jawa Barat dan faktanya hari ini kejahatan menurun, pembegalan mulai terus mengalami penurunan," katanya.Selain itu, Dedi juga menepis anggapan bahwa maraknya aksi begal di Jawa Barat dipicu tingginya angka pengangguran di provinsi tersebut.Menurut dia, berdasarkan data kepolisian, banyak pelaku kejahatan jalanan yang ditangkap justru berasal dari luar Jawa Barat.Karena itu, ia menilai persoalan kriminalitas tidak bisa disederhanakan hanya dengan mengaitkannya pada kondisi ekonomi masyarakat setempat.Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memiliki pandangan berbeda terkait sayembara tersebut.Pigai berharap polemik mengenai kebijakan itu tidak terus diperpanjang.Bahkan, ia menduga pernyataan Dedi Mulyadi soal sayembara kemungkinan hanya disampaikan sebagai guyonan."Saya pikir Pak Dedi Mulyadi ini hanya berguyon. Jangan salah loh, bisa saja soal sayembara itu guyonan. Maka media jangan anggap serius," kata Pigai, Selasa (28/7/2026).Meski demikian, Pigai mengingatkan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, perlu dipertimbangkan berbagai konsekuensi hukum dan hak asasi manusia.Menurutnya, pemberian hadiah kepada warga untuk menangkap pelaku kejahatan berpotensi memicu tindakan yang melampaui batas.Ia mempertanyakan apakah masyarakat yang melakukan penangkapan memiliki kemampuan dan pelatihan yang memadai."Saya berharap itu guyonan. Tapi kalau serius, diusahakan tidak boleh. Kalau sipil yang tidak terlatih bisa saja memukul sampai berdarah-darah. Apa diperbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan?" ujar Pigai.Meski menyampaikan kritik, Pigai mengaku tidak ingin persoalan tersebut terus dibenturkan menjadi polemik berkepanjangan.Ia berharap seluruh pihak tetap mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. (*)Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Jawab Kritik Yusril dan Pigai, KDM Klaim Sayembara Tangkap Begal Bikin Kriminalitas di Jabar Turun, https://wartakota.tribunnews.com/news/896740/dikritik-yusril-dan-pigai-kdm-klaim-sayembara-tangkap-begal-bikin-kriminalitas-di-jabar-turun?page=all#goog_rewardedProgram: Tribunnews UpdateEditor Video: Ramadhan Aji PrakosoUploader: Radifan Setiawan
