TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini tengah melanda sejumlah negara termasuk di Indonesia.

Gelombang PHK ini diketahui terjadi di berbagai provinsi termasuk di Jawa Barat.

Di Kota Bogor sendiri para pekerja yang terkena PHK juga terjadi.

Namun angkanya tidak begitu signifikan seperti PHK massal yang sampai ratusan pekerja terkena PHK sekaligus.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor, dari awal tahun hingga Juli 2026 ada 146 pekerja yang tercatat terkena PHK.

"Total sampai dengan Juli (2026) sebanyak 149 orang (pekerja yang terkena PHK)," kata Sekretaris Disnaker Kota Bogor, Sahib Khan, Selasa (4/8/2026).

Para pekerja tersebut terkena PHK dari sekitar 39 perusahaan berbeda. 

Dari data tersebut terhitung per Triwulan angka PHK di Kota Bogor hanya mencapai puluhan orang.

Namun ada kenaikan di Triwulan 2 dari Triwulan 1 di awal tahun 2026.

Berikut data sementara PHK di Kota Bogor sejak Januari hingga Juli 2026 :

• Triwulan 1 Januari – Maret : 45 orang
• Triwulan 2 April – Juni : 81 orang
• Triwulan 3 Juli – September : 23 orang (data baru sampai Juli)
• Triwulan 4 Oktober – Desember : belum ada data

Baca juga: Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Usai Resign atau PHK, Simak Syarat dan Proses Pencairannya

Alasan PHK

Dari Data Disnaker Kota Bogor, untuk alasan PHK sementara sejauh ini didominasi oleh alasan efisiensi perusahaan.

Bahkan angkanya dominan hingga hampir mencapai 100 orang dari total 146 pekerja yang terkena PHK.

Sementara alasan lainnya ada yang pensiun, ada pula yang di-PHK karena pelanggaran.

Berikut daftar alasan terbanyak PHK di Kota Bogor menurut data Disnaker Januari - Juli 2026:

1. Efisiensi (termasuk Efisiensi Perusahaan / Efisiensi Mencegah Kerugian / Penutupan Kantor / Restrukturisasi): 94 orang
2. Pekerja melakukan pelanggaran (Pelanggaran Berat / Pelanggaran Mendesak / Melanggaran Ketentuan Perusahaan): 16 orang
3. Perusahaan melakukan penggabungan (Merger / Konsolidasi): 13 orang
4. Rasionalisasi: 3 orang
5. Mencegah kerugian bersama: 1 orang
6. Penyesuaian arah kebijakan manajemen dan kebutuhan operasional: 1 orang
7. Pensiun dini melalui mekanisme perundingan bipartit: 1 orang
8. Hasil penilaian kinerja pegawai kurang maksimal: 1 orang
9. Hukuman disiplin: 1 orang
10. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja: 1 orang
11. Perusahaan sudah tidak beroperasi: 1 orang

Upaya Pemkot Bogor

Diketahui, Pemkot Bogor tetap berupaya mengurangi pengangguran di Kota Bogor.

Di antaranya dengan menggelar Job Fair yang menyerap ribuan tenaga kerja pada Juni 2026 kemarin.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin membuka langsung Job Fair Kota Bogor 2026 tersebut di Mall Jambu Dua, Kota Bogor pada Senin (8/6/2026) lalu.

Jenal mengatakan bahwa Job Fair inj melibatkan 30 perusahaan dengan total 3.212 posisi lowongan 

"Pemkot kolaborasi dengan 30 perusahaan lokal dan luar Bogor. Tentu kurang lebih ada 119 jabatan dan 3.212 posisi lowongan," kata Jenal Mutaqin kepada wartawan.

Pantauan TribunnewsBogor.com, dalam acara pembukaan ini, selain gunting pita, Jenal juga sempat berkeliling mengunjungi stan-stan perusahaan yang membuka lowongan.

Peserta yang mengikuri Job Fair ini pun cukup ramai diserbu para pencari kerja.

Kata Jenal, bagi Pemkot Job Fair ini adalah ikhtiar untuk mengurangi pengangguran. 

"Jadi job fair memang terbuka luas, tidak boleh dimonopoli oleh satu kota tertentu. Jadi animo saya rasa di tengah ekonomi, pengangguran, juga masih cukup tinggi angkanya, jadi kami berusaha berikhtiar," katanya.