Laporan Wartawan Tribun Papua.com,Taniya Sembiring

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Daerah (Mapamda) Papua Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penguatan sinergi BUMD air minum di seluruh wilayah Tanah Papua.

Dalam forum yang digelar di Kota Jayapura tersebut, Direktur PT Air Minum Jayapura, Entis Sutisna, kembali dipercaya untuk memimpin Pengurus Daerah Perpamsi Papua periode 2026–2030.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, Ketua Umum Perpamsi Pusat, jajaran direksi Perumdam Tirta Raharja, serta perwakilan dari YPTD dan LSP AMI.

Kehadiran para tokoh nasional dan daerah ini menjadi sinyal kuat atas besarnya dukungan terhadap percepatan serta peningkatan kualitas layanan air bersih di Papua.

Baca juga: Sentil Penggunaan Dana Otsus, Marinus Yaung: Perpustakaan Bukan Sekadar Tempat Simpan Buku!

Diwawancarai Tribun-Papua.com, Sabtu (1/8/2026), Entis Sutisna menegaskan Mapamda kali ini mengusung tiga pilar agenda utama:

• Kepemimpinan Baru: Pemilihan pengurus daerah periode 2026–2030 yang kembali mengamanahkan posisi ketua kepadanya.
• Sertifikasi Kompetensi: Pelaksanaan sertifikasi tenaga madya yang diikuti oleh 28 peserta dari 9 BUMD air minum guna mendongkrak kualitas SDM.
• Rencana Jangka Menengah: Penyusunan program kerja empat tahun ke depan demi memperkuat peran BUMD air minum di Papua.

Guna memastikan kompetensi teknis pekerja lokal terus meningkat, Perpamsi Papua menjalin kerja sama dengan Perumdam Tirta Raharja Bandung sebagai tempat magang tenaga teknis.

Tak hanya itu, Kota Jayapura juga ditargetkan menjadi pusat pelatihan (training center) bagi para operator air minum.

“Kami ingin memastikan SDM Papua tidak tertinggal, baik dari sisi kompetensi maupun adaptasi teknologi,” tegas Entis.

Meski menatap masa depan dengan optimis, Entis tidak menampik masih banyaknya tantangan mendasar yang dihadapi industri air minum di Papua.

Di antaranya adalah tingkat cakupan pelayanan yang masih rendah, dukungan pemerintah daerah yang belum merata, keterbatasan finansial, hingga tantangan geografis Papua yang sangat luas.

Tantangan dari aspek legalitas pun tak kalah krusial. Dari total 42 kabupaten/kota di Tanah Papua, tercatat baru 9 daerah yang memiliki BUMD air minum resmi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengingatkan air minum merupakan kebutuhan dasar kehidupan yang pengelolaannya harus benar-benar profesional.

Baca juga: Aksi Massa Ricuh di Jayapura: Mobil Polri dan PDAM KIota Dibakar, Tiga Orang Terluka

Ia menyoroti berbagai persoalan klasik di lapangan yang kerap menghambat distribusi air bersih kepada masyarakat.

Beberapa kendala utama di lapangan meliputi:

• Tunggakan Pelanggan & Kehilangan Air: Tingginya persentase air tak berbayar (Non-Revenue Water).
• Konflik Sosial: Maraknya klaim hak ulayat/adat di sekitar intake (sumber air) serta aksi pencurian pipa.
• Keterbatasan Teknologi: Sistem pengolahan mayoritas masih mengandalkan alir gravitasi tanpa penyaringan (filtrasi) yang memadai.

Rustan berharap, melalui komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMD, kualitas pelayanan air bersih di Papua dapat melonjak signifikan.

“Kami ingin memastikan masyarakat Papua mendapatkan hak yang sama atas air bersih, sebagaimana saudara-saudara kita di provinsi lain,” pungkasnya. (*)