TRIBUNWOW.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons isu beredarnya surat presiden (Surpres) mengenai calon pengganti dirinya sebagai Kapolri.

Ia menegaskan pergantian pimpinan Polri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dan memastikan isu tersebut tidak memengaruhi kinerja institusi Kepolisian.

Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu (5/8/2026).

"Itu prerogatif Presiden. Jadi, buat kita prajurit apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja," kata Sigit.

Kapolri juga menegaskan isu tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya maupun kinerja Polri.

"Oh, enggak. Sangat tidak (mengganggu)," ujarnya.

Baca juga: Pengakuan Pelaku Mutilasi Depok, Klaim Dipegang-pegang Korban, Berawal dari Kenalan di Medsos

Isu pergantian Kapolri kembali mencuat setelah beredar kabar mengenai adanya Surpres yang disebut telah dikirim ke DPR terkait pergantian pucuk pimpinan Polri.

Sebelumnya, isu serupa sempat muncul pada Juli 2026, bertepatan dengan aksi sejumlah kelompok mahasiswa yang mendorong reformasi di tubuh Polri.

Dalam peringatan HUT ke-80 Polri pada 1 Juli 2026, aliansi BEM UI menggelar aksi bertajuk #MatinyaReformasiPolri dan menyampaikan kritik terhadap kinerja serta kepemimpinan institusi Polri.

Isu pergantian Kapolri kembali menjadi sorotan di tengah berbagai dinamika yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk perkembangan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Menanggapi isu tersebut, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menyatakan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.

Ia mengimbau masyarakat tidak berspekulasi dan meminta publik menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Tunggu tanggal waktunya, jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti. Tinggal waktunya tergantung presiden," kata Aris.

Sementara itu, DPR juga membantah adanya surat presiden terkait pergantian Kapolri yang telah dikirim ke parlemen.

Baca juga: Pria di Depok Nekat Mutilasi Teman Lelakinya seusai Cekcok, Klaim Nyaris Dilecehkan Korban

(*)