SURYAMALANG.COM, MALANG – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan salah satu penyebab tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Malang berasal dari perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru dan profesi.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya dana tersebut ditransfer langsung ke rekening guru, terdapat perubahan ketentuan yang membuat dana lebih dahulu masuk ke kas daerah.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ditransfer ke rekening guru. Tetapi ada ketentuan baru, sekarang masuk dulu ke kas daerah."

"Nah, ketika masuk kas daerah otomatis menambah SILPA Kota Malang," kata Wahyu Hidayat kepada SURYAMALANG.COM, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, dana yang masuk menjelang akhir tahun lalu tidak bisa serta-merta digeser untuk dibayarkan karena pemerintah harus mengikuti ketentuan pengelolaan anggaran.

Pembayaran baru dapat dilakukan setelah terdapat dasar dan persetujuan sesuai regulasi.

"Akhirnya di awal 2026 sudah kami transfer dan sudah diterima oleh guru-guru. Jadi itu salah satu yang membuat SILPA menjadi tinggi," ujarnya.

Wahyu Hidayat memastikan kewajiban pembayaran kepada guru tersebut telah diselesaikan.

Namun, ia berharap pemerintah pusat dapat memperbaiki waktu penyaluran pada tahun berikutnya agar dana dapat langsung diteruskan dalam tahun anggaran yang sama.

Baca juga: HUT ke-39 Arema, Ratusan Personel Gabungan Disiagakan di Stadion Gajayana dan Perbatasan Malang

"Kalau transfernya nanti kembali di akhir tahun, ya bisa terjadi seperti itu lagi."

"Mudah-mudahan bisa kami koordinasikan dengan pusat supaya transfernya sesuai tahun anggaran berjalan, karena dana itu juga ditunggu guru-guru," katanya.

Sementara itu, Wahyu Hidayat mengatakan sejumlah pos belanja dalam KUA-PPAS Perubahan 2026 mengalami peningkatan.

Meski demikian, ia menegaskan dokumen tersebut masih bersifat kerangka awal sebelum masuk pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD Kota Malang.

"Ini masih KUA-PPAS Perubahan, belum membahas APBD Perubahan. Ada beberapa peningkatan dan semuanya tentu ada alasan kenapa ditingkatkan," katanya.

Kenaikan tersebut antara lain berkaitan dengan kebutuhan yang belum terakomodasi dalam APBD awal, perubahan regulasi, kenaikan harga BBM, serta masuknya dana transfer dan bantuan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk belanja modal, Wahyu Hidayat menyebut salah satu arahnya adalah penyelesaian persoalan infrastruktur yang sebelumnya belum bisa terfasilitasi.

"Yang pada APBD awal tidak bisa terfasilitasi, kita coba masukkan di APBD Perubahan. Contohnya bisa infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terselesaikan," jelasnya.

Pemkot Malang mencatat jumlah SILPA sebanyak Rp303 miliar. Jumlah tersebut direncanakan masuk ke belanja modal pada dokumen KUA-PPAS yang tengah dibahas dengan DPRD Kota Malang. 

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami kenaikan sejumlah pos belanja dalam KUA-PPAS Perubahan 2026.

Baca juga: Sederet Agenda Arema FC dan Presidium Aremania Utas saat HUT ke-39 Arema

Pembahasan akan dilakukan secara rinci di masing-masing komisi untuk memastikan tambahan anggaran realistis direalisasikan dalam sisa waktu tahun berjalan.

Ia mengatakan dokumen yang disampaikan Pemkot Malang masih berupa kebijakan umum anggaran sehingga belum sampai pada rincian program.

"Ini kan masih kebijakan umum anggaran. Nanti harus kita petakan satu per satu. Karena tinggal enam bulan terakhir, realistis atau tidaknya akan kita lihat ketika rapat-rapat komisi," kata Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Menurutnya, hal utama yang harus dijaga adalah agar program dan kebijakan yang telah direncanakan sejak awal tahun tidak melenceng dari arah pembangunan.

"Yang terpenting, program dan kebijakan serta apa yang sudah dikonsepkan di awal tahun jangan sampai meleset. Kalau kemudian ada yang berubah, harus jelas alasannya," ujarnya.

Amithya mengatakan, dalam sisa tahun anggaran, Pemkot Malang harus fokus menyelesaikan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Ia melihat tahapan pembangunan saat ini masih berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia sebelum berlanjut pada pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

"Harapan saya tahun ini program yang sudah disusun sesuai RPJMD itu terselesaikan," katanya.

DPRD juga akan mengevaluasi sejumlah program yang dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat, termasuk RT Berkelas, beasiswa, hingga bantuan seragam sekolah.

Menurut Amithya, bantuan pendidikan harus semakin diarahkan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.

Amithya mengungkapkan tidak seluruh SILPA dapat digunakan secara bebas untuk membiayai program baru. Sebagian anggaran sudah memiliki peruntukan tertentu.

Salah satunya yang berkaitan dengan tambahan penghasilan atau tunjangan guru. Selain itu, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sering kali telah disertai ketentuan penggunaan tertentu.

Karena itu, DPRD akan lebih fokus mengidentifikasi komponen SILPA yang penggunaannya lebih fleksibel.

"Nanti yang kami petakan adalah mana yang sifatnya bisa digunakan untuk seluruh program yang ada. Yang banyak kami soroti adalah yang lebih fleksibel," ujarnya.

Proses tersebut penting agar SILPA tidak kembali menumpuk pada akhir tahun, tetapi dapat diarahkan pada program yang memang masih memungkinkan direalisasikan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Amithya menyebut, pembahasan detail mengenai struktur belanja maupun penggunaan SILPA selanjutnya akan dilakukan bersama Pemkot Malang dalam rapat komisi dan pembahasan APBD Perubahan.

Baca juga: Kebakaran Bromo Meluas hingga Kawasan Penanjakan Pasuruan, Terlihat dari Jemplang Kabupaten Malang