TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei nasional mengenai Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Presiden Prabowo Subianto pada Semester Pertama Tahun 2026.
Survei ini dilakukan untuk memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam enam bulan pertama tahun 2026, khususnya pada aspek penegakan hukum, stabilitas ekonomi nasional, kondisi politik, komunikasi publik Presiden, serta pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Hasil survei menunjukkan bahwa 81,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, sementara 11,2 persen menyatakan tidak puas dan 7,3 persen tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman, mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah.
"Publik melihat adanya komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program-program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat," ujar Dedy Rohman dalam paparan publik, Kamis (30/7/2026).
Penegakan Hukum Menjadi Faktor Terkuat
Salah satu faktor yang paling memengaruhi tingkat kepuasan publik adalah langkah pemerintah dalam penegakan hukum terhadap dugaan korupsi pada program-program prioritas pemerintah.
Sebanyak 86,7 persen responden menyatakan puas terhadap langkah tersebut, sedangkan 10,6 persen menyatakan belum puas dan 2,7 persen tidak memberikan jawaban.
Program yang menjadi perhatian responden antara lain:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Sekolah Rakyat
- Bantuan Sosial (Bansos)
Baca juga: Hasil Survei SMRC Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo Anjlok, BAKOM: Insyaallah Naik Lagi
Stabilitas Ekonomi Dinilai Tetap Terjaga
Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, sebanyak 65,3 persen responden menilai Presiden berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sementara 19,8 persen menyatakan belum puas, sedangkan 14,9 persen tidak memberikan jawaban.
Ketika diminta menggambarkan kondisi ekonomi yang mereka rasakan saat ini, responden menjawab:
- Baik/sangat baik : 10,1 persen
- Biasa saja : 61,4 persen
- Buruk/sangat buruk : 27,2%
- Tidak menjawab : 1,3%
Mayoritas masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional relatif stabil, meskipun sebagian responden masih merasakan tekanan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
Persepsi terhadap Kondisi Politik
Terhadap kondisi politik nasional saat ini:
- Baik/sangat baik : 35,1%
- Sedang/stabil : 36,8%
- Buruk/sangat buruk : 24,6%
- Tidak menjawab : 3,5%
Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memandang kondisi politik nasional masih berada dalam situasi yang relatif kondusif.
Survei juga mengukur persepsi masyarakat terhadap pola komunikasi Presiden kepada publik.
Hasilnya:
- Menyukai : 75,3%
- Tidak menyukai : 14,8%
- Tidak menjawab : 9,9%
Meski memperoleh penilaian positif, komunikasi publik Presiden masih menjadi salah satu aspek yang dinilai dapat terus diperkuat.
Penilaian terhadap Program Prioritas Presiden
Baca juga: IPERINDO: Pernyataan Prabowo Harus Diikuti Kebijakan Nyata untuk Bangkitkan Industri Perkapalan
Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat memperoleh tingkat penerimaan tertinggi.
- Setuju : 85,6%
- Tidak setuju : 11,8%
- Tidak menjawab : 2,6%
Bantuan Sosial
- Setuju : 81,2%
- Tidak setuju : 15,6%
- Tidak menjawab : 3,2%
Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Setuju : 68,4%
- Tidak setuju : 29,1%
- Tidak menjawab : 2,5%
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Setuju : 53,5%
- Tidak setuju : 32,8%
- Tidak menjawab : 13,7%
Menurut IDM, program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat cenderung memperoleh tingkat dukungan yang lebih tinggi dibandingkan program yang masih berada pada tahap awal implementasi.
Kesimpulan
Indonesia Development Monitoring menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Semester Pertama Tahun 2026 berada pada level yang tinggi, yaitu 81,5 persen.
Kepuasan tersebut terutama dipengaruhi oleh:
1. Kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
2. Penilaian positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
3. Dukungan masyarakat terhadap program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
4. Persepsi bahwa kondisi politik nasional masih relatif stabil.
Di sisi lain, hasil survei juga menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah masih menjadi aspek yang perlu terus diperkuat agar penyampaian kebijakan semakin efektif dan mudah dipahami masyarakat.
METODOLOGI SURVEI
Waktu pelaksanaan: 11–20 Juli 2026
Jumlah responden: 1.640 orang
Cakupan wilayah: Seluruh provinsi di Indonesia
Metode sampling: Multistage Random Sampling
Metode pengumpulan data: Wawancara tatap muka (face-to-face interview) dengan verifikasi digital
Margin of Error: ±2,37%
Tingkat Kepercayaan: 95%
Baca juga: Isu Prabowo Reshuffle Kabinet Menguat, Anggota DPR Golkar: Menteri Tak Berkinerja Baik Harus Diganti
Profil Responden
Responden dalam survei ini merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
Komposisi responden disusun secara proporsional berdasarkan:
- Wilayah
- Jenis kelamin
- Kelompok usia
- Tingkat pendidikan
- Kategori pekerjaan
- Karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan
Distribusi sampel dilakukan untuk mencerminkan representasi populasi Indonesia secara nasional.
Indonesia Development Monitoring (IDM) adalah lembaga riset independen yang bergerak di bidang survei opini publik, analisis kebijakan publik, kajian ekonomi, politik, pemerintahan, serta geopolitik nasional.
Hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto merosot tajam.
Dalam survei tersebut, tertera bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo adalah 51,1 persen per Juli 2026 ini.
Angka tersebut, anjlok sekitar 30,1 persen jika dibandingkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo pada November 2025 yang tercatat sebesar 81,2 persen.
Penurunan persentase ini terjadi hanya dalam kurun waktu sembilan bulan.
Adapun survei nasional terbaru SMRC di-update pada 5-19 Juli 2025 dan bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden".
Survei dilakukan mengingat selama sembilan bulan terakhir, terjadi sejumlah peristiwa besar, termasuk dengan adanya kondisi geopolitik di Timur Tengah hingga keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP).
Lebih rinci, dalam survei tersebut tercantum bahwa persentase responden yang menyatakan merasa sangat puas/cukup puas dengan kinerja Prabowo sebagai presiden sekitar 51.1 persen, sedangkan yang merasa kurang puas/tidak puas 46.9 persen, dan yang tidak tahu 2.1 persen.
Tak seperti persentase responden sangat puas/cukup puas terhadap kinerja Prabowo yang merosot, persentase responden yang kurang puas/tidak puas terhadap kinerja Prabowo justru naik.
Pada survei periode November 2025 lalu, persentase responden yang merasa kurang puas/tidak puas adalah 16 persen. Sementara, pada periode Juli 2026 persentase responden yang merasa kurang puas/tidak puas adalah 46,9 persen.
Ini artinya, dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir persentase responden yang merasa kurang puas/tidak puas terhadap Prabowo naik 30,9 persen.
Menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo ini berkaitan erat dengan evaluasi negatif masyarakat terhadap situasi politik, ekonomi, dan penegakan hukum.
"Approval rating tidak datang dari hampa. Penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani, sebagaimana dilansir Kompas.com, Minggu (26/7/2026).
Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih.
Sebanyak 749 dari mereka dipilih secara random. Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon dan tatap muka. Margin of error survei ini sebesar +/- 3.7 persen. Untuk melihat perbedaan signifikan, maka perbedaan itu harus minimal 2x margin of error (7,4 persen).
Wacana perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencuat ke publik setelah tingkat kepuasan terhadap kinerjanya dalam sembilan bulan terakhir dilaporkan merosot sebesar 30,1 persen.
