TRIBUN-TIMUR.COM - Angka 65,2 persen dalam Survei Nasional Indikator itu semakin menarik oleh sebuah kenyataan sunyi.

Persentase 65,2 itu menunjukkan tingkat kepuasan responden etnis Bugis terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam Survei Nasional Indikator 14–24 Juli 2026. Angka tersebut berada di bawah etnis Madura yang mencapai 66,4 persen, tetapi jauh di atas angka kepuasan nasional yang berada pada 49,5 persen.

Sulawesi Selatan, provinsi yang menjadi salah satu basis utama masyarakat Bugis, justru belum menjadi tempat yang didatangi langsung Presiden Prabowo Subianto sejak ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Di sinilah ironinya. Padahal orang Bugis mengenal tiga tipe pemimpin. Ri oloi napatiroang, ri tengngai nasiraga-raga, rimunri na pa ampiri. Jika pemimpin itu berjalan di depan, ia akan menjadi penunjuk jalan ke arah yang benar. Jika berada di tengah, ia akan menyapa, berbarur dan mengunjungi. Jika di belakang, ia akan mengawasi.

Kesetiaan Bugis pada pemimpin dipengaruhi oleh tiga tipe berdasarkan tiga posisi pemimpin itu.

Pada Pilpres 2024, Prabowo-Gibran memperoleh 3.010.726 suara atau 57,02 persen di Sulawesi Selatan. Dua tahun kemudian, responden Bugis mencatat tingkat kepuasan 65,2 persen terhadap kinerja presidennya.

Tetapi presiden yang memperoleh suara sebanyak itu belum datang sendiri menemui mereka.

Pemerintah pusat tetap hadir melalui program, anggaran, kementerian, dan berbagai kebijakan. Bahkan sejumlah agenda Presiden diikuti Sulawesi Selatan secara virtual. Pada 2026, misalnya, program Inpres Jalan Daerah untuk Sulsel diresmikan secara serentak dari Jawa Timur, sementara di Makassar kegiatan diikuti secara virtual.

Pernah pula ada rencana kunjungan Presiden ke Makassar pada September 2025 untuk merespons tragedi kerusuhan yang menelan korban jiwa. Namun rencana itu kemudian ditunda.

Maka persoalannya menjadi lebih menarik.

Bagaimana mungkin seorang pemimpin memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi dari sebuah kelompok masyarakat, sementara kehadiran fisiknya di tanah tempat kelompok itu bermukim justru nyaris tidak terasa?

Tetapi justru di sinilah Latoa kembali berbicara.

Kajao Laliddong atau La Mellong tidak hanya mengajarkan Arungpone tentang lempu' dan acca. Ia juga berbicara tentang surona, orang yang membawa perkataan pemimpin kepada rakyat. Seorang pemimpin boleh tidak berada di setiap tempat. Tetapi orang-orang yang mewakilinya harus tidak alpa dari bicara.

Dengan kata lain, kehadiran politik seorang pemimpin dapat diperantarai oleh orang-orang yang dipercaya membawanya.

Dan di sinilah pertanyaan tentang 65,2 persen menjadi semakin dalam. Apakah masyarakat Bugis sedang menilai kehadiran fisik seorang presiden? Ataukah mereka sedang menilai sesuatu yang lain: cara seorang pemimpin tampil, mengambil keputusan, menjaga wibawa, mengirim pesan, dan menggerakkan orang-orang di sekelilingnya?

Pertanyaan itu membawa kita kembali kepada La Mellong. Kepada surona. Kepada bicara.

Dan akhirnya kepada satu hal yang mungkin lebih tua daripada demokrasi itu sendiri: bagaimana sebuah masyarakat memberikan kepercayaan kepada seorang pemimpin.

Suro Pembawa Pesan

Di sinilah sosok suro menjadi menarik untuk dibawa ke politik Indonesia hari ini.

