TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini memegang peran krusial sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Langkah kolaboratif ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak daya saing produk lokal agar mampu bersaing di kancah nasional hingga pasar global.
Melalui sinergi yang kuat, BUMD diharapkan tidak hanya berfokus pada profitabilitas internal, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
"BUMD juga harus menjadi mitra strategis bagi UMKM. Melalui akses pembiayaan, pemasaran produk, pengembangan teknologi, hingga pendampingan usaha. Selain itu, BUMD juga diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal sehingga mampu berkembang di pasar nasional maupun internasional," kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi II, Haris Sanjaya.
Dukungan ini juga sebagai bentuk mengoptimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Karena dengan peran optimal BUMD bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat," kata Haris Sanjaya.
Menurut Haris Sanjaya, BUMD tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan semata, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Perusahaan milik daerah harus hadir untuk mendukung sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"BUMD harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola yang baik akan memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD," ujar Haris Sanjaya.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Jawa Barat yang membidangi perekonomian, Haris menilai setiap BUMD perlu memiliki arah bisnis yang jelas sesuai dengan potensi unggulan masing-masing daerah. Jawa Barat memiliki kekuatan besar di sektor industri, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, pelaku usaha, serta masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa modernisasi tata kelola perusahaan menjadi kebutuhan utama agar BUMD mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi.
Digitalisasi pelayanan, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam pengelolaan BUMD.
Selain itu, Haris mendorong agar penyertaan modal pemerintah kepada BUMD dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan dan potensi keuntungan yang akan diperoleh daerah.
Setiap investasi pemerintah harus menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembukaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan usaha lokal.
