TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur Wali Kota Cimahi Ngatiyana terkait dugaan maraknya peredaran obat keras jenis tramadol di Kota Cimahi.

Teguran itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Program Monitoring Controlling for Prevention (MCP) KPK di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, Dedi meminta Pemerintah Kota Cimahi segera mengambil langkah tegas untuk memberantas peredaran tramadol yang dinilai telah meresahkan masyarakat.

Dedi juga menyinggung dugaan adanya pihak yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sehingga aparat dinilai tidak berani melakukan penindakan.

"Gimana ini, banyak tramadol beredar. Ada warga juga yang jadi korban. Banyak LSM, sehingga tidak ada yang berani menindak.

Masa Pak Wali yang berlatar belakang TNI tidak berani menindak?" kata Dedi.

Baca juga: Sidak Dedi Mulyadi Berujung Perdebatan dengan Pedagang di Trotoar Bandung: Bapak Terlalu Angkuh!

Dedi mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kota Cimahi dalam menangani persoalan tersebut.

Ia menilai latar belakang Ngatiyana sebagai pensiunan TNI seharusnya menjadi modal untuk mengambil langkah tegas.

Menanggapi hal itu, Ngatiyana mengatakan pemerintah daerah sedang menyiapkan langkah untuk mengatasi peredaran tramadol di wilayahnya.

Namun, jawaban tersebut dinilai belum memuaskan Dedi.

Gubernur Jawa Barat itu kembali mendesak agar penindakan dilakukan secepat mungkin.

Menurutnya, langkah nyata diperlukan agar peredaran obat keras ilegal tidak semakin meluas dan menimbulkan lebih banyak korban.

Dedi berharap persoalan tersebut dapat segera dituntaskan melalui kerja sama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. (*)