Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ferri Amiril

TRIBUNPRIANGAN.COM - Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan (Aher), menyoroti masih adanya ketimpangan penguasaan ekonomi dan distribusi kesejahteraan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat.

Aher yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI serta duduk di Komisi II DPR RI itu mengatakan, momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan bangsa.

Menurutnya, peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk melihat kembali apakah pembangunan Indonesia sudah sesuai dengan cita-cita para proklamator.

"Jawa Barat itu darah daging saya. Secara umum tentu kami punya harapan, HUT Kemerdekaan RI ini menjadi momentum untuk mengevaluasi apa yang sudah dihasilkan oleh bangsa dan prestasi kita," ujar Aher.

Ia mengatakan, momentum Proklamasi Kemerdekaan juga harus menjadi pijakan untuk menentukan kembali arah pembangunan dan jalan kebangsaan Indonesia.

Aher menyoroti amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut dia, tanah beserta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikelola negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Di lapangan banyak yang belum sesuai dengan amanat UUD 1945 mengenai pemerataan kekayaan negara," katanya.

Aher menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang, menurutnya, secara tegas merujuk Pasal 33 UUD 1945 dalam mendorong pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam.

Ia berharap kebijakan tersebut benar-benar diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan.

"Ketimpangan masih terjadi di lapangan dan masih banyak penguasaan ekonomi dan bidang lainnya. Distribusi kesejahteraan juga harus dikelola hingga indeks rasio makin kecil," ujarnya.

Ia menilai keinginan tersebut harus diterjemahkan secara baik oleh seluruh pemangku kebijakan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.

Berharap Pembangunan Jabar Berkelanjutan

Khusus untuk Jawa Barat, Aher berharap pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terputus hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan.

Menurut dia, pembangunan yang sudah baik harus dilanjutkan, sementara kebijakan yang dinilai kurang baik perlu diperbaiki atau dihentikan.

"Untuk Jabar harapannya pembangunan berkelanjutan. Tidak ada pembangunan yang terkait dengan masa lalu, harus mengacu kepada lanjutkan yang baik dan hentikan yang kurang baik," katanya.

Aher juga menyoroti besarnya potensi wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Ia mengungkapkan, ketika dirinya memimpin Jawa Barat, sejumlah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk membuka akses wilayah selatan.

"Jabar selatan memiliki banyak potensi. Selama kepemimpinan saya saat itu pembangunan cepat. Ada pembangunan 11 jembatan, jalan selesai 2014, dibeton dan di-hotmix. Saat ini perawatan dan statusnya menjadi jalan nasional," ujarnya.

Kaukus Ketokohan Jabar Siapkan Sarasehan

Sementara itu, Ketua Forum Kaukus Ketokohan Jawa Barat, Eka Santosa, mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari silaturahmi sekaligus diskusi dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI dan HUT Jawa Barat.

Eka mengapresiasi kehadiran Aher yang dinilainya memiliki rekam jejak dan prestasi yang terukur selama memimpin Jawa Barat.

"Kami silaturahmi dan diskusi seputar menyambut kemerdekaan RI dan HUT Jabar. Kami apresiasi kehadiran pejabat Ahmad Heryawan yang memiliki prestasi yang terukur. Kami diskusi cukup panjang mengenai Jawa Barat dan perjalanannya ke depan," kata Eka.

Menurut Eka, posisi Aher sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI juga dinilai strategis untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat.

Ia menyebut saat ini terdapat 91 anggota DPR RI yang mewakili Jawa Barat.

"Untuk memaksimalkan dialog, kami akan mengadakan sarasehan yang diinisiasi oleh Kaukus Ketokohan Jabar," ujarnya.

Eka mengatakan, pihaknya juga tidak menutup ruang bagi aspirasi kultural masyarakat Jawa Barat.

Kaukus Ketokohan Jabar, kata dia, ingin melihat persoalan secara objektif, termasuk memberikan rekomendasi terhadap tokoh-tokoh Jawa Barat yang dinilai memiliki kapasitas untuk berkiprah di tingkat nasional.

"Kami mempunyai referensi, tidak berbicara partai dan ada karya nyata yang bisa dilihat, sehingga masyarakat juga bisa memiliki informasi," katanya.

Ia menambahkan, pembicaraan mengenai kesundaan dan Jawa Barat tidak semata-mata berkaitan dengan identitas, tetapi juga menyangkut tata nilai yang perlu ditampilkan melalui karya nyata.

"Bicara Kesundaan dan Jabar adalah tata nilai, harus ada visual," ujarnya.(*)