TRIBUNPALU.COM - Lembaga Kajian Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial (LKPES) Sulawesi Tengah merilis hasil riset Indeks Sinyal Potensi 2029 (ISP-2029).
Hasil kajian ilmiah tersebut menempatkan sosok Dedi Mulyadi pada peringkat pertama dengan raihan skor tertinggi.
Dalam indeks yang disusun LKPES Sulteng tersebut, Dedi Mulyadi berhasil mengantongi angka sebesar 83,5 poin.
Posisi Dedi Mulyadi disusul oleh Prabowo Subianto yang berada di peringkat kedua dengan raihan 44,9 poin.
Sementara itu, Anies Baswedan menempati urutan ketiga dalam perolehan indeks tersebut dengan 37,4 poin.
Pada posisi berikutnya, Gibran Rakabuming Raka membayangi di peringkat keempat dengan mengumpulkan 30,3 poin.
Baca juga: KPID Sulteng Terima Tujuh Mahasiswa Unismuh Palu untuk Program Magang
Ganjar Pranowo berada sangat dekat di bawah Gibran setelah mengantongi nilai sebesar 29,0 poin.
Adapun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menempati posisi keenam dengan perolehan skor 23,8 poin.
Sementara Mahfud MD berada di urutan ketujuh dalam daftar analisis tersebut dengan perolehan 17,2 poin.
ISP-2029 merupakan angka hasil pengolahan LKPES yang menggabungkan 60 persen skor survei mutakhir dan 40 persen indikator kekuatan digital.
Indikator digital mencakup jangkauan akun, tingkat keterlibatan, dan pertumbuhan pengikut Instagram pada Juli 2026.
Direktur LKPES Sulawesi Tengah, Salihudin, menjelaskan bahwa Dedi Mulyadi saat ini sedang memiliki momentum paling kuat.
“Temuan LKPES menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi mempunyai kombinasi paling kuat antara momentum survei terbaru, pertumbuhan pengikut, dan pola komunikasi yang menampilkan tindakan langsung,” kata Salihudin.
Namun, Salihudin menegaskan bahwa nilai tinggi tersebut bukan menggambarkan persentase elektabilitas di lapangan.
“Namun, nilai 83,5 itu bukan berarti elektabilitas Dedi sebesar 83,5 persen. Angka tersebut merupakan poin indeks internal LKPES,” ujar Salihudin.
Riset LKPES juga menemukan bahwa Dedi Mulyadi, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan memiliki sumber kekuatan yang berbeda.
Salihudin memaparkan bahwa komunikasi publik Dedi banyak memperlihatkan tindakan langsung, infrastruktur, dan penyelesaian masalah di lapangan.
Sementara itu, Prabowo Subianto dinilai unggul pada jangkauan digital yang luas serta rekam sejarah dukungan lintas waktu.
Anies Baswedan sendiri menunjukkan basis dukungan yang relatif stabil serta tingkat keterlibatan digital yang tinggi.
“Dedi saat ini kuat pada momentum, Prabowo kuat pada jangkauan dan rekam historis, sedangkan Anies kuat pada stabilitas basis dan keterlibatan pendukung,” jelas Salihudin.
Baca juga: Anugerah Perdana Honda Sulteng Gelar Pelatihan dan Seleksi Safety Riding Advisor
Salihudin menambahkan bahwa ketiga figur papan atas tersebut sama-sama memiliki modal sekaligus tantangan tersendiri.
“Ketiganya memiliki modal yang berbeda, tetapi juga menghadapi tantangan yang berbeda,” tegas Direktur LKPES Sulteng tersebut.
Selain ISP-2029, LKPES juga menyusun Indeks Ringkasan Survei Sekunder (IRSS-LKPES) untuk merekam posisi figur selama Februari hingga Juli 2026.
Penghitungan IRSS ini secara khusus mengukur pergerakan data historis Prabowo Subianto, Dedi Mulyadi, dan Anies Baswedan.
Hasilnya, Prabowo Subianto berhasil memperoleh nilai tertinggi dalam rekam historis dengan capaian 25,0 poin.
Dedi Mulyadi menyusul di posisi kedua IRSS dengan perolehan 20,0 poin, dan Anies Baswedan mengantongi 9,2 poin.
Salihudin menerangkan bahwa hasil IRSS tersebut membuktikan Prabowo masih memegang rekam posisi yang sangat kuat secara akumulatif.
"Kesimpulan LKPES bukan bahwa Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi pada akhir Juli 2026, melainkan memperoleh nilai tertinggi dalam rekam historis," pungkas Salihudin.
LKPES turut menganalisis 35 unggahan publik dari X, Instagram, Facebook, dan YouTube. Setiap figur dianalisis melalui lima unggahan untuk mengenali tema dan gaya komunikasi yang paling tampak.
Hasil analisis menemukan tujuh profil komunikasi. Prabowo menonjolkan gaya presidensial dan diplomasi. Dedi menampilkan gaya langsung dan pemecahan masalah. Anies menggunakan pendekatan deliberatif dan berbasis gagasan.
Gibran banyak menggunakan komunikasi visual, singkat, dan berbasis kegiatan lapangan. Ganjar tampil personal, informal, dan dekat dengan komunitas. AHY menggunakan gaya institusional dan organisasional, sedangkan Mahfud tampil argumentatif dengan penekanan pada hukum dan konstitusi.
Menurut LKPES, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kompetisi menuju 2029 bukan hanya persaingan tingkat elektabilitas. Para figur juga sedang membangun kepemilikan isu, gaya kepemimpinan, dan kelompok masyarakat yang ingin dijangkau.
LKPES menyimpulkan bahwa peta calon presiden 2029 masih sangat cair.
Belum ada figur yang dapat dianggap mempunyai posisi aman karena tahapan pemilu masih jauh, koalisi partai belum terbentuk, dan daftar calon resmi belum tersedia.
Dedi Mulyadi memiliki momentum terbaru paling kuat, tetapi juga menunjukkan perubahan angka antarsurvei yang besar.
Prabowo mempunyai jangkauan dan rekam historis yang kuat, tetapi sangat dipengaruhi evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Anies memiliki basis yang relatif stabil, tetapi masih menghadapi tantangan perluasan dukungan.
Gibran dan Ganjar berada dalam persaingan lapis menengah yang cukup dekat. AHY dan Mahfud mempunyai modal organisasi serta kepemilikan isu, tetapi belum diikuti sinyal dukungan elektoral yang tinggi.
“Riset ini tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang pasti menjadi Presiden pada 2029. Temuan LKPES merupakan peta awal untuk melihat siapa yang sedang memiliki momentum, dari mana kekuatan setiap figur berasal, dan indikator apa yang perlu dipantau dalam beberapa tahun ke depan,” kata Salihudin.
LKPES juga menegaskan bahwa seluruh sumber survei yang digunakan bersifat nasional.
Temuan ini tidak dapat langsung dianggap sebagai gambaran pilihan masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui peta daerah, diperlukan survei probabilitas yang secara khusus mewakili masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Lembaga Kajian Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial (LKPES) Sulawesi Tengah merupakan lembaga yang melaksanakan riset berbasis data untuk memperkuat literasi publik, analisis kebijakan, dan pembangunan daerah.(*)