Presiden tidak mungkin hadir di setiap tempat. Tidak mungkin pula berbicara sendiri kepada setiap kelompok masyarakat. Karena itu, selalu ada orang-orang yang dipercaya membawa pesan, menerjemahkan kebijakan, dan menjelaskan maksud pemimpin kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan Prabowo dengan masyarakat Bugis, salah satu figur yang menarik diperhatikan adalah Andi Amran Sulaiman.

Andi Amran Sulaiman bukan orang yang datang dari jauh untuk memperkenalkan Prabowo kepada Sulawesi Selatan. Ia lahir di Bone. Ia tumbuh dari lingkungan sosial Bugis. Ia juga telah lama dikenal dalam ruang publik Sulawesi Selatan. 

Ketika Prabowo berkampanye di Makassar pada Februari 2024, Andi Amran Sulaiman hadir di tengah massa pendukung. Prabowo bahkan secara terbuka menyebut Amran sebagai tokoh Sulawesi Selatan dan mendapat sambutan ketika menyinggung kemungkinan Amran kembali menjadi Menteri Pertanian.

Setelah Prabowo menjadi presiden, Andi Amran Sulaiman kembali menduduki jabatan Menteri Pertanian. 

Dari posisi itu, ia menjadi salah satu orang yang paling sering membawa agenda pemerintah di bidang pertanian ke berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan dan kawasan yang memiliki jaringan masyarakat Bugis.

Di sinilah konsep surona dalam Lontara Latoa terasa menemukan bentuk kontemporernya.

Suro bukan sekadar pembawa pesan. Ia adalah orang yang membawa ade’ dari pemimpin ke masyarakat. Ia membawa kebijakan. Ia membawa kehendak. Ia membawa penjelasan. Dan, yang tidak kalah penting, ia membawa wajah pemimpin.

Karena itu, orang yang berada di posisi seperti ini tidak boleh alpa dari bicara.

Ia tidak boleh sekadar mengulang perkataan pemimpin. Ia harus mampu menyampaikannya dalam bahasa yang dapat diterima masyarakat, tanpa keluar dari kepatutan yang hidup di dalam masyarakat itu.

Dalam konteks ini, Andi Amran Sulaiman lulus sebagai suro mate’ppe’na Prabowo. Andi Amran Sulaiman berada di dua ruang sekaligus.

Di satu sisi, ia adalah bagian dari pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, ia mempunyai modal sosial dan kultural di Sulawesi Selatan. Pesan pemerintah yang dibawanya tidak datang melalui ruang kosong. Ia masuk melalui seseorang yang telah memiliki hubungan sosial dengan masyarakat yang menerima pesan itu.

Dalam bahasa Bourdieu, di sinilah modal simbolik bertemu dengan modal sosial dan arena.

Pesan yang sama dapat memperoleh daya yang berbeda ketika dibawa oleh orang yang berbeda.

Pesan presiden yang datang melalui seorang pejabat yang dianggap "orang sendiri" tentu dapat memiliki resonansi yang berbeda dibandingkan pesan yang datang melalui figur yang sama sekali asing bagi masyarakat.

Dan di sinilah Latoa terasa sangat modern.

Kajao Laliddong telah mengingatkan Arungpone bahwa kualitas seorang pemimpin juga ditentukan oleh orang yang menjadi dutanya. Suro-surona. 

Bukan hanya apakah ia menyampaikan perkataan yang benar, tetapi apakah ia tettakkalupae ri bicarae, tidak alpa dari bicara. Artinya, orang kepercayaan pemimpin bukan sekadar saluran komunikasi. Ia adalah bagian dari infrastruktur legitimasi kekuasaan.

Ketika ia berhasil menyampaikan pesan dengan benar, hubungan antara pemimpin dan rakyat tetap terjaga.

Ketika ia salah membawa pesan, keluar dari kepatutan, atau bertindak tidak sitinaja, yang rusak bukan hanya nama dirinya.

Nama pemimpin yang dibawanya pun ikut dipertaruhkan.

