TRIBUNGORONTALO.COM – Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Ismet Mile, menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Bone Bolango.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (10/8/2026) sekitar pukul 14.00 Wita. 

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 22 dari 25 anggota DPRD Bone Bolango menghadiri rapat tersebut.

Dalam rapat paripurna ini, pemerintah daerah menyampaikan rancangan arah kebijakan serta prioritas penggunaan anggaran tahun 2027 kepada DPRD Bone Bolango.

Bagi masyarakat, KUA-PPAS merupakan dokumen penting sebelum APBD resmi ditetapkan. Secara sederhana, KUA (Kebijakan Umum Anggaran) adalah gambaran umum mengenai arah kebijakan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

Sementara itu, PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) berisi daftar prioritas program pembangunan beserta batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program.

Setelah KUA-PPAS dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, tahapan berikutnya adalah penyusunan APBD secara lebih terperinci.

Dalam sambutannya, Bupati Ismet Mile menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 akan menghadapi berbagai tantangan.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih cermat dalam menentukan program yang akan dibiayai.

"APBD 2027 penuh dengan tantangan," kata Ismet Mile dihadapan para legislator.

Meski demikian, Ismet menekankan bahwa kebutuhan masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama. Ia meminta agar setiap anggaran dalam APBD benar-benar memberikan dampak nyata. Menurutnya, anggaran daerah tidak boleh habis hanya untuk kegiatan operasional pemerintahan semata.

"Semua angka yang tercantum dalam APBD harus memberikan pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ismet menyebutkan bahwa APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu, setiap program yang direncanakan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga.

Ia juga mengajak DPRD dan pemerintah daerah untuk terus menjalin komunikasi erat selama pembahasan rancangan APBD 2027. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil daerah.

"Saya berharap dukungan antara DPRD dan pemerintah daerah agar kita bisa bersama-sama berusaha mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Dalam penyusunan anggaran 2027, Ismet juga menyoroti pentingnya memberi perhatian pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan dan perhatian terhadap para santri.

Selain itu, ia menyinggung peran sektor usaha dan perusahaan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif agar masyarakat serta dunia usaha dapat terus berkembang.

"Jangan kita membuat program hanya sekadar memenuhi pasal-pasal APBD. Program yang kita lakukan harus kembali pada tujuan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ismet turut mengingatkan agar penyusunan APBD tetap menjaga stabilitas daerah. Kebijakan anggaran harus mampu memenuhi kebutuhan publik sekaligus menjaga kondisi daerah agar tetap aman dan kondusif.

"Jangan sampai program yang kita buat justru mengganggu stabilitas daerah," katanya.

Baca juga: Bupati Bone Bolango Ismet Mile Hadiri Coaching Clinic Penyusunan SPMI

Respon DPRD 

Sementara itu, Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal Yunus, menyatakan bahwa pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 harus segera dilakukan karena telah memasuki batas waktu yang ditentukan. Ia mengakui bahwa jika mengacu pada aturan dan jadwal resmi, proses ini telah mengalami keterlambatan.

"Memang kalau mengacu pada peraturan, kita sudah terlambat," kata Faisal saat diwawancarai usai rapat paripurna.

Faisal menjelaskan, pemerintah daerah dan DPRD diberikan batas waktu hingga minggu kedua Agustus untuk menyepakati KUA-PPAS APBD 2027. Oleh karena itu, DPRD Bone Bolango langsung menjadwalkan pembahasannya.

"Mulai besok kita jadwalkan pembahasan KUA-PPAS untuk 2027," ujarnya.

DPRD bersama pemerintah daerah akan mengkaji sejumlah program dan usulan anggaran untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Setelah pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 selesai, DPRD akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Setelah itu kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu pengantar KUA-PPAS Perubahan untuk 2026," jelasnya.

Faisal menargetkan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dapat rampung tepat waktu.

"Targetnya minggu kedua sudah selesai di paripurna kesepakatannya," kata Faisal.

Secara sederhana, KUA-PPAS dapat dipahami sebagai acuan atau rancangan awal sebelum APBD ditetapkan.

Sebagai contoh, pemerintah daerah memiliki berbagai rencana pembangunan seperti perbaikan jalan, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi. Sebelum menentukan nominal dana untuk tiap kegiatan, pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan arah kebijakan serta skala prioritasnya terlebih dahulu melalui KUA-PPAS:

KUA: Menentukan gambaran dan arah kebijakan anggaran secara umum.
PPAS: Menentukan daftar program prioritas beserta batas anggaran sementara.
Setelah disepakati, dokumen ini menjadi dasar utama untuk menyusun APBD secara lebih mendalam. Bagi APBD 2027 Bone Bolango, tahapan ini sangat krusial agar anggaran yang terbatas dapat difokuskan pada program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. (/Jefri)*