Laporan wartawan TribunJatim.com, Ahmad Faisol
TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Pengusaha besar asal Madura membagikan tips sukses kepada para mahasiswa baru UTM
Kehadiran pengusaha sukses tembakau asal Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, H Khairul Umum atau Haji Her menarik perhatian sedikitnya 4.214 mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura (Maba UTM), Senin (10/8/2026).
Crazy Rich berusia 44 tahun itu berbagi kisah keterbatasan ekonomi sepeninggal ayahnya di masa kecil sebagai motivasi kepada mahasiswa.
CEO PT Bawang Mas Group itu dihadirkan UTM sebagai nara sumber bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H Lalu Hadrian Irfani, ST, MSi dalam Rapat Senat Terbuka dan Orasi Kebangsaan dalam rangka Program Kenal Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UTM 2026 dan Penutupan Dies Natalis Ke-25 UTM di Gedung Pertemuan RP Mohammad Noer UTM.
Haji Her mengungkapkan, drinya termasuk kategori mahasiswa melas karena ayahnya selaku tulang punggung keluarga telah berpulang.
Baca juga: Momen Haji Her Nobar Film Foufo, Siap Dukung Karya Lokal Berikutnya: Madura Banget!
Sehingga selama kuliah di Universitas Malang, ia selalu pulang namun ke rumah kontrakan di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang saat ini menjadi kawasan Kampus Negeri UTM.
"Waktu kuliah, saya ini tidak pintar-pintar amat, ilmu banyak saya dapat dari jalanan. Saya berjualan rantang di setiap libur kuliah, Sabtu dan Minggu. Jadi kisah saya berliku, bukan langsung seperti sekarang ini," ungkap Haji Her disambut riuh tepuk tangan ribuan Maba UTM.
Dalam kesempatan PKKMB 2026 dan Penutupan Dies Natalis Ke-25 UTM bertemakan, 'Ekosistem Pendidikan Tinggi dan Tantangan Teknologi Cerdas untuk Kampus Berdampak' itu, Haji Her memberikan bantuan sebesar Rp 250 juta kepada UTM.
Sumbangsih sebagai wujud kepedulian itu dialokasikan untuk sarana dan prasarana sebesar Rp 100 juta dan sisanya, Rp 150 juta untuk keperluan beasiswa mahasiswa. Selain itu, ia juga memberikan sejumlah hadiah hiburan kepada perwakilan mahasiswa baru.
Kepada ribuan Maba UTM, Haji Her menyarankan agar tidak perlu merasa minder melainkan harus berani mengambil langkah meski spekulatif namun positif. Namun ia mengingatkan, peran dan restu orang tua dan guru adalah bagian penting dari sebuah perjalanan menuju kesuksesan.
"Dulu saya kuliah bayar sendiri, saya bisa beli mobil sendiri saat itu, bergaya pakai duit sendiri. Seharusnya kalian bisa, asalkan jangan malu untuk bermimpi dan punya semangat. Artinya begini, kita jangan diam, kita harus berani mengambil langkah," pungkasnya.
Nara sumber kedua, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H Lalu Hadrian Irfani, ST, MSi mengupas tuntas tentang Ekosistem Pendidikan Tinggi dan Tantangan Teknologi Cerdas untuk Kampus Berdampak. Selaras dengan tagline Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia.
"Saya selaku pimpinan dan selurun anggota Komisi X tentunya mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap inovasi dan kreativitas yang hari ini dan terus dilaksanakan oleh Rektor dan jajaran Civitas Akademika UTM," ungkap Lalu Hadrian mengawali paparannya.
Menurutnya, capaian UTM sejauh ini tentu akan mempermudah serta mempercepat tumbuh kembangnya ekosistem pendidikan tinggi yang ada di lingkungan UTM. Sehingga Kampus Berdampak bisa dirasakan karena menyentuh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Ini sangat relevan di tengah perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat. Di mana perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik tetapi juga mampu membangun ekosisitem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan tentunya berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat," tegas Lalu Hadrian.
Pendidikan Tinggi Hak Konstitusional Setiap Warga
Ia memaparkan, kehadiran teknologi cerdas, khususnya kecerdasan buatan telah membuat peluang besar untuk memperluas akses pengetahuan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mempercepat riset dan melahirkan berbagai inovasi.
Namun di balik peluang tersebut, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, terdapat tantangan dan hambatan yang tidak mudah bagi kampus.
Tantangan yang besar yakni mulai dari integritas akademik, kesenjangan digital, ketergantungan terhadap teknologi, hingga persoalan etika, dan tanggung jawab penggunaannya.
Lalu Hadrian menyatakan, pendidikan tinggi bukan sekedar layanan pendidikan melainkan bagian dari hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia, cita-cita Bangsa Indonsia untuk mencerdasakan kehidupan bangsa.
Sebagaimana dalam pembukaan UUD 45 yang ditegaskan melalui Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Serta Pasal 28 Ayat (1) yang menjamin hak setiap orang mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahun dan teknologi.
