Pemprov DKI Jakarta Bangun Sentra Ketahanan Pangan Rp1 Triliun di Tangerang Banten
TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun sentra ketahanan pangan terpadu senilai hampir Rp1 triliun di kawasan Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.
Proyek ini digadang-gadang menjadi pusat pengembangan peternakan, pertanian, perikanan, sekaligus mendukung sistem pengelolaan sampah organik Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kawasan yang memiliki luas hampir 100 hektare tersebut akan dimanfaatkan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat pasokan pangan ibu kota.
Menurutnya, sekitar 40 hektare lahan akan dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, sementara 20 hektare lainnya dimanfaatkan Perumda Dharma Jaya sebagai pusat pengembangan peternakan.
Baca juga: Warga Kota Serang Kesulitan Air Bersih? Ini Cara Minta Bantuan ke BPBD
Sebagian lahan juga disiapkan sebagai kontribusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan.
"Yang akan digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 40 hektare, oleh Dharma Jaya 20 hektare, dan kemudian memang sebagian digunakan sebagai kontribusi Pemerintah DKI Jakarta untuk Kementerian Hukum dan HAM, ada lapas di sini," ujar Pramono saat meninjau langsung lokasi tersebut, Jumat (31/7/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas yang dikelola Dharma Jaya dijadwalkan mulai November 2026 dengan nilai investasi hampir Rp1 triliun.
Adapun pengembangan lahan yang berada di bawah pengelolaan DLH, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta Badan Aset diminta mulai dikerjakan paling lambat awal September 2026.
Dalam pengembangannya, sentra ketahanan pangan tersebut akan mengintegrasikan sektor peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga budidaya tanaman pangan seperti jagung dan padi.
Tak hanya itu, kawasan tersebut juga akan memanfaatkan pupuk organik dan pakan hasil pengolahan sampah organik dari Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jakarta sebagai bagian dari konsep ekonomi sirkular.
"Pupuk hasil dari TPS3R yang ada di Jakarta yang kemarin teman-teman juga ikut melihat salah satunya yang ada di Menteng Atas," ucap Pramono.
Pramono sekaligus meluruskan anggapan bahwa lahan di Ciangir akan dijadikan lokasi pembuangan sampah pengganti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Ia menegaskan, kawasan tersebut difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan, bukan sebagai tempat penampungan sampah.
"Sekali lagi bukan tempat untuk sampah, tetapi tempat untuk ketahanan pangan yang berkaitan dengan sapi dan sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan," tegas dia.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan. Pemerintah Provinsi Banten mendukung pengembangan sentra ketahanan pangan tersebut.
"Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten dan kami yakin segala niat baik yang direncanakan oleh Pak Gubernur ini pasti akan bermanfaat bagi kita semua, bagi warga Banten, bagi warga sekitar, dan tentunya bagi Indonesia," tambah dia dalam kesempatan yang sama, Jumat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Ciangir, Tangerang, Banten, untuk menampung dan mengolah sampah organik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, lahan tersebut telah dibebaskan oleh Pemprov DKI.
"Ada satu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, kami telah membebaskan lahan di Banten, di Ciangir, untuk menampung yang organik saja," jelas dia usai meninjau TPS 3R Menteng Atas, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).
Fasilitas di Ciangir berpotensi menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah Jakarta dan mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.
Lahan seluas 40 hektare itu merupakan bagian dari sistem pengelolaan sampah yang memisahkan penanganan sampah organik, anorganik, hasil refuse derived fuel (RDF), hingga residu.
"Ini merupakan satu bagian dari ekosistem penanganan sampah yang ada di Jakarta," kata dia.
