TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo kembali menerima aspirasi warga Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, bersama perwakilan desa-desa lain di Kecamatan Lekok dan Nguling terkait persoalan peluru nyasar yang kembali terjadi di kawasan tersebut.
Dalam audiensi di Kantor Bupati Pasuruan, Rabu (5/8/2026), Mas Rusdi, sapaan akrabnya menegaskan pemerintah daerah tidak pernah berhenti memperjuangkan solusi atas persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu.
Audiensi berlangsung terbuka. Warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari rasa takut saat latihan militer berlangsung hingga permintaan agar kegiatan latihan dihentikan sementara sampai ada evaluasi menyeluruh serta jaminan keamanan bagi masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mas Rusdi mengatakan dirinya memahami keresahan warga.
Namun, ia menjelaskan, persoalan tersebut bukan semata menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena melibatkan pemerintah pusat dan TNI Angkatan Laut.
Baca juga: Dugaan Pencurian Motor Terekam CCTV di SPBU Karangpanas Raci Pasuruan, Korban Tertidur
“Yang menjadi permasalahan ini adalah persoalan lintas instansi. Kalau persoalan ini kewenangan kabupaten, saya jamin besok selesai,” kata Rusdi.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak pernah tinggal diam.
Berbagai langkah telah dilakukan untuk mencari jalan keluar, mulai dari membangun komunikasi dengan TNI AL hingga berkoordinasi dengan DPR RI.
“Kalau usaha, enggak usah tunggu ada korban. Kita ini sudah usaha semaksimal dan semampu kami, mulai dari koordinasi bersama TNI AL, DPR RI Komisi I dan Komisi II. Namun pada intinya memang belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
I mengungkapkan, Pemkab Pasuruan juga pernah mengusulkan sejumlah alternatif penyelesaian.
Baca juga: Tolak Pembangunan Instalasi Militer, Ribuan Warga Lekok-Nguling Istighosah Akbar Ketuk Hati Presiden
Salah satunya melalui pendataan rumah warga di kawasan terdampak, disertai usulan agar tidak ada lagi pembangunan rumah baru di lokasi tersebut.
Sebagai konsekuensinya, pemerintah mengusulkan agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat tetap dipenuhi, mulai dari akses jalan, listrik, air bersih, pendidikan, hingga pengaturan agar lokasi latihan tidak berada dekat dengan permukiman warga.
Namun hingga kini, usulan tersebut belum menghasilkan kesepakatan.
“Kita ini sudah habis-habisan memperjuangkan aspirasine masyarakat kita. Saya sederhana saja, kalau memang ada yang bisa dikompromikan, monggo kita komunikasikan bersama. Dari pihak AL meminta seperti apa, masyarakat menghendaki apa, mari kita cari titik temu bersama,” tegasnya.
Dalam audiensi itu, Imam, warga Desa Alastlogo yang juga mantan kepala desa, meminta pemerintah terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut.
Menurutnya, insiden peluru nyasar telah berulang kali terjadi dan membuat masyarakat hidup dalam rasa cemas.
Baca juga: Kapal Pemancing Terbalik di Perairan Lekok Pasuruan, Empat Orang Tewas
“Kejadian ini bukan yang pertama. Ini terjadi berulang, keselamatan warga jadi taruhannya, dan kami khawatir kejadian kelam Alastlogo kembali terulang,” katanya.
Sekretaris Desa Alastlogo Sugiyanto mengatakan, masyarakat berharap latihan militer tidak dilaksanakan sebelum sistem pengamanannya dievaluasi.
“Kami ke sini ingin mengadu supaya Pak Bupati menyampaikan kepada atasan. Setidaknya kalau ada latihan, aspek keamanannya benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, warga juga memperlihatkan sejumlah proyektil peluru yang ditemukan di lingkungan permukiman sebagai bukti bahwa ancaman tersebut masih nyata.
Mereka mengaku trauma belum hilang, bahkan beberapa kali aktivitas belajar di sekolah sempat dihentikan demi menjaga keselamatan murid dan guru.
Menutup audiensi, Mas Rusdi memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan kembali dibawa dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait.
Ia menegaskan, Pemkab Pasuruan akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang memberikan rasa aman bagi masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan pertahanan negara.
