TRIBUNPEKANBARU.COM - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, memberikan respons terhadap polemik yang muncul usai mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor.
Gelar tersebut disematkan kepada Jokowi dalam sebuah prosesi adat yang digelar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (1/8/2026). Penobatan dilakukan oleh delapan pemimpin kerajaan di Pulau Timor dan menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Karnaval Gajah yang berlangsung di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan (LLBK).
Pada upacara tersebut, Jokowi menerima simbol penghormatan berupa tongkat adat serta kain tenun yang dikenakan sebagai tanda penganugerahan. Prosesi penyematan dipimpin oleh Raja Amanatun Jonathan Banunaek bersama para raja lainnya, yakni Raja Amanuban M. Nope, Raja Mollo James Sonbai, Raja Biboki Charles Usboko, Raja Bikomi Aloysius Lake, Raja Amfoang, Raja Kupang, Raja Nisnoni, Raja Amarasi, dan Raja Malaka.
Kehadiran Jokowi di NTT merupakan kelanjutan dari rangkaian safari politik yang telah dimulainya sejak 26 Juli 2026, dengan Provinsi Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi.
Gelar Sesepuh Raja-raja Timor Jokowi Tuai Penolakan, Kader PSI Pasang Badan
Akan tetapi, gelar Sesepuh Raja-raja Timor yang disematkan pada nama Jokowi tidak kontroversial.
Sejumlah pihak menolak pemberian gelar tersebut.
Baca juga: JPU Kejari Pelalawan Tanggapi Eksepsi 4 Terdakwa Kasus Korupsi Pupuk Subsidi Bandar Petalangan
Baca juga: Jembatan Rantau Berangin Kembali Heboh, Seorang Pria Tak Dikenal Terjun ke Sungai Kampar Lalu Hilang
Terkait pemberian gelar Sesepuh Raja-raja Timor yang kontroversial ini, Dedy Nur Palakka menilai bahwa hal itu mengindikasikan Jokowi masih punya pengaruh yang besar.
Hal ini disampaikan Dedy melalui sebuah cuitan di akun media sosial X (dulu Twitter) miliknya, @DedynurPalakka, Senin (3/8/2026).
"Efek Jokowi memang masih punya daya tembak yang luar biasa dalam pikiran para mantan." tulis Dedy.
Dedy memandang bahwa Jokowi dianggap sebagai senior oleh para Raja di Pulau Timor.
Pria yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Bali pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 tapi gagal itu mengklaim, pemberian gelar kepada Jokowi sudah melalui proses demokrasi antar-raja di wilayah tersebut.
Karena melalui proses demokrasi, Dedy lantas menyebut wajar jika ada raja yang tidak setuju.
Namun, Dedy menegaskan, penobatan gelar Sesepuh Raja-raja Timor pada Jokowi tetap sah.
"Jokowi diangkat jadi "Sesepuh Raja Timor" artinya Raja-Raja Timor menganggapnya sebagai senior dan aktivitas pengangkatan itu sudah melewati semacam proses demokrasi internal para Raja-Raja," sambung Dedy.
"Wajar saja jika ada Raja yang setuju dan ada juga yang menolak dengan alasannya masing-masing."
"Yang jelas pengangkatan itu dianggap sah jika memenuhi kourum."
Deretan Penolakan
Sejumlah organisasi telah menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar Sesepuh Raja-raja Timor kepada Jokowi, di antaranya adalah:
1. PMKRI Cabang Malaka
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Malaka menyatakan menolak pengukuhan gelar bagi Jokowi.
Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Cabang Malaka yang juga Ketua Termandat PMKRI Cabang Malaka, Marselino Meol, menilai gelar yang merepresentasikan identitas masyarakat Timor tidak boleh diberikan tanpa proses adat yang sah dan melibatkan masyarakat.
Menurutnya, keputusan yang mengatasnamakan identitas masyarakat Timor seharusnya melalui musyawarah bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya.
PMKRI juga mengingatkan agar simbol budaya tidak dijadikan instrumen politik maupun pencitraan.
"Kami menghormati setiap tokoh yang datang ke NTT. Tetapi, penghormatan terhadap seorang tokoh tidak harus diwujudkan dengan memberikan gelar yang merepresentasikan identitas seluruh masyarakat Timor. Jangan sampai budaya dan simbol adat justru digunakan untuk kepentingan politik maupun pencitraan," ujar Marselino, dilansir TribunKupang, Minggu (2/8/2026).
Selain itu, PMKRI meminta perhatian lebih diarahkan pada persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat adat, dan penguatan ekonomi.
"Masyarakat Timor membutuhkan perhatian terhadap persoalan nyata yang mereka hadapi," imbuh Marselino.
"Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan seremoni dan gelar, sementara persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius," tambahnya.
2. IMADAR Kefamenanu
Ikatan Mahasiswa Dawan "R" (IMADAR) Kefamenanu turut menyampaikan penolakan terhadap gelar Sesepuh Raja-raja Timor kepada Jokowi.
Ketua Umum IMADAR Kefamenanu, Marlianus Jeriyanto Manek atau Jery Manek, mengatakan, penghormatan kepada tokoh bangsa harus dibedakan dengan penggunaan simbol adat yang memiliki nilai sakral.
"Kami menghormati setiap tokoh bangsa atas pengabdiannya kepada negara. Namun, penghormatan tersebut harus dibedakan secara tegas dari simbol-simbol adat yang memiliki makna historis, filosofis, dan kultural bagi masyarakat Timor," ujar Jery, dikutip dari TribunTimur, Minggu (2/8/2026).
