TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data 139 ribu atau 4,57 persen dari total angkatan kerja di Kalimantan Barat (Kalbar) belum memperoleh pekerjaan per Februari 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson menanggapi data tersebut dengan membeberkan solusi untuk mempersempit kesenjangan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Harisson menilai kolaborasi antara lembaga pendidikan dan dunia usaha menjadi langkah penting dalam memperluas akses kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalbar.
“Persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan sinergi antara dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” kata Harisson saat melepas Tenaga Kerja dan Pemagang Gelombang I hasil kolaborasi DPW Forum Komunikasi PKBM Kalimantan Barat dengan PT Agrinas Palma Nusantara di Kantor PT Agrinas Palma Nusantara, Jalan Husein Hamzah, Pontianak, Selasa 4 Agustus 2026.
Menurutnya, pemagangan tidak sekadar memberikan kesempatan kepada peserta untuk bekerja. Lebih dari itu, program tersebut menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengenal dunia kerja secara langsung.
Peserta dapat memperoleh pengalaman, keterampilan, hingga memahami budaya kerja yang dibutuhkan perusahaan.
“Mereka tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pengalaman nyata sehingga memiliki bekal yang lebih kuat untuk membangun karier di masa depan,” ujarnya.
• Dampak PHK Meluas, Pengamat Ingatkan Ancaman Turunnya Daya Beli dan Bom Waktu Ekonomi
Harisson menilai tantangan dunia kerja saat ini semakin kompleks, dimana perusahaan tidak hanya mencari tenaga kerja berdasarkan ijazah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan karakter calon pekerja.
“Perusahaan saat ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki ijazah, tetapi juga mereka yang disiplin, memiliki kompetensi, mampu bekerja sama, cepat belajar, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Harisson, program pemagangan menjadi penting untuk membekali pencari kerja dengan pengalaman yang tidak selalu diperoleh di bangku pendidikan.
Melalui pemagangan, peserta dapat belajar mengenai ritme kerja perusahaan, komunikasi profesional, budaya kerja, hingga standar operasional yang berlaku di industri.
Harisson meminta peserta memanfaatkan kesempatan pemagangan tersebut secara serius. Ia mengingatkan agar peserta tidak hanya mengejar penghasilan, tetapi juga menjadikan masa pemagangan sebagai proses membangun karakter dan kompetensi.
“Bekerja bukan hanya mencari penghasilan, tetapi juga membangun karakter, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” pesannya.
Ia juga meminta peserta menjaga integritas dengan mengedepankan kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab selama berada di lingkungan kerja.
“Jangan pernah merasa puas dengan kemampuan yang dimiliki hari ini, karena dunia kerja terus berubah dan menuntut kita untuk terus meningkatkan keterampilan,” tambahnya.
Pemprov Kalbar, lanjut Harisson akan terus mendorong kerja sama antara lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha.
Harapannya, semakin banyak masyarakat Kalbar yang memiliki akses terhadap pekerjaan produktif dan memiliki daya saing.
“Kami ingin semakin banyak generasi muda Kalbar yang memiliki daya saing dan mampu menjadi tenaga kerja profesional. Karena itu, kemitraan seperti ini harus terus diperluas dan berkelanjutan,” katanya.
Harisson juga berharap kerja sama DPW Forum Komunikasi PKBM Kalbar dengan PT Agrinas Palma Nusantara tidak berhenti pada gelombang pertama.
Program tersebut diharapkan dapat berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat Kalbar.
“Kami berharap program ini akan terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat Kalbar yang memperoleh kesempatan bekerja, meningkatkan kompetensi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” pungkas Harisson.
• DPRD Kota Pontianak Desak Perusahaan Daftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan untuk Antisipasi PHK
Ia menutup arahannya dengan meminta para peserta menjaga nama baik diri, keluarga, lembaga, dan daerah selama mengikuti program.
“Jadilah tenaga kerja yang profesional, jujur, disiplin, dan tunjukkan bahwa SDM Kalbar memiliki kualitas yang mampu bersaing di dunia kerja. Jadikan kesempatan ini sebagai batu loncatan untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
Di sisi lain, Pengamat kebijakan publik, Zulkarnaen, menilai pemerintah perlu lebih serius membaca kondisi ekonomi saat ini.
Menurutnya, meski dampak PHK belum terlalu terasa di Kalbar, situasi berbeda terjadi di Pulau Jawa yang dalam setahun terakhir mulai merasakan tekanan akibat meningkatnya PHK.
“Artinya kita harus memahami kondisi ekonomi kita saat ini sedang tidak baik. Bahkan dikhawatirkan menuju krisis ekonomi. Tanpa menjadi ekonom pun, kita bisa melihat tanda-tandanya,” kata Zulkarnaen saat dihubungi, Selasa 4 Agustus malam WIB.
Ia mengatakan, tekanan ekonomi terlihat dari melemahnya daya beli masyarakat, sementara harga sejumlah kebutuhan justru mengalami kenaikan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi persoalan serius karena masyarakat menghadapi tekanan dari dua sisi.
“Boleh jadi di Kalbar belum terlalu terasa, tetapi di Jawa dalam setahun ini PHK sudah terasa. Di satu sisi daya beli masyarakat menurun, tetapi harga barang naik. Ini menjadi satu hal yang menyulitkan,” ujarnya.
Zulkarnaen menilai faktor dalam negeri saat ini lebih dominan dalam memengaruhi kondisi ekonomi, meskipun faktor eksternal juga tetap memiliki pengaruh.
Ia bahkan mengingatkan kondisi tersebut dapat menjadi “bom waktu” apabila tidak segera diantisipasi pemerintah.
“Ini bisa menjadi bom waktu yang meledak. Kita tentu tidak ingin kondisi semakin runyam,” tegasnya.
• Sekadau Catat 18 Kasus PHK, Disdagperinaker Pastikan Bukan Gelombang PHK Massal
Anggota DPRD Kalbar, Suriansyah meminta pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi terjadi di Kalbar.
Menurutnya, kepastian informasi tersebut sangat diperlukan agar masyarakat, khususnya para pekerja, tidak dilanda keresahan akibat isu yang beredar.
"Perlu ada penjelasan dari pihak-pihak terkait apakah ancaman PHK tersebut memang benar-benar akan berdampak terhadap pekerja di Kalimantan Barat," katanya kepada TribunPontianak.co.id, Selasa 4 Agustus 2026.
Ia juga meminta pemerintah bersama para pemangku kepentingan memetakan sektor-sektor usaha yang dinilai paling rentan terdampak PHK.
Lebih lanjut dia bilang, dengan adanya pemetaan tersebut, langkah-langkah antisipasi dapat disiapkan sejak dini untuk meminimalkan potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja.
Di sisi lain, Suriansyah menyebutkan, pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme penyelesaian apabila PHK benar-benar terjadi.
"Langkah tersebut mencakup pendampingan terhadap pekerja, perlindungan hak-hak tenaga kerja, hingga program yang dapat membantu pekerja memperoleh kesempatan kerja baru," ujarnya.
Dengan ini, ia pun mendorong pemerintah pusat bersama DPR RI untuk mengambil langkah konkret dalam melakukan mitigasi PHK di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.
"Pemerintah pusat bersama DPR RI kiranya dapat melakukan mitigasi terhadap potensi PHK serta membantu pemerintah daerah menciptakan ekosistem yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih baik. Dengan begitu, kondisi tetap kondusif bagi pekerja maupun pelaku industri," paparnya.
(*)
