TRIBUNTRENDS.COM - Kasus keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 6 Semarang yang berdampak pada 707 siswa dan guru masih terus diselidiki oleh petugas terkait.
Salah satu fokus utama investigasi saat ini adalah menu olahan daging ayam yang diduga tidak matang sempurna saat disajikan kepada penerima manfaat.
Selain itu, petugas juga menyoroti adanya menu makanan yang dilaporkan mengalami perubahan warna dan rasa sebelum dikonsumsi.
Untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut, sampel makanan telah dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.
"Hasil laboratorium belum keluar. Hasil laboratorium tes itu biasanya keluar hasilnya paling lama 2 Minggu," ujar Kepala Subbagian (Kasubag) Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, Selasa (5/8/2026) petang.
Menurut Bagus, menu yang masih dalam tahap observasi intensif adalah daging ayam yang secara visual diduga kurang matang.
Petugas juga menemukan indikasi adanya makanan lain yang kualitasnya diduga mengalami penurunan sebelum dikonsumsi.
Baca juga: Keracunan Massal hingga Pelanggaran, Sudaryono Copot 137 Kepala Dapur MBG, Buatkan Sistem Pengawasan
Meski demikian, pihak KPPG belum bersedia mengungkap secara rinci jenis menu lain yang sedang diperiksa tersebut.
"Dugaan awal dari menu itu, daging ayam kurang matang dan menu sudah berubah warna dan rasa," bebernya.
Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar penentuan penyebab pasti insiden yang menimbulkan ratusan korban tersebut.
Di sisi lain, Bagus memastikan Pemerintah Kota Semarang tidak menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam peristiwa ini.
Dengan tidak adanya status KLB, skema pembiayaan penanganan korban akan mengikuti mekanisme yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
BGN disebut akan menanggung biaya pengobatan bagi para korban yang terdampak akibat kasus keracunan tersebut.
Namun, bantuan pembiayaan itu hanya berlaku bagi korban yang belum terdaftar atau belum memiliki jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
"Nanti kepala SPPG akan mendata biayanya habis berapa, nanti bisa dikirimkan ke BGN," terangnya.
Dari hasil pendataan, sebanyak 707 orang mengalami gejala keracunan meliputi 693 siswa dan 14 guru.
Mereka alami muntah dan diare selepas menyantap menu MBG.
Ratusan korban itu telah mendapatkan penanganan medis di lokasi.
Sisanya, sembilan orang sempat dirujuk ke rumah sakit untuk observasi.
Hingga Senin (3/8/2026), masih ada enam pelajar perempuan yang masih dirawat.
Lalu, pada Selasa (4/8/2026), semua siswa sudah pulang dari rumah sakit.
Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang mengaku, belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait sembilan kepala Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) yang dicopot BGN.
Lembaga yang mengurus Makan Bergizi Gratis (MBG) itu, sebelumnya telah mencopot 137 kepala SPPG di seluruh Indonesia, termasuk sembilan dari Jawa Tengah.
"Iya, kami belum mendapatkan datanya, kami sedang mengkonfirmasi ke Biro SDM BGN (Biro Sumber Daya Manusia Badan Gizi Nasional)," ujar Kepala Subbagian (Kasubag) Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito saat dihubungi Tribun, Selasa (4/8/2026).
Bagus bahkan belum berani memberikan informasi soal kepala SPPG Karangturi masuk dalam daftar sembilan orang yang dicopot.
Ia berdalih, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari BGN Pusat.
"Ya kami masih menunggu surat resminya dari BGN mana saja yang kena copot," terangnya.
Baca juga: BGN Cuci Gudang! Sudaryono Copot 137 Kepala Dapur MBG yang Melanggar, dari Keracunan hingga Korupsi
Bagus mengungkap, ada sebanyak enam SPPG di Jateng terkena suspend atau penghentian kegiatan atau penutupan operasional.
Deretan SPPG itu tersebar di dua titik di kota Semarang, sisanya di Kabupaten Semarang, Grobogan, Kabupaten Pekalongan.
SPPG yang dipaksa berhenti beroperasional itu karena telah ditemukan permasalahan Infrastruktur bangunan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Namun, Bagus menilai, deretan SPPG yang kena suspend tersebut belum tentu masuk daftar sembilan kepala SPPG yang kena copot.
"Sepertinya tidak berkaitan, karnaa SPPG yang kena suspend sebelum kejadian yang sekarang," bebernya.
Ia menyebut, para kepala SPPG yang dicopot merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selepas adanya pencopotan ini, pihaknya perlu mendapatkan surat resmi dari BGN karena berkaitan dengan status mereka.
"Mereka ini bagian dari BGN, entah nanti di tempatkan di mana tergantung keputusan dari sana," ujarnya.
Dari kasus ini, ia meminta kepala SPPG di Jateng bekerja lebih serius.
Sebab, pergantian kepala BGN berdampak pula pada kinerja SPPG yang harus lebih cepat dan tegas.
Jumlah SPPG di Jateng sendiri di bawah kewenangan KPPG Semarang sebanyak 2.400 SPPG.
"Pak Sudaryono kan kerjanya tegas dan cepat dalam, jadi kepala SPPG juga harus menyesuaikan," ungkapnya.
Sementara, Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jateng, Urip Sihabudin belum merespon konfirmasi Tribun berkaitan dengan polemik pencopotan sembilan kepala SPPG di wilayahnya.
Lalu Sumatera Selatan 6 orang dan sembilan provinsi lainnya dengan total 16 orang.
Sementara di Jawa Tengah ada 9 Kepala SPPG yang dicopot BGN. Lima diantaranya, adalah dapur yang diduga menyebabkan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.
(TribunTrends/TribunJateng)
