Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Pimpinan Pondok Pesantren (Pontren) di Kota Tasikmalaya meminta calon ketua Nahdlatul Ulama (NU) harus memiliki kemampuan daya juang dan merangkul hingga lapisan bawah.

Hal ini diungkapkan Pimpinan Pontren Sulalatul Huda Paseh Kota Tasikmalaya KH Aminudin Bustomi yang juga ketua NU Kota Tasikmalaya periode 2023-2028.

Menurutnya, menjadi pimpinan organisasi tersebar di Indonesia ini mampu merangkul lapisan bawah menjadi syarat mutlak, agar organisasi ini tetap relevan dengan kebutuhan umat di tingkat paling dasar.

"Yang pertama bahwa muktamar itu adalah forum musyawarah tertinggi, dan kami harapkan muktamar ini betul-betul mencerminkan musyawarah agama kita Islam, sehingga ini menjadi acuan dan model potret bagi semuanya, terutama umat Islam di Indonesia," ucap KH Aminudin dikonfirmasi TribunPriangan.com, Selasa (11/8/2026).

Sebab, musyawarah berlangsung beradab, dan semata-mata kebesaran organisasi sebagai wasilah untuk mendakwahkan agama, baik dari sisi pelaksanaan syariah agama.

Baca juga: PCNU Ciamis Soroti Peran Pesantren dan Kontrol Pemerintah dalam Muktamar NU

"Bahwa NU ormas Indonesia juga, saatnya kita harus disiplin dan taat akan regulasi, bahwa ada regulasi ayat suci, regulasi konstitusi. Karena ormas adalah benteng negeri ini," kata KH Aminudin.

Apalagi dirinya melihat saat ini di tengah dinamika berbangsa dan bernegara harus tahu hari ini pimpinan negara dan seluruh kabinetnya tentu sedang menghadapi orang-orang yang di zona nyaman dengan memikirkan kepentingan kelompoknya.

"Oleh karena itu, suara-suara ini NU jangan berhenti menyuarakan ini. Sebab, forum muktamar harus menyuarakan itu, bahasa agamanya Ibda' binafsik mulai dari diri sendiri," ungkapnya.

Ketika ditanyai soal sosok calon ketua NU, ia berharap adanya keberpihakan untuk kebaikan semua umat.

"Saya kira konsepnya kita ingin yang terbaik dari yang baik, bukan hanya terpilih. Karena kalau orang hanya terpilih bisa berbagai cara, tapi yang terbaik insyaAllah yang baik," kata KH Aminudin.

Namun, dirinya menegaskan membangun sebuah organisasi itu tidak boleh membedakan dan perlu satu visi untuk kemajuan NU ke depannya.

"NU harus menjadi pionir dan model untuk itu, termasuk pemerintah yang berkuasa sebagai mitra strategis, bukan berarti kebijakan yang bertolak belakang kita diam saja, tidak bisa begitu, ketika mereka ada pelanggaran harus mesti kasih kritik dan solusi yang konkret," katanya.(*)