TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi ekonomi dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang triwulan II 2026 meski ketidakpastian global kembali meningkat akibat konflik geopolitik dan gejolak pasar keuangan dunia.
Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional masih terpelihara berkat koordinasi yang erat antara pemerintah dan otoritas keuangan.
Baca juga: Menkeu Purbaya: Danantara Terlibat Rapat KSSK, Perannya Hanya Beri Masukan
"KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas," kata Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK, Senin (3/8/2026).
Menurut Purbaya, sepanjang triwulan II 2026 tekanan dari luar negeri kembali meningkat. Kondisi tersebut dipicu memanasnya konflik geopolitik, kenaikan harga energi, tingginya volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal.
Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilai masih mampu bertahan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid serta kondisi sektor keuangan yang tetap stabil.
Namun, KSSK mengingatkan bahwa berbagai risiko eksternal masih perlu diwaspadai agar tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Usai Rapat 2 Jam, Pjs Gubernur BI: Prabowo Minta KSSK Perkuat Koordinasi Kebijakan
"KSSK akan terus mencermati dan melakukan assessment forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian/lembaga lain," jelas Purbaya.
KSSK menjelaskan, perekonomian global pada triwulan II 2026 masih menghadapi tantangan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi dunia.
Situasi tersebut mendorong kenaikan harga minyak dan berbagai komoditas strategis, menghambat perdagangan internasional serta rantai pasok global, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi di berbagai negara.
Akibatnya, sejumlah bank sentral di negara maju memiliki ruang yang semakin terbatas untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Di Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Fed Funds Rate juga meningkat karena risiko inflasi masih tinggi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan maupun fiskal.
"Di pasar keuangan, volatilitas masih cukup tinggi dan perilaku flight to safety kembali menguat, tercermin dari penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi, serta tekanan terhadap aliran modal di negara berkembang," tutur dia.
