POSBELITUNG.CO - Inilah biodata Prof Jimly Asshiddiqie yang menyoroti persatuan Indonesia hingga menyinggung negara tetangga.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut mengingatkan masyarakat agar momentum kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni.
Menurut Jimly, kemerdekaan perlu diisi melalui berbagai kontribusi nyata yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Jimly juga menyoroti perjalanan Indonesia dalam membangun identitas kebangsaan di tengah kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam.
Baca juga: Video: Analis AS Soroti Kekuatan Militer Washington Disebut Hanya ‘Macan Kertas’
Melalui akun X miliknya pada Sabtu (8/8/2026), ia menyebut Pancasila memiliki posisi penting dalam membentuk identitas konstitusional sekaligus menjaga persatuan Indonesia.
“Pancasila sbg identitas konstitusi berbangsa dan bernegara. Constitutional identity, konsep baru dlm studi perbandingan konstitusi berbagai negara,” ujar Jimly.
Ia kemudian mengajak masyarakat melihat keberagaman Indonesia sebagai salah satu capaian penting dalam perjalanan bangsa.
Menurutnya, Indonesia berhasil membangun kehidupan bernegara yang menyatukan masyarakat dengan beragam identitas dalam satu negara dan satu bahasa persatuan.
“Jelang hari kmerdekaan, kt brsyukur tlh brhasil mbangun Indonesia yg brsatu sbg negara Pancasila dg 1 bahasa prsatuan,” tulisnya.
Jimly kemudian membandingkan pengalaman Indonesia dengan Malaysia yang dinilainya masih menghadapi proses dalam membangun identitas kebangsaan.
“Sngat kontras dg Malaysia yg belum tuntas jatidirinya sbg bngsa. Maka, mari kita isi kmerdekaan bngsa dg kntribusi nyata utk Indonesia maju, sejahtera & brkeadilan,” katanya.
Selain membahas identitas kebangsaan, Jimly juga menyinggung peran Pancasila dalam menciptakan ruang politik yang terbuka bagi seluruh warga negara.
Ia berpandangan bahwa secara konstitusional, warga negara Indonesia yang beragama non-Muslim tetap memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Jimly mengacu pada pengalaman di tingkat daerah, di mana sejumlah tokoh non-Muslim pernah terpilih menjadi gubernur, bupati, maupun wali kota di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
“Secara normatif, non Muslim juga bisa jadi capres di Indonesia. Malah kalau di tingkat gubernur, bupati dan walikota sudah bnyak tokoh non muslim terpilih di daerah mayoritas Islam,” ujarnya.
Menurut Jimly, kondisi tersebut merupakan salah satu gambaran dari penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Ini berkat Pancasila, tdk ada kebencian antar etnis & agama sprti di Eropa & Amerika,” kata Jimly.
Pandangan Jimly mengenai kesempatan warga non-Muslim dalam kehidupan politik tersebut sebelumnya disampaikan ketika ia membahas sosok Dr Abdul El-Sayed, politisi Partai Demokrat di Amerika Serikat.
Jimly menyebut Abdul El-Sayed sebagai warga negara Amerika Serikat sejak lahir atau natural born citizen. Status tersebut, menurutnya, memenuhi salah satu persyaratan konstitusional untuk menjadi calon presiden AS.
“Dr. Abdul El-Sayed ini warga negara AS sejak kelahiran (natural born citizen) yg memenuhi syarat jika suatu hari kelak jadi capres,” kata Jimly.
Dalam pembahasannya, Jimly juga membandingkan Abdul El-Sayed dengan Zohran Mamdani yang disebutnya populer sebagai wali kota New York.
Menurut Jimly, Mamdani tidak memenuhi persyaratan konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat karena bukan warga negara AS sejak lahir.
Perhatian Jimly tidak hanya tertuju pada persoalan Pancasila dan politik. Ia juga mengomentari perkembangan geopolitik yang melibatkan negara-negara mayoritas Muslim.
Sebelumnya, Jimly menyoroti kesepakatan pertahanan antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan dalam pertemuan puncak trilateral di Mekah pada Jumat (7/8/2026).
Ketiga negara tersebut sepakat memperkuat keamanan bersama, meningkatkan kerja sama di sektor pertahanan, serta mendorong stabilitas dan perdamaian kawasan.
“Kerjasama ini baik jika diperluas ke lingkungan negara2 anggota OKI, terutama negara2 mayoritas Muslim lainnya,” tulis Jimly.
Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah tersebut ditandatangani Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Istana Al-Safa.
Isi kesepakatan tersebut antara lain menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiga pihak.
Melalui kesepakatan itu, ketiga negara berupaya meningkatkan daya tangkal bersama sekaligus mempererat hubungan di bidang pertahanan.
Kerja sama yang dibangun juga mencakup industri pertahanan, interoperabilitas militer, hingga pembagian tanggung jawab dalam menjaga keamanan.
Meski memiliki dimensi militer, kesepakatan tersebut disebut bersifat defensif dan tidak diarahkan untuk menyerang negara tertentu. Perjanjian itu juga dikaitkan dengan Pasal 51 Piagam PBB dan disebut sebagai pelengkap bagi kerja sama pertahanan yang sudah ada.
Bagi Jimly, kerja sama tersebut menunjukkan adanya peluang untuk memperluas hubungan antarnegara Muslim dalam menghadapi dinamika keamanan internasional.
Menjelang 81 tahun Indonesia merdeka, Jimly kembali menempatkan persatuan sebagai salah satu hal yang perlu terus dijaga.
Keberagaman masyarakat Indonesia, menurut pandangannya, dapat tetap berada dalam satu identitas kebangsaan karena adanya Pancasila sebagai dasar sekaligus identitas konstitusional.
Karena itu, peringatan kemerdekaan seharusnya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan sumbangsih sesuai bidang masing-masing.
Pesan yang disampaikan Jimly pada akhirnya mengarah pada satu hal: kemerdekaan perlu diteruskan melalui kerja dan kontribusi nyata agar cita-cita Indonesia yang maju, sejahtera, serta berkeadilan dapat diwujudkan.
(Bangkapos.com/Wartakota/Tribunnews.com)
