TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menempatkan ketahanan air atau water security sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional, sejajar dengan ketahanan pangan dan energi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, tantangan ketahanan air tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah.

Menurut AHY, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, industri, akademisi, hingga mitra internasional untuk menghadirkan solusi terhadap persoalan air di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan AHY saat membuka rangkaian Indo Water 2026 Expo & Forum yang digelar bersamaan dengan sejumlah pameran sektor infrastruktur di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

“Kami merasa senang, karena tahun ini dapat hadir di acara langsung dalam acara strategis seperti ini, dalam konteks isu ketahanan air untuk menghadirkan Indonesia yang semakin sejahtera dan berkelanjutan," kata Menko AHY dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

AHY menegaskan, ketahanan air bukan lagi sekadar isu pelengkap dalam pembangunan nasional. Pemerintah, kata dia, telah menempatkan persoalan tersebut sebagai salah satu agenda strategis bersama dengan pangan dan energi.

“Water security bukan hanya menjadi visi, tapi menjadi realitas yang bisa kita nikmati sebagai bangsa yang semakin lanjut dan sejahtera. Pemerintah tidak mungkin sendirian, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama dengan kalangan akademisi, dan industri bisnis. Mari kita bangun sinergi dan kolaborasi, tanpa itu tidak sulit untuk mencapai tujuan besar," lanjut Menko AHY.

Menurut AHY, perkembangan teknologi yang saat ini tersedia dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan infrastruktur, termasuk tantangan dalam pengelolaan dan penyediaan air.

“Melalui forum ini, kita bisa membangun berbagai hal yang baik, memberikan ruang kolaborasi, ruang kerja sama antara dunia usaha, dunia industri, dunia teknologi bersama dengan pemerintah,” ujar dia.

AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah dapat memanfaatkan forum tersebut untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan dengan melihat teknologi yang telah dikembangkan oleh dunia industri.

“Ketika kita punya masalah atau tantangan ini hadir dari kita bisa mencari solusi dengan sejumlah teknologi yang sudah available, yang sudah tersedia di sini," jelas Agus.

Tak hanya mengadopsi teknologi yang telah tersedia, pemerintah juga mendorong kerja sama riset dan pengembangan teknologi antara industri, akademisi, dan pemerintah.

AHY mengatakan kerja sama tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi secara bertahap mampu membangun kemandirian teknologi di dalam negeri.

“Kita bisa melakukan joint research, joint production, walaupun masih ada yang belum bisa diimplementasikan langsung kita bisa memulai dengan melakukan penelitian bersama dan pada akhirnya kita ingin menunjukkan kemandirian teknologi dalam negeri,” kata AHY.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur berkelanjutan membutuhkan dukungan inovasi, investasi, serta sinergi lintas sektor.

Dalam konteks ketahanan air, kolaborasi tersebut dinilai semakin penting karena kebutuhan masyarakat dan pembangunan ekonomi terus meningkat, sementara pengelolaan sumber daya air menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Rangkaian Indo Water 2026 Expo & Forum sendiri digelar bersamaan dengan Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, Indo Security, Indo Firex, serta Indonesia International Smart City 2026 Expo & Forum.

Pameran tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, asosiasi dan mitra internasional untuk membahas berbagai isu terkait air dan air limbah, pengelolaan sampah, energi, keamanan, proteksi kebakaran hingga kota cerdas.

Tahun ini, area pameran seluas sekitar 20.000 meter persegi diisi lebih dari 700 peserta dari 23 negara.

Penyelenggaraan berbagai forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang pameran teknologi, tetapi dapat membuka ruang kerja sama konkret untuk menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia.