TRIBUNKALTIM.CO - SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, bersama Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta jajaran pejabat tinggi Pemprov Kaltim, memimpin langsung jalannya Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Provinsi Kaltim, Senin (3/8/2026).
Tepatnya di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, rapat diselenggarakan membahas fiskal daerah se–Kaltim.
Agenda strategis ini menjadi ajang urun rembug bagi para pemimpin daerah guna membedah secara transparan kondisi keuangan serta konsekuensi dari terbatasnya ruang fiskal yang kini tengah melilit kabupaten dan kota se-Kaltim.
Baca juga: Keberhasilan Program Probebaya Antarkan Walikota Samarinda Raih Penghargaan Tribun Kaltim Award
Rakor krusial ini dihadiri secara lengkap oleh para kepala daerah.
Tampak hadir :
Dinamika dan perdebatan konstruktif mewarnai jalannya pemaparan dari masing-masing kepala daerah.
Mereka secara bergantian membeberkan realitas pahit di lapangan akibat tekanan fiskal yang kian menyepit ruang gerak pembangunan daerah.
Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, menjadi salah satu kepala daerah yang menyoroti beban belanja pegawai serta aturan transfer keuangan yang mengikat.
Dalam pemaparannya, ia menyuarakan keresahan mendasar mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta batasan regulasi pusat.
"Saran masyarakat, dan sejarah birokrasi dalam hal ini TPP awal itu tidak akan diturunkan, mudah-mudahan ini bisa. Dan kita juga evaluasi, sudah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat pada waktu Bapak Gubernur juga datang, bahwa diberikan kelonggaran di Undang-Undang HKPD ini, untuk tidak per 1 Januari 2022 itu bisa lebih dari 30 persen. Itu yang kami minta. Karena kalau tidak, memang pasti pertumbuhan ekonomi belanja di daerah-daerah," urai Neni di hadapan forum.
Senada dengan Bontang, Walikota Balikpapan, Rahmad Masud menekankan bahwa persoalan keterbatasan fiskal ini bukan sekadar masalah lokal, melainkan fenomena yang dirasakan secara nasional.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik, pendapatan, dan kebutuhan yang berbeda-beda.
"Semua daerah, bukan hanya di Kaltim, maksud saya semua daerah/kabupaten/kota se-Indonesia, yang disampaikan Ibu Walikota Bontang. Ini hanya masalah dana transfer ke daerah saja. Itu yang menjadi pokok persoalan kita. Tetapi dinamika yang berkembang, kita tahu bahwa setiap persoalan setiap kabupaten/kota pasti akan berbeda, dari pendapatan daerahnya pasti berbeda, dari kebutuhan daerah berbeda. Tetapi tujuannya sama, bagaimana kita membangun dan mensejahterakan," ujar Rahmad.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyoroti pentingnya sinergi dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar hak-hak fiskal daerah dapat segera direalisasikan demi menopang program-program kerakyatan di wilayahnya."Peraturan-peraturan lainnya, tentu kita sampaikan bersyukur ya. Tetapi artinya kita tentu berupaya semaksimal mungkin untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat, supaya hak-hak kita yang selama ini mungkin belum terealisasi ke kabupaten/kota masing-masing" tutur Sri Juniarsih.
Dari wilayah pesisir dan pedalaman Kutai Timur, Bupati Ardiansyah Sulaiman membawa sorotan tajam terkait lanskap geografis daerahnya yang didominasi oleh aktivitas industri ekstraktif pertambangan batu bara, serta implikasinya terhadap infrastruktur jalan yang membutuhkan perhatian lintas kewenangan.
Semua wilaya di Kutai Timur itu, kata Ardiansyah, semua daerah ada pertambangan batu bara.
“Kemudian di beberapa wilayah sudah terjadi kegiatan-kegiatan, Pak Gubernur bisa melihat bagaimana jalan-jalan kita. Sebentar nanti ditukar, dialihkan ke jalan lain penanggung-jawabnya. Itu menunjukkan bahwa memang wilayah Kutai Timur itu daerah pertambangan," jelas Ardiansyah.
Walikota Samarinda, Andi Harun, turut memperkaya diskursus dengan membagikan hasil penelusuran dan komunikasinya terkait penempatan dana daerah yang dinilai perlu mendapat diskresi atau kelonggaran kebijakan langsung dari tingkat pusat demi menggerakkan roda perekonomian lokal.
