TRIBUNNEWS.COM - Apresiasi dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi di Indonesia kian memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. 

Lembaga PBB untuk Pengembangan Industri (UNIDO), melalui Industrial Development Report (IDR) 2026, menetapkan Indonesia sebagai salah satu contoh best practice dalam pemrosesan industri berbasis nilai tambah.

Pengakuan ini diumumkan pada acara peluncuran regional IDR 2026 bertajuk Workshop: A Regional Launch Event of UNIDO's Industrial Development Report (IDR) 2026 and Indonesia Development Talks 24th Edition di Jakarta.

"Ini menjadi bukti bahwa transformasi industri Indonesia mulai mendapat perhatian masyarakat internasional. Ke depan, kita akan terus memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global," ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat, 24 Juli 2026, dikutip dari laman Kemenperin.

Penetapan Indonesia sebagai percontohan global didasari oleh keberhasilan pemerintah memacu transformasi sektor manufaktur melalui pengolahan sumber daya alam dari hulu ke hilir.

UNIDO secara khusus menyoroti progres pengolahan mineral kritis serta pembentukan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bukti nyata peningkatan nilai tambah.

Skema ini dinilai efektif mendongkrak daya saing manufaktur sekaligus memicu lahirnya peluang industri baru.

IDR sendiri merupakan dokumen analisis utama terbitan UNIDO yang menyajikan lanskap industri global beserta panduan kebijakan bagi negara anggota.

Edisi 2026 mengupas berbagai disrupsi utama sektor industri dunia, mencakup transformasi digital, transisi energi hijau, pergeseran alokasi modal, hingga dinamika geopolitik.

Laporan tersebut memaparkan dominasi Republik Rakyat Tiongkok sebagai basis manufaktur global, yang dibuntuti oleh melesatnya arus investasi sektor pengolahan di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, khususnya pada rantai pasok baterai dan kendaraan listrik.

Baca juga: BPDP Dorong Hilirisasi UMKM Sawit Dikembangkan Jadi Produk Bernilai Tambah

Sementara itu capaian hilirisasi ini dinilai sejalan dengan percepatan pembangunan lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

Penguatan konektivitas, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kawasan ekonomi menjadi fondasi vital dalam memicu pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi daerah agar berdampak nyata bagi masyarakat setempat.

Hal tersebut diutarakan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) sekaligus anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bagus Wahyu Trianto. 

Dalam Diskusi Publik bertajuk "Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan MPSI di Jakarta, pada 22 Juli 2026 lalu, ia menyebut problematika pembangunan Papua selama ini tidak hanya berkaitan dengan aspek geografis yang menantang, namun juga tingginya biaya logistik dan terbatasnya konektivitas.

Selain itu, juga rendahnya nilai tambah hasil produksi lokal, serta belum optimalnya pemberdayaan pelaku usaha masyarakat.

Menurut Bagus, persoalan tersebut berdampak terhadap tingginya harga barang, terbatasnya kesempatan kerja, hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ketika Papua menghadapi biaya logistik yang tinggi dan akses distribusi yang terbatas, dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat Papua, tetapi juga memengaruhi efektivitas pembangunan nasional. Karena itu, mempercepat pembangunan Papua sejatinya adalah bagian dari memperkuat fondasi ekonomi Indonesia," ujarnya.

PSN, tegas Bagus, harus diposisikan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di Papua.

"PSN harus menghasilkan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Infrastruktur menjadi fondasi, tetapi tujuan akhirnya adalah meningkatnya produktivitas, tumbuhnya dunia usaha, dan naiknya kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.

Pembangunan ekonomi Papua, tambah Bagus, juga harus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah melalui penguatan sektor produksi lokal.

"Pemerintah perlu terus memperluas akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hilirisasi komoditas unggulan, hingga transformasi digital bagi pelaku UMKM agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ), Muhammad Falah, memandang PSN sebagai langkah taktis pemerintah untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.

"PSN memiliki potensi besar untuk memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung ketahanan pangan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat."

"Program ini patut didukung sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional," kata Falah.

(Tribunnews.com)