Itulah sebabnya Latoa tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi raja. Ia juga mengajarkan bagaimana orang-orang di sekitar raja harus bersikap.

Dan dalam politik modern, pelajaran itu tetap hidup. Presiden boleh berada di Jakarta. Tetapi pemerintahannya hadir di daerah melalui para menteri, gubernur, pejabat, utusan, dan orang-orang yang dipercaya membawa kebijakannya.

Di Sulawesi Selatan, Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu figur yang menarik dalam hubungan itu.

Bukan berarti 65,2 persen kepuasan Bugis dapat dijelaskan oleh kehadiran Andi Amran Sulaiman. Tenti tidak sesederhana itu.

Tetapi keberadaan seorang figur seperti Andi Amran Sulaiman membuat kita memahami satu hal: ketidakhadiran fisik seorang pemimpin tidak selalu berarti ketiadaan politiknya.

Pemimpin dapat hadir melalui orang yang dipercaya. Melalui kebijakan yang dibawa. Melalui bahasa yang digunakan. Melalui simbol yang dipancarkan.

Dan melalui orang-orang yang membuat masyarakat merasa bahwa pesan dari pusat kekuasaan telah sampai kepada mereka.

Mungkin karena itulah Kajao Laliddong begitu teliti ketika Arungpone bertanya tentang suro.

Ia tidak mengatakan sekadar: utusan harus pandai bicara. Ia mengatakan: utusan harus tidak alpa dari bicara.

Ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang pertama adalah kemampuan berbicara.

Yang kedua adalah kemampuan tetap berada di dalam pranata sosial yang mengatur apa yang pantas dikatakan dan dilakukan.

Di situlah seorang suro berhenti menjadi sekadar pembawa pesan. Ia menjadi penjaga hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Suro yang Membawa Pesan

Di sinilah sosok suro menjadi menarik untuk dibawa ke politik Indonesia hari ini.

Presiden tidak mungkin hadir di setiap tempat. Tidak mungkin pula berbicara sendiri kepada setiap kelompok masyarakat. Karena itu, selalu ada orang-orang yang dipercaya membawa pesan, menerjemahkan kebijakan, dan menjelaskan maksud pemimpin kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan Prabowo dengan masyarakat Bugis, salah satu figur yang menarik diperhatikan adalah Andi Amran Sulaiman.

Amran bukan orang yang datang dari jauh untuk memperkenalkan Prabowo kepada Sulawesi Selatan. Ia lahir di Bone. Ia tumbuh dari lingkungan sosial Bugis. Ia juga telah lama dikenal dalam ruang publik Sulawesi Selatan. Ketika Prabowo berkampanye di Makassar pada Februari 2024, Amran hadir di tengah massa pendukung. Prabowo bahkan secara terbuka menyebut Amran sebagai tokoh Sulawesi Selatan dan mendapat sambutan ketika menyinggung kemungkinan Amran kembali menjadi Menteri Pertanian.

Setelah Prabowo menjadi presiden, Andi Amran Sulaiman kembali menduduki jabatan Menteri Pertanian. Dari posisi itu, ia menjadi salah satu orang yang paling sering membawa agenda pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan ke berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan dan kawasan yang memiliki jaringan masyarakat Bugis.

Surona Wajah Pemimpin

Konsep surona, seperti diingatkan La Mellong dalam Lontara Latoa terasa semakin membumi.

Suro bukan sekadar pembawa pesan. Ia adalah orang yang membawa ade’ dari pemimpin ke masyarakat.

Ia membawa kebijakan. Ia membawa kehendak.Ia membawa penjelasan. Ia membahwa habitus Dan, yang tidak kalah penting, ia membawa wajah pemimpin.

Karena itu, orang yang berada di posisi seperti ini tidak boleh alpa dari bicara.

Ia tidak boleh sekadar mengulang perkataan pemimpin. Ia harus mampu menyampaikannya dalam bahasa yang dapat diterima masyarakat, tanpa keluar dari kepatutan yang hidup di dalam masyarakat itu.

