Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Angka kemiskinan DIY per Maret 2026 turun 0,38 persen poin terhadap September 2025 menjadi 9,70 persen. Penurunan ini menjadi yang tertinggi di Jawa.
Data ini merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu Maret dan September.
Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan untuk mengukur kemiskinan, BPS masih menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinanan.
Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sementara garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya.
“Per Maret 2026, garis kemiskinan per kapita per bulan adalah Rp 672.756 sementara garis kemiskinan per rumah tangga miskin per bulan adalah Rp 2.791.937. Tingkat kemiskinan DIY mengalami penurunan Maret 2026 tercatat 9,70 persen, kalau dilihat secara nominal sebenarnya cukup kecil 408,87 ribu orang, berkurang 13,9 ribu orang terhadap September 2025,” katanya, Rabu (5/8/2026).
Ia menyebut penurunan angka kemiskinan di DIY menjadi yang tertinggi di Jawa. Hal ini seiring dengan Pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,75 persen (yoy) pada triwulan II 2026, yang juga tertinggi di Jawa.
Endang menjelaskan kemiskinan di perkotaan tercatat 9,55 persen, sedangkan di perdesaan masih cukup besar yakni 10,18 persen.
“Kemiskinan di perkotaan turun sebesar 0,44 persen poin dibanding September 2025, sedangkan wilayah perdesaan turun lebih kecil ya sebesar 0,19 persen poin. Tapi dua-duanya turun cukup baik,” jelasnya.
Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik BAPPERIDA DIY, Andreas Bayu Nugroho mengungkapkan Pemerintah Daerah DIY telah memetakan kapanewon dan kemantren miskin. Tercatat ada 15 kapanewon dan 3 kemantren miskin di DIY.
“Ini nanti yang akan menjadi konsentrasi dalam penanggulangan kemiskinan. Tapi tidak tertutup pada daerah tersebut. Semuanya kita coba bersinergi bersama-sama dengan kabupaten/kota, sehingga harapannya apa yang dilakukan oleh Pemda DIY dan kabupaten/kota bisa sejalan,” ungkapnya.
Ia mengakui penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan memang masih menjadi tantangan. Mulai dari kondisi geografis, sosial, dan ekonomi akan berbeda dengan daerah perkotaan.
Meski begitu, ada beberapa program daerah dan pusat untuk mengentaskan kemiskinan di DIY. Dengan adanya DTSEN, program pemerintah pusat dan daerah dapat disinkronkan sehingga tidak tumpang tindih.
“Kalau tadi disampaikan bahwa memang untuk penduduk miskin kita masih banyak di daerah perdesaan. Ini merupakan PR, karena di perdesaan memang problemnya cukup banyak. Banyak dalam arti kondisi geografis, kondisi perekonomian, kemudian kondisi sosial. Pasti tantangannya berbeda,” ujarnya.
“Kami ada beberapa program bantuan sosial, peningkatan keterampilan untuk penduduk, tenaga kerja, kemudian juga peningkatan permodalan UMKM. Karena memang ekonomi DIY disokong oleh UMKM, jadi ini merupakan tantangan bagi DIY untuk meningkatkan kualitas dan juga produksi dari UMKM untuk bisa semakin tumbuh,” imbuhnya. (maw)