Karena itu, lanjutnya, pendidikan tinggi tidak oleh menjadi privilege atau hak istimewa bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi dan kasta tertentu. Tapi pendidikan tinggi juga harus dinikamati oleh seluruh anak bangsa.
"Negara harus menjamin setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang adil dalam upaya mengembangkan pontensi dan meraih cita-cita, memperbaiki kehidupannya, dan pada akhirnya berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara," paparnya.
Komisi X DPR RI saat ini sedang menyusun kembali Rancangan Undang-undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional dalam UU Nomor 20 tahun 2003. Itu dilakukan karena dalam rentang waktu 23 tahun terakhir, tentu banyak perubahan dan dinamika terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia serta di seluruh dunia.
"Maka kita membutuhkan regulasi, arah pendidikan yang jelas.Sehingga dapat menjadi payung hukum dalam upaya menata dan melaksanakan Sistem Pendidikan Nasional kita. Di tengah kewajiban konstitusi negara untuk menjamin hak memperoleh pendidikan, kita masih menghadapi tantangan besar dalam akses ke pendidiksm tinggi," terang Lalu Handrian.
Hal tersebut disebutnya tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi APK yang masih relatif rendah dibandngkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Disebutkan, posisi APK Pendidikan Tinggi Indonesia berdasarkan data dari BPS tahun 2025, berada pada angka sekitar 32,889 persen.
"Artinya, dari setiap 100 penduduk dalam kelompok usia kuliah yakni 19-23 tahun, masih sekitar 33 orang tercatat yang mengikuti pendidikan tinggi," sebutnya.
Untuk diketahui, APK merupakan salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana penddikan tinggi mampu membuka akses, daya serap, dan pencapaian pembangunan sumber daya manusia.
"Jika kita melihat pengalaman-pengalaman negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malyasia, dan Thailand, mereka telah memiliki tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan negara kita hari ini," tegasnya.
Data UNESCO yang digunakan World Bank menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di negara negara tersebut telah bergerak menuju tingkat partisipasi yang lebih luas. Maka dalam konteks ini, persoalannya bukan semata-semata tentang mengejar angka dI negara lain, tetapi juga tentang bagaimana memastikan banyak anak muda Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan setelah SMA.
Lalu Hadrian menegaskan, perbedaan tingkat partisipasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan tinggi merupakan bagian yang sangat penting dari strategi pembangunan SDM dan peningkatan daya saing suatu bangsa.
"Karena itu, peningkatan APK Pendidikan TInggi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai persoalan angka statistik semata. Tetapi sebagai agenda strategis untuk memastikan bahwa semakin banyak anak bangsa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, meningkatkan kualitas, dan tentunya berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara," pungkasnya.
Pendidikan harus berdinamika dan perguruan tinggi wajib berkreasi. Perubahan harus mulai dilakukan bukan semata sebagai respon atas perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sebagai bagian tanggung jawab perguruan tinggi untuk terus relevan, adaptif, dan mampu menajwab tantangan masyarakat serta kebutuhan masa depan.
Lalu Hadrian mengungkapkan, pendidikan tinggi harus mampu berevoluasi jika ingin benar-benar berkonstribusi dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi bangsa. Pendidikan tinggi wajib mengerahkan segenap energi dan output nya dalam membangun ekonomi.
"Sehingga kampus mampu menjadi pusat kekuatan baru untuk inovasi yang cakupan dampaknya bukan regional namun secara nasional dan global," ungkapnya.
Evolusi Pendidikan TInggi saat ini sudah memasuki generasi keempat yang mampu menciptakan inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan masyarakat. Pada Pendidikan Tinggi Generasi I, hanya fokus pada pengajaran dan preservasi pengetahuan.
Kemudian diikuti Pendidikan Tinggi Generasi II yang berfokus dengan tambahan penelitian dan produksi pengetahuan. Sementara Pendidikan Tinggi Generasi III sudah mampu melakukan transfer pengetahuan dan hilirisasi riset.
Menurut Lalu Hadrian, UTM memiliki posisi yang sangat strategis untuk tumbuh bukan hanya sebagai institusi pendidikan tinggi tetapi juga pusat pengetahuan, riset, dan inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Madura, Jawa Timur, dan Indonesia.
Kedekatan UTM dengan berbagai persoalan dan potensi daerah, lanjutnya, merupakan keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki semua perguruan tinggi.
Karena itu kampus perlu dekat lagi dengan masyarakat, memahami persoalan yang mereka hadapi.
Sekaligus membaca potensi yang tentunya dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat.
Seperti persoalan pertanian, kelautan perikanan, kemiskinan, pengembangan UMKM, pariwisata, kebudayaan, energi, lingkungan, hingga ekonomi kreatif tidak semestinya diipandang sebagai persoalan yang harus diselesaikan pemerintah saja.
"Semua itu dapat menjadi laboratorium riset yang hidup bagi perguruan tinggi. Mahasiswa dapat bejalar dari persoalan nyata, dosen dapat mengembangkan penelitian yang relevan. Sementara masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan," pungkasnya.
Informas lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com