Kiprah Andi Amran Sulaiman dalam posisi tersebut menarik karena ia berada di dua ruang sekaligus.

Di satu sisi, ia adalah bagian dari pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, ia mempunyai modal sosial dan kultural di Sulawesi Selatan. 

Pesan pemerintah yang dibawa Andi Amran Sulaiman tidak datang melalui ruang kosong. Ia masuk melalui seseorang yang telah memiliki hubungan sosial dengan masyarakat yang menerima pesan itu.

Dalam bahasa Bourdieu, di sinilah modal simbolik bertemu dengan modal sosial dan arena.

Pesan yang sama dapat memperoleh daya yang berbeda ketika dibawa oleh orang yang berbeda.

Pesan presiden yang datang melalui seorang pejabat yang dianggap "orang sendiri" tentu dapat memiliki resonansi yang berbeda dibandingkan pesan yang datang melalui figur yang sama sekali asing bagi masyarakat.

Dan di sinilah Latoa terasa sangat modern. La Mellong telah mengingatkan Arungpone bahwa kualitas seorang pemimpin juga ditentukan oleh orang yang menjadi dutanya. Bukan hanya apakah ia menyampaikan perkataan yang benar, tetapi apakah ia tettakkalupa ri bicarae, tidak alpa dari bicara.

Artinya, orang kepercayaan pemimpin bukan sekadar saluran komunikasi.

Ia adalah bagian dari infrastruktur legitimasi kekuasaan.

Ketika ia berhasil menyampaikan pesan dengan benar, hubungan antara pemimpin dan rakyat tetap terjaga.

Ketika ia salah membawa pesan, keluar dari kepatutan, atau bertindak tidak sitinaja, yang rusak bukan hanya nama dirinya.

Nama pemimpin yang dibawanya pun ikut dipertaruhkan.

Itulah sebabnya Latoa tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi raja. Ia juga mengajarkan bagaimana orang-orang di sekitar raja harus bersikap.

Dan dalam politik modern, pelajaran itu tetap hidup.

Presiden boleh berada di Jakarta. Tetapi pemerintahannya hadir di daerah melalui para menteri, gubernur, pejabat, utusan, dan orang-orang yang dipercaya membawa kebijakannya: suro-suro mateppe’na.

Di Sulawesi Selatan, Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu figur yang menarik dalam hubungan itu.

Bukan berarti 65,2 persen kepuasan Bugis dapat dijelaskan oleh kehadiran beliau. Tidak sesederhana itu.

Tetapi keberadaan seorang figur seperti beliau membuat kita memahami satu hal: ketidakhadiran fisik seorang pemimpin tidak selalu berarti ketiadaan politiknya.

Pemimpin dapat hadir melalui orang yang dipercaya.

Melalui kebijakan yang dibawa. Melalui bahasa yang digunakan. Melalui simbol yang dipancarkan. Melalui agenda yang dijanjikan. Melalui program yang dilaksanakan. Melalui proyek yang direalisasikan. 

Tak kalah penting, melalui orang-orang yang membuat masyarakat merasa bahwa pesan dari pusat kekuasaan telah sampai kepada mereka.

Mungkin karena itulah La Mellong  begitu teliti ketika Arungpone bertanya tentang suro.

La Mellong tidak mengatakan sekadar “utusan harus pandai bicara”

La Mellong menegaskan, utusan harus tidak alpa dari bicara.

Ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang pertama adalah kemampuan berbicara. Yang kedua adalah kemampuan tetap berada di dalam pranata sosial yang mengatur apa yang pantas dikatakan dan dilakukan.

Di situlah seorang suro berhenti menjadi sekadar pembawa pesan. Ia menjadi penjaga hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Baca juga: Makna 0,9 Persen Hasil Survei Calon Wakil Presiden untuk Andi Amran Sulaiman

Ironi Sang Suro

Andi Amran Sulaiman mungkin telah bekerja dengan sangat baik. Menjadi suro, seperti konsep La Mellong. Sehingga semua ucapannya. Semua tindak tanduknya. Semua programnya. Hanya dan hanya semata untuk “Bapak Presiden”. Beliau tidak mengejar popularitas. Senantiasa demi bangsa. 