"Martabat adat tidak boleh kehilangan maknanya karena dikaitkan dengan kepentingan politik apa pun," tambahnya.
Ia menambahkan, setiap gelar adat seharusnya diberikan melalui mekanisme hukum adat yang berlaku agar tidak memunculkan polemik.
Jery juga mengingatkan mahasiswa agar tetap kritis menghadapi dinamika sosial, budaya, dan politik.
"Budaya adalah warisan leluhur yang harus dijaga oleh seluruh generasi. Adat Timor bukan milik kelompok atau kepentingan tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat Timor," imbuh Jery.
"Karena itu, kehormatan adat harus tetap dijunjung tinggi, dijaga independensinya, dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan penuh tanggung jawab," lanjutnya.
3. Cipayung Plus Kota Kupang
Kelompok Cipayung Plus Kota Kupang yang terdiri dari GMNI, HMI, PMKRI, IMM, PMII, dan FMN juga menyatakan penolakan terhadap penyematan gelar kepada Jokowi.
Koordinator Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang, M. Ilham Snae, mengatakan gelar adat merupakan simbol kehormatan yang memiliki nilai historis, filosofis, dan kultural sehingga harus diberikan melalui mekanisme adat yang sah.
Cipayung Plus menilai simbol adat tidak boleh dipolitisasi ataupun dijadikan sarana pencitraan.
Organisasi itu juga berpandangan kunjungan Jokowi ke NTT merupakan bagian dari agenda politik dan konsolidasi.
Dilansir TribunKupang, Minggu (2/8/2026), Cipayung Plus meminta penyematan gelar ditolak apabila tidak melalui mekanisme adat yang sah dan tidak memperoleh legitimasi para pemangku adat.
Selain itu, organisasi tersebut mengajak masyarakat menjaga persatuan, menghormati perbedaan pandangan, serta menghormati kewibawaan lembaga adat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan budaya masyarakat Timor.
Dalam prosesi penobatan gelar Sesepuh Raja-raja Timor kepada Jokowi pada Sabtu (1/8/2026) lalu, ada sembilan kerajaan yang turut terlibat, di antaranya:
1. Kerajaan Amanatun
Kerajaan Amanatun terletak di Pulau Timor bagian barat.
Saat pengukuhan gelar Sesepuh Raja-raja Timor kepada Jokowi, kerajaan ini diwakili oleh Raja Amanatun, Jonatan Banunaek, yang juga dikenal sebagai orang dekat ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu.
2. Kerajaan Malaka
Kerajaan Malaka, dikenal juga sebagai Wewiku-Wehali, adalah kerajaan Tetun (nama suku) yang terletak di Timor Barat, tepatnya di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Raja Malaka Wewiku-Wehali turut hadir dalam penobatan Jokowi sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor.
3. Kerajaan Amanuban
Kerajaan Amanuban adalah sebuah kerajaan yang terletak di pulau Timor bagian barat.
Sosok yang hadir dalam penobatan Jokowi diwakili M Nope, tokoh adat Kerajaan Amanuban.
4. Kerajaan Mollo
Kerajaan Mollo termasuk kerajaan baru di Pulau Timor, lantaran baru muncul saat pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1915.
Raja Mollo yang hadir dalam acara penobatan Jokowi adalah James Sonbai.
5. Kerajaan Biboki
Kerajaan Biboki terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Perwakilan dari Kerajaan Biboki dalam acara penobatan gelar Sesepuh Raja-raja Timor kepada Jokowi adalah Charles Usboko.
6. Kerajaan Bikomi
Kerajaan Bikomi terletak di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berbatasan langsung dengan wilayah Oecusse di Timor Leste.
Sosok yang mewakili kerajaan Bikomi dalam acara penobatan Jokowi adalah Aloysius Lake.
7. Kerajaan Amfoang
Kerajaan Amfoang terletak di bagian barat laut Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT).
8. Kerajaan Kupang
Kerajaan Kupang atau dikenal juga sebagai Kerajaan Sonbai Kecil terletak di Pulau Timor, bagian dari wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Raja kerajaan Kupang saat ini merupakan keturunan dari Raja Raja Nisnoni.
9. Kerajaan Amarasi
Kerajaan Amarasi berada di bagian barat Pulau Timor, Kabupaten Kupang dan berdiri pada abad ke-17.
Namun, perwakilan dari Kerajaan Amarasi tidak hadir dalam penobatan gelar Sesepuh Raja-raja Timor Jokowi.
Alasan Jokowi Diberi Gelar Sesepuh Raja-raja Timor
Raja Kerajaan Amanatun, Jonathan Banunaek, mengatakan bahwa para raja memandang Jokowi sebagai saudara karena dinilai tetap memberikan perhatian kepada masyarakat di kawasan timur Indonesia meski sudah tidak menjadi presiden.
"Kenapa? Karena waktu beliau jadi presiden juga tetap melihat kami di Timur dan walaupun beliau sudah selesai ee tidak jadi presiden, tapi beliau masih mengingat kami di Timur," ujar Jonathan dilansir kanal YouTube Kompas TV, Minggu (2/8/2026).
"Itulah yang kami menyatakan bahwa kalau bukan saudara dia (Jokowi) tidak mungkin datang. Tetapi karena beliau saudara maka, saya sebagai Raja Amanatun menyatakan kami telah mendukung dalam perjalanan Bapak Jokowi," tambahnya.
