Liputan6.com, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menilai peningkatan akses pembiayaan belum cukup untuk mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan produk UMKM memiliki akses pasar yang memadai.
Maman mengatakan, nilai pembiayaan UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun dan kini berada di kisaran Rp 1.500 triliun. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah.
"Kalau dilihat dari angka akses pembiayaan, kita berani katakan bahwa itu naik. Tapi ada pertanyaan sederhana, kenapa dengan naiknya nilai atau nominal akses pembiayaan yang sekarang kurang lebih di angka Rp 1.500 triliun, tetapi kok rasa-rasanya belum mampu mendongkrak secara signifikan ekonomi di beberapa daerah,” kata Maman dalam UMKM Finance Summit 2026, di Hotel Bidakara, Selasa (11/8/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut muncul karena penguatan UMKM selama ini lebih banyak berfokus pada sisi hulu, seperti pembiayaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas produksi. Padahal, produk yang telah dihasilkan UMKM tetap membutuhkan pasar agar usaha dapat berkembang.
"UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya enggak laku," ujarnya.
Maman menilai salah satu tantangan terbesar berada pada kondisi pasar domestik yang menghadapi persaingan dengan produk impor. Karena itu, peningkatan pembiayaan harus diikuti dengan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri.
"Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor. Yang mau enggak mau, di-top up pembiayaan seperti apa pun, didorong akses pendidikan seperti apa pun, tetapi pada saat pasarnya enggak bisa kita sterilkan, mereka akan mati dengan sendirinya," tegas Maman.
Maman juga mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengejar peningkatan porsi kredit UMKM. Berdasarkan target dalam RPJMN, porsi pembiayaan UMKM ditargetkan mencapai sekitar 25% dari total alokasi perbankan, sementara realisasinya saat ini baru sekitar 16,8%.
Menurutnya, peningkatan pembiayaan secara agresif tanpa memastikan kemampuan UMKM menjual produknya justru berpotensi meningkatkan kredit bermasalah.
"Kalau kita naikkan akses pembiayaan itu, nilai kita sekarang Rp 1.500 triliun, taruh kita genjot sampai kurang lebih Rp 2.000 triliun. Tapi kalau misalnya UMKM-nya enggak bisa jual barangnya, akhirnya ujung-ujung kredit macet juga. Ujung-ujung NPL naik,” kata Maman.
Karena itu, Maman menekankan pengembangan UMKM harus dilihat sebagai sebuah ekosistem yang mencakup pembiayaan, produksi, pasar, persaingan produk, hingga pendataan.
Selain persoalan pasar, pemerintah juga menghadapi tantangan kualitas data UMKM. Maman menyebut pemerintah memiliki data sekitar 57 juta UMKM, tetapi sebagian data tersebut masih bersifat statis karena tidak diperbarui secara berkala.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian UMKM mengembangkan sistem SAPA UMKM. Sistem tersebut dirancang tidak hanya untuk pendataan, tetapi juga memperluas akses pelayanan pemerintah kepada pelaku UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
Maman mengatakan transformasi digital diperlukan agar pemerintah dapat menjangkau puluhan juta pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
"Satu-satunya cara adalah transformasi teknologi dengan memanfaatkan digitalisasi," ujar Maman.