Makanya, dalam survei nasional Indikator itu, popularitas Andi Amran Sulaiman sebagai calon wakil presiden sudah hampir 1 persen. 

Beliau tekah bekerja dalam pengertian yang dapat kita tarik dari konsep La Mellong tentang orang kepercayaan pemimpin. Ia membawa pesan. Menjalankan program. Menyampaikan kebijakan. Semua itu diletakkan dalam satu garis: menjalankan amanah pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam posisi seperti itu, seorang suro tidak harus menjadi pusat perhatian. Tugas utamanya justru memastikan pesan pemimpin sampai kepada rakyat dan kebijakan pemimpin berjalan di lapangan.

Andi Amran Sulaiman salah seorang beliau yang paling dekat dengan agenda pemerintahan Prabowo, khususnya di bidang pertanian serta ketahanan pangan dan pemberantasan mafia. Sebagai Menteri Pertanian, ia membawa program pemerintah ke berbagai daerah. Dari Sabang sampai Merauke. 

Andi Amran Sulaiman juga memiliki modal sosial yang kuat di Sulawesi Selatan. Lahir di Bone. Empat hurus fi awal namanya menjadi penanda khas bagi masyarakat Bugis.

Namun ada ironi di balik posisi tersebut.

Dalam survei nasional Indikator yang memotret sejumlah nama potensial calon wakil presiden, Andi Amran Sulaiman hanya memperoleh 0,9 persen, berada di urutan ke-14 dari 28 nama yang diuji.

Angka itu “terlalu” kecil untuk beliau sekaliber Andi Amran Sulaiman. Padahal, dalam survei Indikator sebelumnya, tingkat kepuasan terhadap kinerjanya sebagai Menteri Pertanian mencapai 84,9 persen, tertinggi di antara pejabat tinggi negara yang diukur.

Dua angka itu seperti berjalan ke arah yang berbeda: 0,9 persen vs 84,9 persen. 84,9 persen untuk kinerja. 0,9 persen untuk calon wakil presiden.

Di sinilah kita menemukan sesuatu yang menarik. Masyarakat dapat mengakui kinerja seseorang tanpa otomatis menginginkannya menjadi pemimpin politik.

Dalam bahasa Bourdieu, pengakuan terhadap kemampuan dan reputasi tidak serta-merta dapat dikonversi menjadi modal elektoral. Modal yang bernilai tinggi dalam satu arena belum tentu memiliki nilai yang sama ketika seseorang masuk ke arena yang lain.

Andi Amran Sulaiman mempunyai modal yang kuat sebagai teknokrat pertanian. Kinerjanya memperoleh pengakuan. Tetapi ketika pertanyaannya berubah menjadi siapa yang layak menjadi calon wakil presiden, arena penilaiannya ikut berubah.

Dan justru di sinilah konsep surona dalam Latoa menjadi menarik.

Arungpone secara khusus bertanya kepada Kajao Laliddong tentang orang yang menjadi dutanya:

Kegana riaseng tau tênngalupange surona ri ada tongengnge, Kajao? Manakah yang disebut orang yang tidak alpa dutanya pada perkataan yang benar, hai Kajao?

Kajao Laliddong menjawab, Ianaritu Arumpone, riasêng tau tênngalupang surono ri ada tongêngnge, tau têttakkalupae ri bicarae. Yang disebut orang yang tidak alpa dutanya/suronya pada perkataan yang benar ialah orang yang tidak alpa dari bicara.

Kajao tidak mengatakan bahwa suro harus menjadi arung. La Mellong justru menempatkan suro pada fungsi yang berbeda. Tugasnya adalah membawa perkataan yang benar dari pemimpin kepada masyarakat, tetapi tetap berada di dalam pranata sosial yang disebut bicara.

