WARTAKOTALIVE.COM - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 atau Biodiesel 50 persen serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol yang disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026) sore.
B50 adalah bahan bakar jenis solar yang dicampur dengan 50 persen minyak kelapa sawit (FAME) dan 50 % solar fosil.
Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program mandatori B50 ini pada 1 Juli 2026 untuk menggantikan B40.
Langkah ini bertujuan menekan impor energi dan memperkuat kemandirian bahan bakar nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Simon melaporkan kemajuan implementasi B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli lalu.
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian yang disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hasil positif dari uji penggunaan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) pada sektor alat berat pertambangan.
Capaian ini menegaskan bahwa energi terbarukan, khususnya biodiesel, semakin siap menjadi solusi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika kondisi energi global.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa uji B50 pada mesin diesel yang saat ini masih berlangsung menunjukkan kinerja yang baik dari sisi operasional maupun teknis.
"Secara umum, hasil sementara uji penggunaan B50 pada mesin diesel di sektor pertambangan menunjukkan performa yang stabil dan tidak ditemukan gangguan signifikan pada mesin. Ini menjadi indikasi positif bahwa biodiesel dapat diandalkan untuk mendukung operasional sektor industri," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/4/2026) lalu.
Dalam pelaksanaannya, uji penggunaan B50 pada sektor alat berat pertambangan dilakukan secara komprehensif, mencakup pengujian kualitas bahan bakar, kinerja mesin, ketahanan operasional, hingga stabilitas penyimpanan.
Hingga akhir Maret 2026, pengujian ketahanan dinamis telah mencapai lebih dari 900 jam operasional tanpa indikasi gangguan pada mesin yang disebabkan oleh kualitas bahan bakar.
Baca juga: Diresmikan Prabowo, Jasa Marga Dukung Implementasi Biosolar B50 di Rest Area KM 57A
Dari sisi pelaku usaha, hasil uji coba di lapangan juga menunjukkan tren yang sejalan.
General Manager Plant PT Harmoni Panca Utama (HPU), Rochman Alamsjah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengujian langsung dengan membandingkan penggunaan B40 dan B50 pada unit alat berat.
"Saat ini kita sudah running kurang lebih 1000 jam dengan membandingkan performa dua unit HD785 Komatsu yang satu mengkonsumsi B40 dan yang lainnya mengkonsumsi B50. Sejauh ini hingga mendekati hour meter 1000 jam performa mesin tidak menjadi masalah meskipun ada beberapa catatan kecil berupa konsumsi bahan bakar masih fluktuasi lebih tinggi 1-3 % untuk B50," ujar Rochman.
Selain membahas agenda ketahanan energi, Presiden juga memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara.
Kepala Negara memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.
Penyederhanaan struktur tersebut diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif.
Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menegaskan dua agenda besar yang terus didorong Presiden Prabowo, yaitu membangun kemandirian energi dengan kekuatan sumber daya nasional, serta memastikan BUMN dikelola secara semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat.
