Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Maroko telah menamai salah satu jalan raya penting dengan namanya.
Dalam unggahan di platform Truth Social pada Minggu, Trump menyampaikan terima kasih kepada Raja Mohammed VI. Ia mengatakan berharap suatu hari nanti dapat melintasi jalan raya itu.
"Terima kasih kepada Raja Maroko Mohammed VI yang sangat saya hormati. Sungguh sebuah kehormatan besar! Saya berharap suatu hari nanti, semoga dalam waktu dekat, dapat menyusuri jalan raya megah ini dari ujung ke ujung. Presiden Donald J. Trump," tulisnya.
Para pakar menilai langkah Maroko sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Maroko dan AS telah lama menjalin hubungan erat. Maroko juga banyak diuntungkan oleh kebijakan Trump, baik pada masa pemerintahan pertama maupun keduanya.
Maroko merupakan salah satu negara yang menandatangani Abraham Accords, kesepakatan yang ditengahi Trump dan mendorong negara tersebut menormalisasi hubungan dengan Israel, sekutu AS, pada 2020.
Sebagai imbalannya, pemerintahan Trump memberikan dukungan penting kepada Maroko, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun melalui hubungan bilateral. Dukungan itu membawa Maroko semakin dekat memperkuat kendalinya atas wilayah sengketa Sahara Barat.
"Jadi, sangat masuk akal apabila Maroko memberikan penghormatan seperti ini kepada Trump. Trump seorang diri berhasil mendorong persoalan itu bergerak maju. Pemerintahannya merupakan satu-satunya pemerintahan AS yang memberikan apa yang sejak lama diinginkan Maroko, yakni dukungan yang jauh lebih tegas terkait Sahara Barat," kata analis Middle East Institute, Intissar Fakir, kepada Al Jazeera.
Menurut Fakir, hal yang lebih menarik justru waktu pemberian penghormatan tersebut. Pemerintahan Trump telah mensponsori resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung posisi Maroko pada Oktober 2025.
Lantas, mengapa penghormatan itu baru diberikan sekarang?
"Menurut saya, penghormatan ini berkaitan dengan ambisi Maroko untuk menjadi lokasi pertandingan final Piala Dunia 2030," ujar Fakir, merujuk pada turnamen yang akan digelar bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko.
Kemungkinan lainnya, kata dia, ruas jalan raya yang kabarnya didedikasikan untuk Trump memang baru selesai dibangun.
Namun, satu hal yang jelas, jalan raya tersebut merupakan bagian dari jaringan proyek infrastruktur yang lebih luas untuk memperkuat kendali Maroko atas wilayah yang telah lama disengketakan.
Di wilayah itu, perjuangan kemerdekaan telah berlangsung selama lima dekade. Sementara itu, konfliknya lama mandek dan secara luas dipandang sebagai konflik beku.
Setelah dibangun selama satu dekade, Jalan Raya Tiznit-Dakhla mulai beroperasi penuh pada Januari.
Jalan sepanjang 1.055 kilometer itu menghubungkan wilayah selatan Maroko dengan Mauritania. Pembangunannya menelan biaya sekitar US$ 1 miliar.
Jalan tersebut membentang dari Tiznit, melewati Guelmim dan Tan-Tan, sebelum mencapai Laayoune, kota utama di bagian Sahara Barat yang dikuasai Maroko.
Dari sana, jalan itu berlanjut ke arah selatan menuju Semenanjung Dakhla, tempat Maroko tengah membangun Pelabuhan Atlantik Dakhla.
Maroko sejak lama berupaya memanfaatkan letaknya di antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik untuk menjadikan negara itu sebagai gerbang perdagangan regional. Maroko ingin menghubungkan Eropa dengan Afrika dan kawasan Sahel melalui jalur darat maupun laut.
Sejak 2023, Maroko mempromosikan program yang disebut Inisiatif Atlantik. Melalui program tersebut, Maroko menawarkan akses ke pelabuhan di pesisir Atlantik kepada negara-negara Sahel yang tidak memiliki akses langsung ke laut, seperti Mali, Burkina Faso, dan Niger.
Menurut lembaga kajian asal Jerman, Konrad Adenauer Stiftung, nilai ekspor Afrika yang melewati Maroko meningkat dari US$ 300 juta pada 2004 menjadi US$ 3 miliar dolar AS pada 2024.
Maroko termasuk salah satu negara pertama yang menandatangani perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Benua Afrika pada 2018. Kesepakatan itu memberinya akses ke pasar tunggal bebas tarif di benua tersebut.
Hal penting lainnya, jalan raya yang menggunakan nama Trump itu melintasi Sahara Barat. PBB menggolongkan kawasan tersebut sebagai wilayah yang rakyatnya belum sepenuhnya menentukan sendiri status politik dan masa depannya.
Maroko menyebut Sahara Barat sebagai "provinsi-provinsi selatan". Selama dua dekade terakhir, Maroko telah menanamkan investasi besar untuk membangun jalan, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur lainnya di sana.
Para analis menilai proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat kendali Maroko atas wilayah sengketa itu.
Maroko mengeklaim bekas koloni Spanyol yang kaya akan fosfat dan sumber daya perikanan tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.
Sementara itu, Front Polisario yang didukung Aljazair memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat. Kelompok tersebut mendeklarasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi atau SADR setelah Spanyol menarik diri dari wilayah itu pada 1975.
Setelah itu, perang berlangsung selama 16 tahun dan memaksa ratusan ribu warga Sahrawi mengungsi ke kamp-kamp di sekitar Tindouf, wilayah barat Aljazair.