"Saya juga melakukan pertemuan. Kita melihat jawabannya pada hari itu bahwa memang muaranya tidak berpusat di Kementerian Keuangan. Hampir semua keuangan itu atas izin Presiden, baru bisa di keluarkan," ungkap Andi Harun.
Pemaparan yang paling mengejutkan sekaligus menggambarkan betapa beratnya tekanan anggaran tahun ini datang dari Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.
Ia secara terbuka menyatakan bahwa Pemkab Kukar terpaksa harus mengambil langkah drastis berupa rasionalisasi anggaran akibat proyeksi pendapatan yang jauh dari target awal.
"Berdasarkan proyeksi yang kami miliki, itu kemungkinan pendapatan kami hanya di angka 75 persen dari estimasi. Sehingga kemungkinan besar kami harus melakukan proses rasionalisasi terhadap APBD kami itu di angka 2 triliun. Sehingga kemungkinan APBD Kutai Kartanegara yang awalnya kita ketok di angka 8 triliun, itu kemungkinan di perubahan ini akan kita sesuaikan itu sekitar 6 triliun saja lagi. Hal ini terjadi karena beberapa hal." beber Aulia Rahman dengan nada prihatin.
Menanggapi berbagai aspirasi, keluh kesah, serta data riil kondisi keuangan yang disajikan para bupati dan Walikota tersebut, Gubernur Rudy Masud bersama jajaran Pemprov Kaltim mendengarkan secara seksama.
Rakor ini diharapkan mampu merumuskan langkah taktis dan strategis bersama, agar keterbatasan fiskal di tingkat kabupaten/kota tidak lantas memangkas esensi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Bumi Mulawarman secara keseluruhan.
Rudy Masud (Harum), secara tegas akan mengambil komando untuk memimpin langsung para bupati dan Walikota se-Kaltim bertolak ke Jakarta guna menemui pemerintah pusat.
Langkah taktis ini diambil menyusul pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) serta belum tuntasnya pembayaran dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah.Tak bisa dipungkiri, penurunan TKD secara otomatis berdampak pada postur APBD, yang berimbas pada membengkaknya persentase belanja pegawai.
Di sisi lain, hampir seluruh daerah kompak mengeluhkan macetnya dana kurang salur dari pusat.
Melihat kondisi ini, Gubernur Harum tak tinggal diam. Ia menyerukan kepada seluruh kepala daerah untuk merapatkan barisan dan bersama-sama memperjuangkan hak-hak fiskal Kaltim langsung ke hadapan pemerintah pusat, terutama kepada Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo.
Meski demikian, ia mengingatkan agar perjuangan tersebut tetap ditempuh melalui jalur yang santun, bermartabat, dan sesuai aturan yang berlaku.
"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan," tegas Gubernur.
Dampak dari pemangkasan TKD serta mandeknya penyelesaian dana kurang salur tidak boleh dipikul sendirian oleh kabupaten/kota.
Beban tersebut harus diselesaikan secara gotong royong dan kolektif antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam waktu dekat, Gubernur dijadwalkan bakal memboyong para bupati dan Walikota untuk bertandang langsung ke pusat guna menyampaikan uneg-uneg dan keresahan fiskal ini.
Ia berharap ada titik terang dan solusi konkret dari pemerintah pusat setelah aspirasi daerah penghasil migas dan batu bara ini didengar langsung di ibu kota negara.
Gubernur juga menekankan pentingnya soliditas dalam menuntut keadilan atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga penyelesaian dana kurang salur di Kaltim yang secara akumulatif menyentuh angka triliunan rupiah.
“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya,” sambung Gubernur.
Ia menilai, perhatian yang lebih bijak dari pemerintah pusat terhadap alokasi TKD bagi daerah penghasil disertai pelunasan dana kurang salur akan menjadi suntikan vital bagi daerah untuk merampungkan program pembangunan yang telah dicanangkan.
Pada akhirnya, seluruh ikhtiar ini bermuara pada satu tujuan utama yakni mendongkrak kesejahteraan rakyat Benua Etam.
“Perjuangan ini semata-mata agar APBD kita lebih meningkat dan lebih maksimal untuk membangun Kaltim,” pungkasnya. (*)