Karena itu, seorang suro bukan sekadar pembawa pesan. Suro adalah penjaga hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Dalam konteks pemerintahan modern, Andi Amran Sulaiman dapat dibaca melalui posisi tersebut. Ia bukan Prabowo. Ia bukan pula pengganti Prabowo. Tetapi ia menjadi salah satu figur yang membawa kebijakan dan agenda pemerintahan Prabowo ke masyarakat.

Terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sosial dan kultural dengannya.

Di sini kita melihat bahwa pesan politik tidak pernah bergerak di ruang kosong. Pesan dibawa oleh seseorang. Dan siapa yang membawanya dapat menentukan bagaimana pesan itu diterima.

Dalam bahasa Bourdieu, modal sosial dan modal simbolik seorang pembawa pesan dapat menjadi jembatan antara kekuasaan dan arena sosial tempat pesan itu diterima.

Tetapi orang yang menjadi jembatan tidak otomatis harus menjadi tujuan perjalanan. Orang yang dipercaya belum tentu orang yang dipilih.

Orang yang berhasil membawa pesan belum tentu orang yang paling populer sebagai calon pemimpin.

Dan orang yang memperoleh pengakuan tinggi atas pekerjaannya belum tentu otomatis memperoleh elektabilitas tinggi.

Justru pemisahan itulah yang membuat konsep surona dalam Latoa semakin menarik.

Seorang suro tidak harus menjadi Mangkau’. Ia harus menjadi orang yang dipercaya oleh Mangkau’ dan dipercaya pula untuk berhadapan dengan masyarakat.

Karena itu, angka 0,9 persen Andi Amran Sulaiman sebagai calon wakil presiden tidak serta-merta menunjukkan rendahnya nilai sosial atau politik dirinya. Angka itu hanya menunjukkan bahwa ketika masyarakat diminta memilih figur untuk posisi yang berbeda, ukuran penilaiannya pun berbeda.

Di sinilah Latoa seperti kembali berbicara kepada politik hari ini.

Kajao Laliddong tidak hanya memikirkan siapa yang duduk di singgasana. Ia juga memikirkan siapa yang berdiri di samping singgasana.

Sebab kekuasaan tidak pernah hanya berjalan melalui orang yang memegang kekuasaan. Ia juga berjalan melalui orang-orang yang dipercaya membawanya. 

Dan mungkin di situlah ironi sang suro. Ia bisa sangat dikenal karena pekerjaannya, tetapi tidak harus menjadi orang yang paling ingin dipilih untuk menggantikan orang yang pesannya ia bawa.

Jika tiga angka ini diletakkan berdampingan, gambarnya menjadi semakin menarik: 65,2 persen tingkat kepuasan responden Bugis terhadap kinerja Prabowo. 84,9 persen tingkat kepuasan terhadap kinerja Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. 0,9 persen tingkat dukungan terhadap Andi Amran Sulaiman sebagai calon wakil presiden dalam survei yang sama-sama memotret arena politik nasional.

Tiga angka itu memperlihatkan bahwa pengakuan sosial memiliki bentuk yang berbeda-beda. 

Situasi itu masuk dalam arena assitinajangeng. Tidak semua pengakuan harus berujung pada keinginan mendudukkan seseorang di puncak kekuasaan.

Dalam masyarakat, seseorang bisa dipercaya tanpa harus dipilih. Bisa dihormati tanpa harus dipuja. Bisa menjadi pembawa pesan tanpa harus menjadi sumber pesan.

Dan mungkin, justru di situlah kita dapat memahami kembali apa yang dimaksud Kajao Laliddong ketika berbicara tentang surona.

Seorang suro tidak dinilai dari seberapa tinggi ia berdiri di samping arung. Ia dinilai dari apakah ia tetap benar ketika membawa pesan sang arung kepada rakyat. Tidak alpa dari bicara.(*)