Badan-badan kemanusiaan PBB memperkirakan sekitar 173.600 pengungsi Sahrawi tinggal di kamp-kamp tersebut. Maroko meragukan angka itu dan sejak lama mendesak PBB melakukan sensus di sana.
Pada 1991, gencatan senjata yang ditengahi PBB mengakhiri pertempuran. Kesepakatan tersebut seharusnya membuka jalan bagi referendum agar masyarakat dapat menentukan sendiri masa depan Sahara Barat.
Namun, perselisihan mengenai siapa yang berhak memilih dan aturan pemungutan suara membuat proses tersebut menemui jalan buntu.
Sejumlah kelompok Sahrawi serta pihak-pihak yang mengkritik Maroko sejak lama menuduh negara itu mengeksploitasi sumber daya alam Sahara Barat.
"Selama bertahun-tahun, kami telah mendokumentasikan peningkatan investasi, terutama di sektor energi terbarukan, pertanian, perikanan, dan infrastruktur," kata Erik Hagen dari Western Sahara Resource Watch atau WSRW kepada Al Jazeera.
Cadangan fosfat tetap menjadi salah satu aset paling berharga di wilayah tersebut. Menurut WSRW, sekitar 2 juta ton batuan fosfat ditambang di Sahara Barat sepanjang 2025.
Saat ini, sebagian besar wilayah sengketa tersebut dikuasai Maroko. Sementara itu, Front Polisario menguasai sebidang wilayah sempit di sepanjang perbatasan dengan Aljazair dan Mauritania.
Wilayah yang dikuasai kedua pihak dipisahkan oleh tembok pasir yang diperkuat dan dijaga tentara Maroko.
Pada November 2020, Front Polisario, yang terus mendorong referendum penentuan nasib sendiri, menyatakan gencatan senjata 1991 telah berakhir. Kelompok itu kemudian mengumumkan dimulainya kembali perjuangan bersenjata melawan Maroko.
Sebulan kemudian, tepatnya pada 10 Desember 2020, pemerintahan Trump mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. AS menjadi negara Barat pertama yang mengambil langkah tersebut.
AS kembali menegaskan sikap itu pada Oktober 2025 dengan mensponsori resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut menyerukan agar perundingan mengenai Sahara Barat dilanjutkan dengan menjadikan usulan otonomi Maroko sebagai dasar pembahasan.
Usulan itu akan memberikan Sahara Barat sebagian kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, tetapi wilayah tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Maroko.
Model tersebut kerap dibandingkan dengan daerah-daerah otonom di Spanyol, seperti Kepulauan Canaria dan Katalonia.
Aljazair termasuk salah satu pihak yang paling keras mengkritik resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut.
Hubungan Maroko dan Aljazair telah lama diliputi ketegangan. Aljazair memandang dukungan terhadap rakyat Sahrawi di Sahara Barat sebagai salah satu prinsip utama kebijakan luar negerinya.
Sikap itu dipengaruhi oleh pengalaman Aljazair dalam perang kemerdekaan yang berdarah melawan penjajahan Prancis.
Namun, Aljazair juga bersaing dengan Maroko dalam memperebutkan pengaruh di kawasan Maghreb. Para analis menilai dukungan Aljazair terhadap Front Polisario memberinya posisi tawar yang besar dalam perhitungan keamanan Maroko.
Normalisasi hubungan Maroko dengan Israel pada 2020 semakin memperburuk ketegangan antara kedua negara bertetangga tersebut. Hingga kini, hubungan diplomatik keduanya masih terputus.
Pada 2024, Prancis menyatakan dukungan terhadap usulan otonomi Maroko untuk Sahara Barat. Prancis menyatakan pula masa depan wilayah tersebut seharusnya tetap berada dalam kerangka kedaulatan Maroko.
Keputusan itu mendorong Aljazair menarik duta besarnya dari Paris.
Tanda bahwa jalur diplomasi mulai bergerak kembali muncul pada Februari. Saat itu, Washington mengatakan telah memfasilitasi pembicaraan di Madrid yang melibatkan Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania.
Pembicaraan tersebut membahas pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Sahara Barat.
Utusan AS untuk Afrika, Massad Boulos, dilaporkan memimpin pembicaraan yang difasilitasi Washington di Madrid serta perundingan lanjutan di AS.
Ia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa konflik tersebut "berada di jalur menuju penyelesaian".
Para analis menilai kesediaan Aljazair mengikuti pembicaraan dapat menunjukkan kesiapan negara tersebut untuk melunakkan penentangannya, terutama setelah hubungannya dengan AS mulai stabil.
"Aljazair tidak serta-merta memandang hubungan Maroko dan AS sebagai ancaman terhadap kepentingannya," kata Zine Labidine Ghebouli dari Arab Reform Initiative kepada Al Jazeera.
Menurut Ghebouli, AS berhasil menjaga hubungan dengan Maroko dan Aljazair secara bersamaan, sesuatu yang sulit dilakukan oleh kekuatan-kekuatan besar lainnya.
Kementerian Perdagangan AS pada pekan ini mengatakan akan mendanai tahap awal sebuah proyek amonium di Sahara Barat. Pendanaan tersebut menjadi preseden penting.
Langkah itu menambahkan dimensi ekonomi baru pada konflik yang sejak lama dipengaruhi oleh diplomasi, persoalan keamanan, dan klaim yang saling bersaing atas wilayah tersebut.
