Laporan Wartawan TribunGayo.com Bustami | Bener Meriah
TribunGayo.com, REDELONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah siap mengalokasikan anggaran daerah pada tahun 2026 dan 2027 untuk mempercepat normalisasi sungai di titik-titik rawan banjir.
Langkah ini diambil guna melindungi masyarakat dari ancaman berulang bencana hidrometeorologi, meskipun pengelolaan dan penanganan sungai secara regulasi berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, dalam Focus Group Discussion (FGD) I Kabupaten/Kota se-Aceh bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Banda Aceh, Jumat (7/8/2026).
Baca juga: Prakiraan Cuaca Bener Meriah, Sabtu 8 Agustus 2026, Cerah Berawan
FGD tersebut dipimpin oleh Ketua Posko Satgas PRR sekaligus Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.
Tagore menjelaskan bahwa pascabencana, sejumlah alur sungai di Bener Meriah mengalami perubahan jalur dan pendangkalan.
Akibatnya, kerap kali meluap saat hujan berintensitas tinggi sehingga mengancam pemukiman warga, lahan pertanian, dan infrastruktur lainnya.
“Meskipun normalisasi sungai merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi, kami tidak ingin masyarakat terus dibayang-bayangi ancaman banjir. Oleh karena itu, Pemkab Bener Meriah siap mengalokasikan anggaran daerah untuk penanganan pada tahun 2026 dan 2027,” tegas Tagore.
Sebagai langkah awal, Pemkab Bener Meriah akan mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum.
Rekomendasi ini diperlukan sebagai dasar hukum pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar tetap mematuhi peraturan dan kewenangan pembagian yang berlaku.
Tagore berharap BWS dapat segera menerbitkan rekomendasi tersebut agar proyek normalisasi bisa secepatnya dieksecusi.
Menurutnya, percepatan ini sangat krusial untuk meminimalkan risiko banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan kawasan terdampak.
Sementara itu, Ketua Posko Satgas PRR, Safrizal ZA, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kolaborasi ini dinilai penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Langkah proaktif Bupati Tagore ini menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Bener Meriah tidak hanya fokus pada tanggap darurat, namun juga menyentuh strategi mitigasi jangka panjang demi memberikan rasa aman bagi masyarakat. (***Bustami***)
