SERAMBINEWS.COM - Upaya diplomatik untuk menghentikan konflik di Gaza kembali menghantam tembok tebal. Rencana 15 poin yang disodorkan Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan diterima oleh Hamas, namun justru ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Penolakan ini diiringi ketegasan Netanyahu bahwa tidak akan ada negara Palestina selama ia memegang kekuasaan.
Sikap bertolak belakang ini membuat peta jalan damai yang digagas Washington kembali membeku. Dalam rapat kabinet, Netanyahu secara terbuka membeberkan sikap resmi pemerintahannya terhadap dokumen yang terbit pada 31 Juli lalu tersebut.
"Israel menolak dokumen 15 poin tersebut," kata Netanyahu dalam rapat kabinet, sembari menambahkan bahwa pihaknya masih terus mendiskusikan keberatan tersebut dengan Washington.
"Mereka memiliki ide, beberapa di antaranya dapat diterima oleh kami dan beberapa lainnya tidak dapat diterima," lanjutnya.
Baca juga: Banda Aceh Jadi Daerah No 1 Terpanas di Indonesia Dalam 24 Jam, BMKG: Suhunya Tembus 35,9 Derajat
Titik krusial yang memicu keretakan ini terletak pada urutan pelucutan senjata dan penarikan pasukan militer. Rencana 15 poin Trump sejatinya mengatur penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas sebagai bagian dari proses bertahap, di mana tata kelola Gaza akan diserahkan kepada komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang didukung AS.
Hamas sendiri menyatakan bersedia menyerahkan senjatanya kepada pemerintahan teknokrat tersebut, asalkan tentara Israel ditarik dari sebagian wilayah Gaza.
Namun, Netanyahu menolak skema bertahap itu. Ia menuntut Hamas dilucuti secara total terlebih dahulu—baik senjata ringan maupun berat—sebelum ada satu pun prajurit Israel yang angkat kaki.
"IDF tidak akan melakukan penarikan pasukan sampai Hamas dilucuti senjatanya," ujar Netanyahu. Ia menekankan bahwa pihaknya tidak mau berkompromi soal urusan ini. "Kita berbicara tentang pelucutan senjata yang sesungguhnya, bukan yang fiktif."
Di sisi lain, Hamas mendesak AS untuk tidak membiarkan proses damai ini dijegal oleh dinamika politik domestik Israel. Anggota politbiro Hamas, Bassem Naim, menegaskan komitmen kelompoknya terhadap peta jalan tersebut.
"Kami berharap para mediator dan penjamin Amerika akan menekan Netanyahu dan pemerintahannya untuk mematuhi peta jalan dan tidak menghalangi proses tersebut karena alasan politik dan elektoral internal," kata Bassem Naim melalui akun X miliknya.
Baca juga: Trump Terjebak Skenario Iran: Pembukaan Selat Hormuz Makin Rumit, Tuntutan Teheran Melambung Tinggi
Penolakan Netanyahu tidak berhenti pada dokumen damai semata. Ia melangkah lebih jauh dengan mempertegas posisinya mengenai status kemerdekaan Palestina di masa depan, baik di Gaza maupun Tepi Barat.
"Selama saya menjabat sebagai perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina yang berdiri," tegas Netanyahu.
Langkah keras ini disinyalir menguji hubungannya dengan Washington, mengingat Trump sebelumnya sempat mengklaim telah mencapai terobosan penting lewat Dewan Perdamaian. Meski demikian, Netanyahu menegaskan tidak gentar walau harus berbeda pandangan dengan sekutu terdekatnya.
"Saya sangat menghargai Presiden Trump," ucapnya. Namun ia menambahkan, "Kita mampu serta tahu bagaimana mempertahankan pendirian kita bahkan terhadap sahabat terbaik kita sekalipun jika diperlukan."
Analis Al Jazeera, Nour Odeh, menilai ketegasan Netanyahu ini pada dasarnya mengacak kembali papan catur diplomasi yang sudah dibangun berbulan-bulan. "Netanyahu telah menekan tombol reset," ujarnya.
Sikap keras Netanyahu ini tak lepas dari tekanan politik dalam negeri menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang. Kelompok sayap kanan dalam koalisi pemerintahannya gencar menolak konsesi apa pun kepada pihak Palestina.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyuarakan sentimen garis keras tersebut dengan menegaskan bahwa pembubaran total Hamas adalah harga mati.
"Kami berperang dengan tujuan utama: penghancuran Hamas," kata Smotrich.
Di saat negosiasi di tingkat atas mengalami kebuntuan, situasi keamanan di lapangan masih diwarnai kekerasan. Kendati gencatan senjata nominal telah berlangsung sejak Oktober 2025, insiden penembakan masih terjadi di Gaza, termasuk peristiwa di Khan Younis yang melukai seorang anak. Sementara itu di Tepi Barat, penggerebekan pasukan serta serangan pemukim terhadap properti warga Palestina masih terus dilaporkan di berbagai wilayah.
(Serambinews.com/Tribunnews.com)
