TRIBUNJOGJA.COM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan kondisi wilayahnya tetap aman dan kondusif menyusul munculnya keresahan masyarakat terkait isu keamanan di balik pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan.
Penegasan ini disampaikan merespons polemik pembangunan pagar di Pakuwon Mall Yogyakarta, Kabupaten Sleman, yang pengerjaannya saat ini dihentikan sementara untuk meredam spekulasi publik.
Ditemui pada Rabu (5/8/2026), Sultan HB X menyatakan bahwa fenomena pemasangan pagar di pusat perbelanjaan tidak hanya terjadi di Yogyakarta, melainkan juga di wilayah lain seperti Jakarta dan Jawa Timur.
Ia menilai, persepsi yang keliru di masyarakat memicu lahirnya isu yang tidak berdasar terkait kondisi keamanan suatu daerah.
"Ya, sebetulnya kekhawatiran masyarakat saja. Ya, kan? Itu kan terus dalam bentuk isu, mal dipagar, dikasih pagar yang tinggi. Kan begitu. Padahal di daerah sampai sekarang masih tergolong kondusif dan tidak ada masalah keamanan," ujar Sultan HB X.
Lebih lanjut, Sultan menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjamin keamanan sehingga pihak swasta atau pengelola mal tidak perlu merasa harus membangun infrastruktur pengamanan ekstra.
"Yang sekarang bagaimana daerah sendiri bisa mengonsolidasi potensi. Itu tidak terjadi. Kan mestinya hal seperti itu yang harus dilakukan," jelasnya.
Di sisi lain, spekulasi mengenai pemasangan pagar sebagai langkah antisipasi kerusuhan dibantah keras oleh pihak pengelola mal.
General Manager Pakuwon Mall Yogya, Vicky Ratih Wandansari, pada Senin (3/8/2026), mengungkapkan bahwa proyek fisik tersebut murni bertujuan untuk penegasan batas wilayah (perimeter) dan estetika, yang perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 2025.
Vicky menuturkan bahwa mundurnya jadwal pengerjaan proyek ke bulan Agustus semata-mata dikarenakan faktor cuaca, bukan indikator adanya kondisi kedaruratan tertentu di lapangan.
"Sudah perencanaan dari tahun lalu, sudah ada penganggaran sejak tahun lalu, karena di kami memang belum ada pagarnya. Seharusnya kami itu sudah dari pertengahan, dari awal Juli bahkan untuk mengerjakan ini. Mengapa harus dikerjakan di bulan Agustus, karena kami menunggu musim kemarau karena butuh proses mengecat dan sebagainya," papar Vicky.
Pihak manajemen mengaku terkejut dengan narasi yang beredar luas di media sosial yang mengaitkan pembangunan infrastruktur standar tersebut dengan persoalan keamanan daerah.
Vicky menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan dilakukan sesuai regulasi tata ruang yang berlaku dan hanya berfokus pada area yang belum memiliki pembatas fisik.
"Kami juga membangun di sempadan pagar yang sudah sesuai dengan ketentuan, yang mana kami tidak melanggar. Jadi, tidak ada untuk alasan yang bagaimana-bagaimana. Hanya yang perimeter luar saja yang memang belum ada pagarnya. Di sisi belakang yang sudah ada pagar, ya, kami tidak bangun. Jadi, perimeter itu batas antara kami dengan sisi luar, makanya sebetulnya apa yang kami kerjakan itu sudah di sempadan pagar kami," tegasnya.
