PROHABA.CO, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh terus mematangkan langkah transformasi digital demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan terukur.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk segera menyempurnakan dan mengakselerasi Program Satu Data Aceh.

Langkah strategis ini diambil agar seluruh perumusan kebijakan pembangunan daerah berpatokan pada basis data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses oleh publik maupun pemangku kepentingan.

Mualem menegaskan bahwa kepastian dan integrasi data menjadi kuisensi utama dalam memodernisasi pelayanan publik berbasis digital di Bumi Serambi Mekkah.

"Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital.

Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, serta disajikan dengan cepat dan konsisten," ujar Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Rabu (12/8/2026).

Baca juga: Gubernur Mualem Bahas Pemulihan Sawah dan Kebun, Minta Dukungan Mentan Amran

Pondasi Visi-Misi Pembangunan Aceh 2025-2030

Menurut Nurlis Effendi, Mualem menaruh perhatian sangat besar terhadap keberhasilan Program Satu Data Aceh.

Program ini bukan sekadar proyek teknokratis rutin, melainkan bagian fundamental yang menopang pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Aceh Periode 2025–2030.

Selain itu, keberadaan program ini merupakan implementasi konkret dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang telah diturunkan ke dalam regulasi daerah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 39 Tahun 2023.

Guna memastikan jalannya eksekusi di lapangan secara optimal, Mualem telah memberi arahan khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, untuk memantau dan mengawal ketat setiap tahapan pengembangan sistem ini secara berkala.

Arahan tersebut juga digaungkan kembali dalam Forum Satu Data Aceh yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh berkolaborasi dengan Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA) di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, Selasa (11/8/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, membeberkan realitas tantangan pengelolaan data yang dihadapi daerah saat ini.

Menurut Robby, fokus utama Pemerintah Aceh telah bergeser dari sekadar menyediakan data mentah menjadi upaya menjamin data yang valid, seragam, dan siap pakai.

"Tantangan kita saat ini bukan lagi sekadar menyediakan data. Lebih dari itu, kita harus memastikan data yang digunakan itu sama, benar, mutakhir, mudah diakses, dan tersedia saat dibutuhkan," kata Robby.

Ia mengungkapkan, birokrasi sering kali menghadapi kendala klasik seperti banyaknya sumber dan pemilik data, aplikasi yang terfragmentasi tanpa konektivitas, hingga pembaruan informasi yang lambat.

Baca juga: Teknik Informatika Unimal Resmi Kantongi Akreditasi Unggul dari LAM INFOKOM

Kondisi ini dapat mengganggu efektivitas perencanaan, presisi penganggaran, ketepatan pengambilan keputusan, hingga transparansi komunikasi publik.

"Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung.

Satu Data Aceh harus didorong dari sekadar membangun sistem menjadi membangun satu ekosistem data," tegas Robby.

Membenahi persoalan mendasar tersebut, Pemerintah Aceh kini berfokus memperkuat kejelasan peran produsen data, pembakuan standar dan definisi, jadwal pembaruan, hingga mekanisme pertanggungjawaban kualitas data di setiap lembaga.

Robby kembali mengingatkan pesan krusial Gubernur Mualem agar para pengambil keputusan tidak "tenggelam" dalam belantara angka-angka yang tidak saling terhubung.

"Boleh saja kita memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut mudah ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan.

Begitu pula, banyaknya aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila data di dalamnya tidak terintegrasi," paparnya.

Ia menambahkan bahwa kepastian rujukan data menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran.

"Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya," pungkas Robby.

Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga mitra seperti AIP-SKALA diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola data yang solid demi mendorong percepatan pembangunan Aceh secara berkelanjutan.

(Serambinews.com/Rianza Alfandi)

Baca juga: Mualem Raih Transportasi Indonesia Award 2026, Aceh Jadi Role Model Transportasi Publik Gratis

Baca juga: Wakil Ketua DPRA Salurkan Bantuan Material dan Sandang untuk Korban Kebakaran di Jagong Jeget

Sumber: SerambiNews.com