TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) Jawa Barat menindaklanjuti perkembangan persoalan di Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kanwil Kementerian HAM Jabar hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus melihat kondisi di lapangan pada Jumat (7/8/2026).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.

Dalam pertemuan bersama masyarakat, suasana berlangsung penuh perhatian.

Baca juga: Cegah Polemik Aturan Daerah Kemenkum Jabar Gelar Rapat Harmonisasi 3 Kebijakan Strategis Kota Bogor

Sejumlah ibu dan anak menyampaikan pengalaman, kekhawatiran, serta kondisi psikologis yang mereka rasakan setelah adanya peristiwa yang berkembang di wilayah tersebut.

Kanwil Kementerian HAM Jabar mendengarkan langsung curahan dan aspirasi warga, termasuk harapan agar situasi dapat segera kondusif dan tidak kembali menimbulkan ketegangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, mengatakan kehadiran pihaknya merupakan bagian dari upaya pemantauan dan tindak lanjut atas persoalan yang berkembang.

Khususnya, untuk memastikan aspek penghormatan dan pelindungan HAM tetap menjadi perhatian dalam proses penyelesaian.

Selain berdialog dengan masyarakat, Kanwil Kementerian HAM Jabar juga meninjau langsung lokasi pertanian warga.

Menurut keterangan masyarakat, lahan pertanian tersebut mengalami kerusakan akibat aktivitas alat berat berupa ekskavator.

Kanwil Kementerian HAM Jabar juga mendengarkan keterangan warga terkait keberadaan sejumlah orang yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai pihak yang melakukan tindakan intimidatif dan dianggap sebagai "preman".

Hasbullah menegaskan, berbagai keterangan yang disampaikan masyarakat perlu dilihat secara objektif dan diklarifikasi bersama para pihak terkait.

Kanwil Kementerian HAM Jabar, kata dia, tidak berada pada posisi untuk menentukan pihak yang benar atau salah dalam persoalan tersebut.

Namun, pihaknya mendorong agar seluruh informasi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat dan sesuai ketentuan hukum.

"Kami hadir untuk mendengarkan langsung apa yang dirasakan masyarakat. Ada ibu-ibu dan anak-anak yang menyampaikan kekhawatiran serta pengalaman mereka. Ini menjadi perhatian kita bersama. Namun, penyelesaian harus tetap dilakukan secara objektif, dengan mendengarkan semua pihak dan mengedepankan dialog," ujar Hasbullah.

Baca juga: Kekerasan Seksual di Kampus Mencuat, Kanwil Kementerian HAM Jabar Bakal Datangi ITB dan Unpad

Kanwil Kementerian HAM Jabar mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak guna mencari titik temu dan penyelesaian yang berkeadilan.

Seluruh pihak juga diharapkan menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

Termasuk segala bentuk intimidasi, kekerasan, maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik baru.

"Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan cara yang bermartabat. Hak masyarakat harus diperhatikan, tetapi prosesnya juga harus tetap objektif dan berdasarkan hukum. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi ruang dialog agar para pihak dapat duduk bersama dan mencari solusi," tambahnya.

Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat selanjutnya akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemangku kepentingan terkait.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong penyelesaian konflik Sukajaya yang kondusif, damai, berkeadilan, serta tetap berperspektif HAM.