BATAM, TRIBUNBATAM.id - Di tengah meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara nasional, dunia usaha di Kota Batam masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
Pelaku usaha mengakui tengah menghadapi tekanan biaya produksi, namun belum sampai memicu gelombang PHK besar-besaran.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan aktivitas dunia usaha di Batam masih berjalan normal seiring tingginya pertumbuhan ekonomi, derasnya arus investasi, dan inflasi yang relatif terkendali.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat lapangan pekerjaan di Batam masih terbuka dan perusahaan tetap melakukan perekrutan tenaga kerja.
"Untuk ketenagakerjaan di Batam sampai saat ini masih baik-baik saja. Seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, derasnya arus investasi, dan relatif terkendalinya inflasi, lapangan pekerjaan di Batam juga tetap terjaga terbuka cukup luas," ujar Rafki saat dikonfirmasi pada Selasa (4/8/2026).
Ia menegaskan, hingga kini belum ada perusahaan anggota Apindo Batam yang berencana melakukan PHK dalam skala besar.
"Perekrutan masih dilakukan oleh perusahaan dan belum ada yang merencanakan PHK besar-besaran di Batam. Kalau rotasi dan keluar masuknya pekerja di perusahaan di Batam itu hal yang lumrah," katanya.
Rafki juga memastikan belum ada perusahaan anggota Apindo Batam yang melakukan efisiensi maupun rasionalisasi tenaga kerja.
"Tidak ada perusahaan anggota Apindo yang melakukan efisiensi ataupun rasionalisasi sejauh ini. Dunia usaha di Batam masih berjalan normal," katanya.
Meski demikian, pelaku usaha saat ini menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya produksi, terutama akibat mahalnya harga bahan baku dan bahan penolong.
Menurut Rafki, kenaikan harga tersebut dipicu kelangkaan sejumlah bahan baku yang dibutuhkan industri.
Selain itu, harga mesin produksi juga ikut meningkat karena tingginya biaya logistik, dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta dampak konflik yang terjadi di sejumlah negara.
"Pengusaha saat ini dibebani oleh mahalnya bahan baku dan beberapa bahan penolong produksi. Akibat terjadinya kelangkaan dan naiknya harga bahan baku yang dibutuhkan. Termasuk mesin-mesin juga cenderung mengalami kenaikan akibat mahalnya biaya logistik karena naiknya harga BBM dan akibat perang yang terjadi," tuturnya.
Ia menyebut sektor manufaktur menjadi industri yang paling merasakan dampak dari kenaikan biaya produksi tersebut.
Meski demikian, tekanan tersebut dinilai belum sampai mengganggu keberlangsungan usaha maupun memicu perusahaan melakukan PHK.
"Sektor manufaktur paling terdampak dari mahalnya bahan baku tersebut. Namun belum sampai membuat pelaku usaha melakukan PHK. Saat ini pelaku usaha di Batam juga masih beraktivitas normal seperti biasa," tutur Rafki.
Sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengungkapkan sebanyak 126 ribu pekerja menjadi nonaktif akibat PHK secara nasional sepanjang Januari hingga Mei 2026 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, serta restrukturisasi rantai pasok dunia.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan kondisi ketenagakerjaan di Batam hingga saat ini masih relatif kondusif.
Disnaker mencatat sebanyak 626 pekerja mengurus Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama Januari hingga Juni 2026.
Menurut Yudi, pekerja yang mengurus JKP tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, dengan jumlah terbanyak berasal dari sektor manufaktur.
Ia menyebut penyebab PHK paling banyak dipicu langkah efisiensi perusahaan, selain faktor pelanggaran aturan kerja oleh pekerja.
Untuk menekan potensi PHK, Disnaker terus mengoptimalkan koordinasi melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Apabila PHK tidak dapat dihindari, Disnaker akan memfasilitasi proses mediasi sesuai mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)
