TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memeriksa dan mengambil tindakan tegas terhadap ASN berstatus PPPK yang viral karena melakukan siaran langsung.

Dedi meminta Bupati Bandung Barat melakukan pemeriksaan secara terbuka untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan pegawai tersebut.

Menurut Dedi, aktivitas siaran langsung yang dilakukan pegawai tersebut tidak menunjukkan upaya membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan maupun pendapatan daerah.

Dedi menilai aktivitas tersebut justru lebih menunjukkan gaya personal pegawai yang bersangkutan.

Dalam video yang beredar, pegawai tersebut terlihat berdialog dengan rekannya mengenai pembagian pekerjaan dan persentase bagian yang didapat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Respons Video Pasien Asma Diduga Ditolak RS, Beri Ultimatum ke Nakes

Dedi menilai sikap tersebut telah mencederai prinsip pelayanan publik dan tidak sesuai dengan tanggung jawab seorang pegawai dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Atas kejadian tersebut, Dedi telah meminta Bupati Bandung Barat melakukan pemeriksaan secara terbuka dan menentukan tindakan berdasarkan tingkat kesalahan pegawai tersebut.

Dedi bahkan meminta pemberhentian tidak perlu diragukan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran berat yang memenuhi ketentuan.

Dengan demikian, keputusan mengenai sanksi terhadap pegawai tersebut tetap menunggu hasil pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan yang berlaku. (*)