TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo. Rapat berlangsung pada Rabu (05/08/2026) siang.
Agung mengatakan terdapat sejumlah penyesuaian dalam rancangan APBD Perubahan 2026. Penyesuaian itu membuat pendapatan hingga belanja daerah diproyeksikan turun.
"Sebab ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA APBD Kulon Progo Murni 2026," katanya dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut.
Menurut Agung, perkembangan yang dimaksud seperti penyesuaian dengan pendapatan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) DIY. Selain itu ada situasi yang membuat saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Pihaknya pun memproyeksikan target Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan 2026 disesuaikan menjadi Rp 1,461 triliun. Ada penurunan hingga 6,69 persen dibandingkan target dalam APBD Murni sebesar Rp 1,566 triliun.
"Belanja Daerah juga ikut mengalami penurunan sebesar 3,73 persen jadi Rp 1,566 triliun dari yang sebelumnya sekitar Rp 1,629 triliun," ujar Agung.
Ia mengatakan kebijakan belanja pada APBD Perubahan 2026 memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi belanja. Nantinya belanja daerah diarahkan untuk belanja wajib operasional, belanja prioritas sesuai program Kepala Daerah, dan belanja prioritas nasional sesuai visi Asta Cita.
Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin mengatakan penurunan Pendapatan dan Belanja Daerah dalam APBD Perubahan 2026 jadi perhatian serius. Namun ia menilai perlu dikaji lebih dalam terkait kondisi itu.
"Tentu kita tidak boleh hanya melihat dari sisi turunnya angka dalam APBD," kata Aris.
Menurutnya, jangan sampai penurunan kemampuan fiskal daerah jadi alasan menurunnya kualitas pelayanan pada masyarakat. Ia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo harus berani mengambil langkah politik untuk anggaran.
Salah satunya melakukan efisiensi dan prioritas anggaran. Seperti melakukan evaluasi terhadap belanja yang sifatnya tidK mendesak, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, maupun belanja yang manfaatnya kecil bagi masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran, sementara belanja yang kurang prioritas masih dipertahankan," jelas Aris.(alx)
